Minggu, 20 Oktober 2019


Rusman: Pimpinan Dewan Ngotot

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 135
Rusman: Pimpinan Dewan Ngotot

Grafis Wesi

KUBU RAYA, SP – Cikal rencana pembangunan Kantor DPRD Kabupaten Kubu Raya (KKR) di Jalan Parit Haji  Muksin di atas lahan seluas 26,741 meter persegi, Kecamatan Sungai Raya ternyata mengandung kemelut. 

Letaknya yang jauh dari pusat perkantoran dinilai tak representatif. Belum lagi, lokasinya memiliki ketebalan gambut yang melanggar aturan tata ruang. 

Hal itu diungkapkan Mantan Bupati Kubu Raya, Rusman Ali yang menjabat pada periode 2014-2019 kepada Suara Pemred, Selasa (17/9). Rusman berkomentar karena pengadaan lahan kantor dewan itu terjadi pada era kepemimpinannya. 

Rusman membeberkan sikap keukeuh pimpinan DPRD KKR yang menginginkan rencana Kantor DPRD KKR dibangun di atas lahan di Jalan Parit Haji Muksin. 

"Rencana lokasi (Kantor DPRD KKR) di (Jalan Parit) H Muksin itu atas  (prakarsa) para pimpinan dewan saat itu ketika saya masih menjabat Bupati Kubu Raya. Bisa dibilang hampir tiap tahun mereka mengusulkan, tapi saya tetap tolak dan tidak saya tanda tangani,” ungkap Rusman. 

Penolakan Rusman bukan tanpa dasar. Pasalnya, lokasi yang disasar pimpinan dewan kala itu tak representatif. 

“Dari hasil kajian, selain lokasinya jauh, tebal gambutnya juga menyalahi tata ruang,” kata Rusman. 

Rusman berharap letak Kantor DPRD KKR berdekatan dengan perkantoran pemerintahan lain, sehingga koordinasi lintas eksekutif dan legislatif terjalin mudah dan lancar. 

“Carilah lokasi menyatu dengan kawasan perkantoran lainnya, sehingga tidak menyusahkan masyarakat Kubu Raya. Kalau jauh jaraknya dan masuk gang, itu tidak baik," ungkap Rusman. 

Rusman menginginkan DPRD punya kantor permanen sehingga tidak mengontrak sana sini. 

Keterangan Rusman Ali dibenarkan oleh seorang mantan anggota dewan yang enggan disebutkan namanya. Sumber itu mengungkapkan bahwa Bupati Rusman Ali tak mau menganggarkan (pembangunan) Kantor DPRD KKR di Jalan Parit Haji Muksin karena hasil kajiannya bermasalah. 

“Untuk kantor dewan (KKR) itu tak perlu 26 hektare, cukup 2 hektare saja. Dan itu tanah gambut tingkat tinggi. Bupati Rusman Ali tak mau menganggarkannya karena hasil kajiannya bermasalah,” ungkap sumber itu. 

Dinamika persetujuan pemilihan lokasi Kantor DPRD KKR di Jalan Parit Haji Muksin itu juga tak lepas dari praktik bagi-bagi fee di kalangan anggota dewan kala itu.

“Karena sebagian anggota (dewan) dapat fee dari hasil kongkalikong in,” katanya. 

Sejak Kabupaten Kubu Raya berdiri pada 2007, hingga kini belum memiliki gedung permanen DPRD. Anggota dewan kini berkantor di rumah toko (ruko) di Jalan Wonodadi Kecamatan Sungai Raya yang tak kalah tak representatif. 

Sementara Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan hanya menanggapi singkat ketika disinggung persoalan pembangunan gedung DPRD Kabupaten Kubu Raya yang tak kunjung selesai. 

Dirinya mengatakan ini merupakan bagian dari pekerjaan rumah pemerintah dan akan tetap menjadi kajian Pemkab Kubu Raya.

"Semoga saja itu bisa terwujud nantinya," ucap singkat Muda Mahendrawan.

Sebanyak 45 anggota DPRD KKR periode 2019-2024 yang resmi dilantik di Qubu Resort pada Selasa (17/9) mau tak mau harus berkantor di ruko itu. 

Satu di antara anggota dewan yang baru dilantik, Iqbal mengungkapkan bahwa rencana pembangunan Kantor DPRD KKR di Jalan Parit Haji Muksin sampai saat ini tak jelas. 

Dirinya mengatakan Pemkab Kubu Raya tidak berani membangun dengan berbagai faktor, di antaranya posisi gambut yang tebal.
"Untuk pembangunan kantor DPRD di kawasan sana (Parit Haji Muksin) malah tambah mundur Kabupaten Kubu Raya," kata Iqbal.

Letaknya juga tidak laik bagi kantor. Beberapa waktu lalu DPRD Kabupaten Kubu Raya juga pernah meminta untuk bertukar dengan Gedung Pramuka. Namun, Pemerintah Provinsi Kalbar menolak. 

Mau tidak mau, anggota DPRD KKR harus berkantor di ruko di Jalan Wonodadi dengan status sewa. 

"Namanya ruko ya seperti itu, tidak layak untuk kantor. Jaringan internet susah," ucap Iqbal.

Seperti diberitakan sebelumnya, berdasarkan dokumen yang diperoleh Suara Pemred, lahan seluas 26,741 meter persegi di Jalan Parit H Muksin, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, telah dibeli dari seorang pengusaha di Kota Pontianak. Sumber dana dibebankan atas DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2014 untuk mata anggaran kegiatan pengadaan tanah untuk fasilitas pemerintan dan kepentingan umum. 

Pelaksana tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kubu Raya, Amini Maros menegaskan pembangunan gedung permanen DPRD Kubu Raya  tak jadi dilakukan di Jalan Parit H Muksin. Alasannya, kawasan tersebut tidak masuk dalam rencana tata ruang daerah. 

Menurutnya, masih menunggu kajian lebih lanjut yang akan diatur dalam deliniasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kubu Raya.

“Lahan di Parit H Muksin tak jadi (pembangunan Gedung DPRD),” kata Amini Maros kepada Suara Pemred, Senin malam, (16/9).

Upaya Pemerintah Kabupaten Kubu Raya membangun Gedung DPRD Kubu Raya di lahan Gedung Pramuka, milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, mulanya mendapat respons dari Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan. Pada Juni 2019, Norsan menanggapi permohonan Pemkab Kubu Raya penggunaan aset Pemprov Kalbar itu. 

Namun, kata Maros, Pemerintah Provinsi Kalbar menolak.

“Sementara permohonan penggunaan Gedung Pramuka, provinsi menolak. Kita sudah kirim surat, Pemprov tidak berkenan,” ungkapnya.

Ditegaskan, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan nantinya akan mengambil kebijakan.

“Pak Bupati tentu nanti ada kebijakan untuk lokasi. Sementara ini lokasi belum ada, lokasi persis belum ada,” tegas Maros. (din/hd/bls/bah)

Tak Laik untuk Kantor

Anggota DPRD KKR periode 2019-2024 lain, Yuslanik juga mengatakan kantor DPRD di Jalan Wonodadi itu punya banyak kekurangan, terutama persoalan fasilitas kebersihan dan sinyal handphone yang lemah. Kantor tersebut sangat tidak laik untuk ditempati wakil rakyat.

"Kami meminta kepada pemerintah daerah untuk segera mewujudkan Kantor DPRD Kabupaten Kubu Raya," ucap Yuslanik. 

Yuslanik mengatakan, pembangunan gedung DPRD KKR sebaiknya di tempat yang representatif. Pembangunannya pun harus mengikuti Raperda Rencana Tata Detail Ruang (RDTR) wilayah Kabupaten Kubu Raya.

"Kalau seandainya kita membangun tidak sesuai RDTR maka akan bertentangan dengan aturan yang ada," kata Yuslanik. (din/bah)