DPRD Landak Pertanyakan Kinerja Guru PNS di Pedalaman

Landak

Editor sutan Dibaca : 769

DPRD Landak Pertanyakan Kinerja Guru PNS di Pedalaman
Ilustrasi
NGABANG, SP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempertanyakan kinerja guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di wilayah pedalaman. Terkadang, kemampuan mengajar mereka tidak lebih baik dari guru dengan status tenaga honorer.     

“Kadang-kadang kinerja guru PNS di pedalaman kurang baik jika dibandingkan kinerja guru honorer. Dan Beban tugas dari guru PNS sering diserahkan kepada guru honor," kata Cahyatanus, Ketua Komisi C DPRD Landak.   

Dia juga mengungkapkan jumlah penempatan tenaga guru PNS di sekolah pedalaman Landak terlalu sedikit,  sehingga tidak seimbang dengan jumlah murid yang diajar. Kondisi itu lantaran tenaga guru PNS lebih banyak numpuk di kota.
 

“Seharusnya penyebaran tenaga guru PNS itu seimbang. Selain itu, saya pun berharap guru honor bisa diangkat menjadi guru kontrak, sehingga tidak terjadi kesenjangan honor yang diterima," harapnya.
 

Menurutnya, pemerintah juga tidak perlu repot mengirim guru untuk mengajar di wilayah pedalaman. Saat ini banyak pemuda desa yang telah menempuh pendidikan sarjana, khususnya di bidang keguruan.  

“Untuk mengantisipasi hal itu, Pemkab Landak bisa lebih memberdayakan masyarakat setempat untuk menjadi tenaga guru di daerahnya,” ungkap Cahya.  
 

Dia melanjutkan, pemerintah daerah semestinya lebih memprioritaskan warga asli daerah, menjadi tenaga pengajar khususnya dengan status PNS. Walau tentunya dilakukan dengan klasifikasi yang jelas, dan memang memenuhi syarat menjadi guru.
  “Terlepas dari itu. Kita menyadari pengangkatan PNS merupakan kewenangan pemerintah pusat,” terangnya.   

Langkah lain yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah dengan meningkatkan kesejahteraan guru honorer. “Saya berharap, Pemkab Landak bisa memperhatikan kesejahteraan tenaga guru honor tersebut,” ucapnya. (dvi/ang)