Rabu, 18 September 2019


Keterbukaan Mengelola Dana Desa

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 846
Keterbukaan Mengelola Dana Desa

PARIPURNA – Jamaluddin, Kepala Desa Tanjung Tengang memaparkan angka pendapatan dan belanja desa di APBDes 2017 dalam Rapat Paripurna APBDes yang dihadiri Camat Nanga Pinoh, Badan Pemusyahwaratan Desa (BPD) dan sejumlah warga desa, di Gedung Balai Desa, R

NANGA PINOH, SP – Ada yang berbeda dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tanjung Tengang, Kecamatan Nanga Pinoh tahun 2017 ini. Bila sebelumnya hanya ditetapkan melalui musyawarah sederhana, maka pada kali ini, penetapan APBDes digelar terbuka dengan dihadiri langsung masyarakat.

Pelaksanaannya pun bahkan mirip dengan proses ketuk palu APBD tingkat kabupaten, tentunya minus Badan Anggaran DPRD serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dipimpin Ketua Badan Pemusyahwaratan Desa (BPD), Sabran, proses penetapan APBDes sekaligus RKPDes Tanjung Tengang 2017 digelar di Gedung Balai Desa, Rabu (3/5).

Kepala desa setempat, Jamaluddin memaparkan pendapatan desa yang didapat dari transfer Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), hingga bagi hasil pajak dan retribusi.

“Total pendapatan desa sebesar Rp1,135 miliar dengan rincian PAD sebesar Rp3 juta, dana desa Rp765,4 juta, bagi hasil pajak Rp4,75 juta serta ADD sebesar Rp257,55 juta dan bantuan provinsi sebesar Rp4,8 juta,” kata Jamaluddin.

Jamaluddin juga memaparkan belanja dari APBDes yang dibagi dalam belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp301 juta, pembangunan desa sebesar Rp735 juta, pembinaan masyarakat desa sebesar Rp68,9 juta serta pemberdayaan masyarakat desa sebesar Rp29,8 juta.

Pembangunan dana desa digunakan untuk membangun jalan gang di wilayah Tanjung Tengang sesuai kebutuhan, sehingga anggarannya berbeda-beda.

Termasuk pembangunan jembatan, sarana air bersih, pemeliharaan sarana kesehatan, pembangunan Polindes dan Poskesdes serta pembangunan balai pelatihan desa.

Diungkapkan Jamal, dengan dana yang ada, setiap dusun mendapat bagian masing-masing sesuai dengan usulan dan kebutuhan. Penetapan belanja desa juga sudah melalui proses Musrenbang desa.

“Dari sana setiap RT, RW dan Dusun akan mengusulkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” ucapnya. Bila ada rehab atau peningkatan jalan itu disampaikan dalam Musrenbang desa.

Tentunya tak semua bisa diakomodir, sehingga akan dilihat mana yang paling prioritas dan mengutamakan yang bersifat darurat dan tak bisa ditunda. Penetapan APBDes sekaligus RKPDes, memang dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat desa mengetahui kemana saja dana desa tersebut dipergunakan.

Masyarakat juga bisa memberikan masukan terkait arah pembangunan desa Tanjung Tengang.

“Nanti, apa yang termuat dalam APBDes rencananya juga akan kita sampaikan melalui baliho,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Camat Nanga Pinoh, Daniel yang ikut menghadiri proses penetapan APBDes di Desa Tanjung Tengang menerangkan, paripurna seperti ini memang saat ini telah didorong untuk dilakukan di seluruh wilayah Kecamatan Nanga Pinoh.

“Saat ini, sudah kurang lebih sembilan desa menggelar paripurna penetapan APBDes. Prosesnya sama, jadi kami minta memang paripurna digelar terbuka dan dihadiri seluruh aparatur desa, BPD, Kades hingga masyarakat,” kata Daniel.

Menurut Daniel, dengan adanya rapat paripurna di desa, maka peran BPD juga semakin meningkat dan dihormati. Ketua BPD bersama anggotanya bisa mengetahui apa saja isi APBDes dan memberikan kritik saran kepada kepala desa.

“Saya memastikan semua desa di Nanga Pinoh bisa melaksanakan paripurna seperti ini dengan harapan transparansi di seluruh desa berjalan dengan baik. Masyarakat juga tahu peruntukkan dana desa yang dikelola Kades. Peran BPD untuk mengawasi dan memantau kinerja kepala desa juga berjalan,” harapnya.

Paripurna ini, juga baru bisa dijalankan bila desa telah menyelesaikan bimbingan APBDes serta penyesuaian anggaran berdasarkan sistem keuangan desa (Siskeudes). Ia tak ingin lagi ada model penetapan APBDes seperti di masa –masa lalu yang terkesan lebih tertutup.

“Nah, sekarang untuk pencairan dana desa juga harus pakai SPP-SPM. Jadi kalau dana masuk rekening 40 persen, tak semuanya bisa diambil. Harus terlebih dahulu ajukan rencana kegiatan dan rencana anggaran dan disampaikan ke camat,” ujarnya.

Hal tersebut bermaksud jangan sampai nanti ada yang dana desanya sudah habis, tapi kegiatan atau proyeknya malah tidak ada atau belum selesai. “Kita harus pastikan setiap pencairan dilengkapi dengan pertanggungjawaban,” tegasnya. (eko/ang)