Senin, 23 September 2019


Perda Masyarakat Adat Modal Pembangunan

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 648
Perda Masyarakat Adat Modal Pembangunan

PENGGUSURAN HUTAN – Seunit eksavator terlihat mengusur hutan. Lazimnya, penggusuran hutan dilakukan untuk pembukaan lahan perkebunan sawit.

LANDAK, SP - Bupati Landak, Karolin Margret Natasa berharap, dengan adanya Peraturan Daerah Masyarakat Hukum Adat yang saat ini sedang disusun, Pemda dapat menata struktur sosial di dalam masyarakat sebagai upaya pelestarian nilai-nilai warisan leluhur. Dari situ, dapat dijadikan sebagai modal dalam pembangunan.

"Perda Masyarakat Hukum Adat bukan untuk menciptakan negara di dalam negara, tetapi untuk lebih menata struktur sosial masyarakat sehingga bisa melestarikan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh nenek moyang, sebagai modal dasar untuk pembangunan di Landak," kata Karolin di Ngabang, Kamis (14/9).

Menurutnya, Pemkab Landak menyatakan dukungannya terhadap Raperda Perlindungan Kelembagaan Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang diprakarsai oleh DPRD Kabupaten Landak, dimana Perda tersebut saat ini sedang dibahas untuk disahkan.

Menurutnya, Perda Masyarakat Hukum Adat merupakan unsur fundamental dalam masyarakat adat karena didasari atas identitas bangsa Indonesia yang kaya dengan adat istiadat, tradisi dan budaya.
"Perda Masyarakat Hukum Adat ini sifatnya fundamental. Mengapa demikian? Ini merupakan suatu komponen besar, hal yang bersifat mendasar bagi bangsa kita, bagi anak cucu kita," katanya.

Mantan Anggota DPR RI itu mengatakan, tujuan dirancangnya Perda Masyarakat Hukum Adat adalah menjamin adanya pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya, serta pembatasan yakni sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat serta prinsip-prinsip NKRI.

"Perda ini disusun untuk menata dan mengakui masyarakat hukum adat yang ada di Kabupaten Landak, sesuai dengan berbagai regulasi yang sudah ada di tingkat pusat, baik untuk bidang kehutanan, hak asasi manusia maupun kelembagaan lainnya," katanya.

Dokter yang pernah bertugas di Puskesmas Mandor itu berharap ke depan dengan adanya Perda ini, masyarakat hukum adat dapat bersinergi bersama pemerintah daerah dengan mengedepankan aspek kearifan lokal dalam menyelesaikan masalah sosial di masyarakat.
"Dan dapat mendukung program-program pembanguan di Kabupaten Landak," katanya. (ant/bah)