Tokoh Adat Terima Hasil Pemetaan Binua dan Desa

Landak

Editor Kiwi Dibaca : 855

Tokoh Adat Terima Hasil Pemetaan Binua dan Desa
Ilustrasi
LANDAK, SP - Dalam upaya mendukung kepastian pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Landak, Yayasan Pancur Kasih melalui Program Pemberdayaan  Sumberdaya Alam Kerakyatan (PPSDAK) menyerahkan hasil pemetaan partisipatif enam wilayah binua (satuan wilayah teritorial) dan empat desa di Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila.

Penyerahan pemetaan itu diserahkan kepada para tokoh adat di Kecamatan Sengah Temila bertempat di Aula Gedung Serbaguna Berkat Bagi Bangsa Desa Senakin, Selasa (17/10). Hadir dalam penyerahan tersebut, Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kalbar, Lassarus Marpaung, Direktur PPSDAK Pancur Kasih, Matheus Pilin, Forkopimka Sengah Temila, Kades, tokoh adat dan masyarakat serta tamu undangan lainnya. Dalam arahannya, Karolin menyambut baik dengan diserahkannya peta profil binua dan desa.

"Diharapkan hal tersebut dapat menjadi contoh bagi desa-desa yang lainnya.
Saya sangat senang dan menghargai sekali apa yang telah dilakukan oleh teman-teman dari NGO dan bapak, ibu saudara saudari masyarakat adat. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Semoga bisa menjadi contoh bagi yang lain,” ujarnya.

Dikatakan Karolin, dengan adanya peta dan profil desa dan wilayah binua tentunya akan mempermudah kinerja pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan terkait batas-batas wilayah, baik di antar desa, kecamatan maupun kabupaten.

“Dengan demikian kita memiliki basis data yang jelas dan sudah termusyawarahkan dengan baik. Jadi, kalau sudah kayak gini, artinya sudah tidak ada sengketa lagi. Prosesnya nanti di tingkat pemerintahan biasanya menjadi lebih gampang,” katanya. Diakui bupati, Pemkab Landak saat ini sedang berupaya memperjuangkan hak-hak masyarakat adat melalui Raperda yang sedang dibahas bersama pihak legislatif.

“Kami selaku pemerintah daerah bersama DPRD Landak juga tengah mengupayakan membuat Raperda tentang hak-hak masyarakat adat. Salah satu yang menjadi poin dalam Raperda tersebut yakni tentang wilayah masyarakat adat,” jelasnya. Ia menambahkan, hasil pemetaan partisipatif masyarakat dan profil desa yang telah diserahkan itu akan segera direspons oleh Pemkab Landak agar mendapat pengakuan oleh pemerintah pusat.

"Bukan hanya sekedar dukungan oleh adat, selesai, tapi kita ingin diakui oleh negara, dan untuk mendapat diakui oleh negara maka harus sah di mata hukum dan harus mengikuti tahapan serta prosedur yang berlaku,” ungkapnya. (dvi/bah)

Komentar