Transaksi Non Tunai Bakal Diberlakukan

Landak

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 301

Transaksi Non Tunai Bakal Diberlakukan
GESEK KARTU – Kasir mini market tengah menggesek kartu di mesin Electronic Data Capture (EDC) milik konsumen. Kini, semakin banyak warga yang beralih menggunakan transaksi non tunai untuk kemudahan dan keamanan. (Antara Foto)

Bank Kalbar Siap Laksanakan


Kepala BPKAD Landak, Benediktus 
"Kita sudah melaksanakan Rakor pengelolaan keuangan daerah se Kalbar yang difasilitasi oleh (pemerintah) provinsi. Kita juga sudah melakukan pertemuan sebanyak dua kali dengan Bank Kalbar dalam kesiapan Bank tersebut untuk melaksanakan transaksi non tunai itu."

LANDAK, SP - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak mulai menerapkan transaksi non tunai dalam setiap pengeluaran keuangan pemerintah. Namun penerapan sistem non tunai itu akan dicoba dulu diterapkan dulu di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Landak. Setelah itu, penerapannya baru ke semua SKPD Pemkab Landak. 

Kepala BPKAD Landak, Benediktus mengatakan, pemberlakuan transaksi non tunai itu dalam rangka menindaklanjuti surat edaran Mendagri tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintahan daerah. 

"Untuk menyikapi surat edaran Mendagri itu, Pemkab Landak sudah menerbitkan instruksi Bupati Landak tentang pelaksanaan transaksi non tunai di lingkungan Pemkab Landak," ujar Benediktus, Selasa (9/1).

Menurutnya, dalam instruksi Bupati Landak itu diinstruksikan kepada Sekda Landak, para asisten dan para Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Landak untuk melaksanakan transaksi non tunai. Selain itu, pihaknya juga sudah melakukan persiapan transaksi non tunai. 

“Kita sudah melaksanakan Rakor pengelolaan keuangan daerah se Kalbar yang difasilitasi oleh (pemerintah) provinsi. Kita juga sudah melakukan pertemuan sebanyak dua kali dengan Bank Kalbar dalam kesiapan bank tersebut untuk melaksanakan transaksi non tunai itu,” katanya. 

Pada dasarnya, Bank Kalbar siap untuk melaksanakan transaksi non tunai. Hal yang baru itu tentu diperlukan berbagai macam persiapan. 

"Biasanya di dalam perjalanan transaksi non tunai ini akan timbul berbagai macam persoalan. Tetapi kita tetap berusaha mencari jalan keluarnya," ucap Beni.

Ia juga mengakui, banyak implikasi dari sistem transaksi non tunai kepada masyarakat, terutama penerima hibah bantuan sosial. 

"Sebab, dulunya penerima hibah itu tidak diminta untuk membuka rekening, tapi sekarang harus buka rekening bank. Apalagi tidak semua kecamatan di Landak memiliki bank. Ini juga menjadi kendala," katanya.

Wujudkan Akuntabilitas dan Transparansi


Sebelumnya, Pemkab Landak menerbitkan Instruksi Bupati tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di lingkungan pemerintah daerah tanggal 20 September 2017. 

Intruksi bernomor 903/403/III-BPKAD/2017 segera mengintruksikan Sekretaris Daerah (Sekda), para Assisten, Kepala SKPD dan para camat se Landak untuk mengimplementasikannya.

Selain itu, mereka juga diminta untuk melakukan pemantauan atas pelaksanaan dan kendalanya sesuai dengan tugas masing-masing.

Wakil Bupati (Wabup) Landak, Herculanus Heriadi mengatakan, dikeluarkannya Instruksi Bupati itu untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tanggal 17 April 2017. 

"Dalam Surat Edaran itu pemerintah pusat menginstruksikan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran wajib dilakukan secara non tunai paling lambat 1 Januari 2018 ini, " kata Herculanus, belum lama ini.

Dalam era sekarang ini telah terjadi pergeseran sistem pembayaran yang menggunakan instrumen tunai secara berangsur beralih menuju penggunaan instrumen non tunai. Transaksi non tunai merupakan proses pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Sistemnya dengan menggunakan alat pembayaran berupa kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.

Ia menambahkan, pelaksanaan transaksi non tunai tersebut merupakan upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah di Landak. 

"Tujuannya, untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan daerah yang tepat, cepat, aman, efisien dan bersih," terangnya.

Dengan diterapkannya transaksi non tunai, ada sejumlah manfaat yang akan diperoleh. Diantaranya, transaksi menjadi lebih mudah, cepat dan aman. Kemudian, efisiensi pengelolaan uang, transaksi lebih akuntabel dan mengurangi kejahatan keuangan. (dvi/bah)

Komentar