Polres Landak Kerahkan Polsek Cegah Pungli

Landak

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 189

Polres Landak Kerahkan Polsek Cegah Pungli
BAGIKAN SELEBARAN - Anggota Polsek Kuala Behe mendatangi Kantor Camat untuk memberikan selebaran terkait larangan pungutan liar, Rabu (1/8). (Ist)
NGABANG, SP - Berbagai cara dilakukan Polsek di jajaran Polres Landak untuk mencegah praktik pungutan liar (Pungli) kepada masyarakat. Seperti yang dilakukan personel Polsek Kuala Behe, yang memberikan selebaran terkait praktik Pungli kepada pegawai di Kantor Camat setempat, Rabu (1/8).

Kapolsek Kuala Behe Ipda Hertomo mengatakan, selain memberikan selebaran, anggotanya juga diminta untuk memberi penyuluhan kepada masyarakat terkait praktik Pungli.

"Kegiatan ini pun hampir dilakukan setiap hari oleh anggota saya,” kata Hertomo.

Dia menjelaskan, sosialisasi Pungli yang dilakukan ini sebagai langkah antisipasi maupun pencegahan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat dan instansi pemerintah.

Ia meminta peran aktif para aparatur negara di Kuala Behe untuk mencegah kegiatan Pungli dan dapat memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat.

"Jika menemukan atau mengetahui secara langsung adanya kegiatan Pungli, segera melapor ke Polsek Kuala Behe atau Bhabinkamtibmas," pintanya.

Sosialisasi pencegahan praktik Pungli juga dilakukan Polsek Mandor. Malah mereka telah menggandeng para kepala desa (Kades).

Sperti misalnya Bhabinkamtibmas Desa Simpang Kasturi, Mandor, Bripka Yakob yang menggandeng Kades di desa binaannya itu untuk mensosialisasikan pencegahan praktik Pungli.

"Anggota saya menyampaikan pesan dan imbauan serta melakukan pembinaan terhadap warga dan aparatur di desa binaannya masing-masing, khususnya yang berkaitan dengan praktik Pungli," kata Kapolsek Mandor, Iptu Anuar Syarifudin.

Ia berharap, dengan adanya pembinaan pencegahan, setidaknya bisa meminimalisir praktik Pungli dalam pelayanan kepada masyarakat. 

"Saya minta apapun urusan yang dilakukan masyarakat, jangan sekali-kali kita memungut dana pengurusan. Kecuali kalau ada pengurusan yang memang harus dipungut retribusi. Itupun harus sesuai dengan peraturan," katanya. (dvi/ang)