Mengurai Angka Kemiskinan di Landak, Karolin Optimalkan Dana Desa

Landak

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 316

Mengurai Angka Kemiskinan di Landak, Karolin Optimalkan Dana Desa
TEMUI WARGA – Bupati Landak Karolin Margret Natasa menemui salah seorang warga yang baru melahirkan, belum lama ini. (Dok Pemkab)
Bupati Landak, Karolin Margret Natasa
"Kami terus mendorong agar dana desa bisa digunakan sesuai peruntukkannya. Untuk itu, kepala desa mesti kreatif dan memiliki kemauan kuat untuk memaksimalkan pemanfaatan dana desa, agar bisa memantu mengentaskan kemiskinan,"

NGABANG, SP
– Bupati Landak Karolin Margret Natasa memastikan, akan mendorong pemerintah desa untuk membantu menghapuskan kemiskinan melalui kucuran dana desa (DD) dari pemerintah pusat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis tahun 2017, jumlah penduduk miskin di Landak tahun 2016 sebesar 44.550 jiwa atau 12,32 persen. Jumlah itu mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 yang tercatat sebesar 48.460 jiwa atau 13,51 persen.

"Kami terus mendorong agar dana desa bisa digunakan sesuai peruntukkannya. Untuk itu, kepala desa mesti kreatif dan memiliki kemauan kuat untuk memaksimalkan pemanfaatan dana desa, agar bisa memantu mengentaskan kemiskinan," kata Karolin seperti dikutip Antarakalbar.com, kemarin.

Namun, yang menjadi tantangan adalah mendorong pemerintah desa untuk memprioritaskan program pembangunan yang bersumber dari dana desa tersebut. "Masalah lain adalah meningkatkan kapasitas setiap kepala desa karena mungkin banyak yang belum memiliki motivasi kuat untuk membangun desanya," tutur dia.

Belum lagi dengan perubahan regulasi yang terus menerus sehingga banyak kepala desa yang takut terbentur dengan aturan.

Menurut dia, beberapa permasalahan tersebut menjadi kendala belum optimalnya penyerapan dana desa. "Ini tentu menjadi atensi kami sehingga kami akan terus mendorong dan meningkatkan kapabilitas dan kualitas pemerintah desa, agar dana yang dikucurkan pemerintah pusat setiap tahun bisa semakin tepat sasaran," katanya.

Komitmen pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di tingkat desa sangat kuat, yang dibuktikan dengan peningkatan dana desa setiap tahun.

Bahkan, pada 2019, dana desa akan dinaikkan lagi. Untuk itu, pemanfaatan dana desa melalui program-program yang dapat meningkatkan ekonomi desa dan daya beli masyarakat desa di masing-masing sangat diperlukan.

Seperti diketahui, tahun 2017 kemarin, dana desa yang dibagikan kepada masing-masing desa di Landak adalah sebesar Rp136 miliar. Sementara dana desa setiap tahun memang semakin meningkat, di Kalbar tahun 2015 dana desa Rp537 miliar, tahun 2016 Rp1,2 triliun, tahun 2017 naik lagi menjadi Rp1,6 triliun dan 2018 Rp1.7 triliun.

"Yang lebih penting, dana desa yang dikucurkan pemerintah harus bisa mengurangi tingkat kemiskinan di desa," kata Karolin.

Dia menambahkan, sesuai petunjuk teknis pemerintah, dana desa harus arahkan untuk mengoptimalkan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, irigasi, dan jalan usaha tani.

"Bahkan di Landak, desa-desa terpencil kami advokasi untuk membangun pembangkit listrik mikrohidro sehingga dana desa merupakan salah satu faktor yang akan meningkatkan peradaban di desa-desa," katanya.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menyebut, dana desa sangat bermanfaat untuk mengurangi masalah-masalah di desa, termasuk soal kemiskinan dan kekurangan gizi (stunting). 

Eko menyebut dana desa berhasil mengurangi angka kemiskinan di tingkat desa. “Angka kemiskinan di desa turun 4,5 persen. Meski kemiskinan di desa masih tinggi. Tapi penanganan kemiskinan lebih cepat ketimbang kota,” kata Eko, belum lama ini. 

Dana desa juga mengurangi masalah stunting di desa hampir 10 persen, dari 37 persen turun ke 27 persen.

Tambah Bantuan APBD

Bupati Landak Karolin menambahkan, Pemkab Landak juga berkomitmen untuk membangun desa dengan mengalokasikan alokasi dana desa (ADD) sebesar 10 persen dari APBD sesuai perintah undang-undang.

Selain itu dana desa yang bersinergi dengan ADD yang bersumber dari APBD kabupaten juga digunakan untuk program-program pemberdayaan masyarakat, seperti pembinaan PKK, remaja pemuda dan lain sebagainya.

"Untuk Kabupaten Landak kami minta tiap desa merumuskan program yang membantu pemerintah untuk mengatasi stunting. Saya rasa langkah-langkah yang seperti ini perlu dilakukan pemerintah desa agar anggaran yang ada tidak sia-sia," tuturnya.

Yang tak kalah penting, dana desa bisa memunculkan ide kreatif dan inovatif dalam pemanfaatan sumber daya dan potensi yang dimiliki desa. "Saya minta desa-desa lebih berkembang dan memiliki keunggulan sesuai potensi yang dimiliki sehingga tercipta kesempatan dan peluang kerja bagi masyarakat untuk mengurangi perpindahan penduduk desa ke kota hanya untuk mencari kerja namun tidak memiliki keahlian yang memadai," kata dia. (ant/ang)