Pemkab Landak Belum Putuskan UMK 2019

Landak

Editor Angga Haksoro Dibaca : 411

Pemkab Landak Belum Putuskan UMK 2019
Ngabang, SP - Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DPMPTSP Nakertrans) Landak akan melakukan pembahasan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2019.  

Menurut Kepala Dinas PMPTSP Nakertrans Landak, Benipiator, minggu ini pihaknya akan melakukan pembahasan UMK Landak tahun 2019. “Sekarang masih melakukan survei kebutuhan hidup layak (KHL) di setiap kecamatan di Landak,” kata Benipiator, Sabtu (10/11).

Penetapan UMK itu menunggu keputusan UMP dari Gubernur Kalimantan Barat. “Nanti hasil keputusan UMP itu akan menjadi ring pengaman kita untuk mematok UMK Landak tahun 2019. Selain itu, survei KHL juga menjadi patokan kita dalam penentuan UMK Landak itu,” katanya.

Menurut Beni yang baru saja menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal Satu Pintu, Kemenaker RI telah menetapkan kenaikan UMP 2019 sebesar 8,03 persen.

“Kenaikan tersebut merupakan penjumlahan dari besaran inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kenaikan UMP inipun telah diatur dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan,” terangnya.

Secara terpisah, Ketua Federasi Serikat Buruh (FSB) Kamiparho Landak, Yasiduhu Zalukhu mengakui, hingga saat ini pihaknya belum mendapat informasi kapan pembahasan UMK Landak akan dilakukan.

“Yang jelas, sesuai aturan ketenagakerjaan, paling lambat akhir November penetapan UMK Landak sudah disampaikan kepada gubernur. Kami menunggu dari instansi terkait,” ujar Yasiduhu yang ditemui belum lama ini.

Yasiduhu Zalukhu menjelaskan, rumusan kenaikan UMK minimal sudah ditentukan dalam PP No. 78 tahun 2015 sebesar 8,03 persen. Jumlah tersebut mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional.

“Kita lihat nanti bagaimana keputusannya. Sebab, persentase itu adalah persentase terendah. Bukan berarti harus berpatokan di situ. Kalau memang antara perusahaan dengan serikat buruh ingin lebih baik, ya silakan. Tapi di bawah standar terendah itu tidak boleh. Kalau nanti serikat buruh ngotot meminta lebih dari itu, tergantung negoisasi dalam Dewan Pengupahan,” jelasnya.

Jika UMK tidak dibahas, hal itu akan berimbas pada keuangan perusahaan. Sebab, per November perusahaan menyusun keuangan tahun 2019. “Kalau nantinya perusahaan melakukan penangguhan upah, bagaimana risikonya. Ini yang harus kita jaga.” 

Dia berharap Pemkab Landak melalui instansi terkait cepat membahas UMK tahun 2019. “Kami mendorong Pemkab Landak secepatnya membahas ini agar tidak bertele-tele. Ini demi kepentingan perputaran ekonomi.” (dvi)