UMK Landak Ditetapkan Rp 2,3 Juta

Landak

Editor Angga Haksoro Dibaca : 620

UMK Landak Ditetapkan Rp 2,3 Juta
Ngabang, SP - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Landak tahun 2019 sebesar Rp 2.349.870.  

Penetapan UMK itu berdasarkan rapat dewan pengupahan Landak bersama Dinas Penanaman Modal Landak, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), FSB KSBSI Kamiparho Landak, serta sejumlah perwakilan perusahaan perkebunan.

Namun, penetapan UMK itu tidak diikuti dengan penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Landak tahun 2019. Pembahasan UMSK berjalan alot.

Menurut Ketua FSB KSBSI Kamiparho Landak, Yasiduhu Zalukhu, penetapan UMK sudah ada patokan payung hukum yang jelas dan tidak bisa diganggu gugat.
  “Kita jelas menghargai payung hukum itu. Kami meminta pernyataan dari dinas terkait dan perusahaan, apakah mampu meyakinkan buruh akan menerima upah sesuai dengan UMK yang ditetapkan. Kalau tidak mampu, untuk apa UMK itu ditetapkan. Jelas ini menjadi persoalan,” kata Yasiduhu.

Menurut Yasiduhu sesuai fakta lapangan, ada buruh yang hanya mendapat jatah kerja 7 hari per bulan. “Otomatis UMK itu tidak bakal terkejar. Kemudian secara payung hukum UU Ketenagakerjaan, tidak boleh membayar upah dibawah UMK,” tegasnya.

Yasiduhu mengaku pihaknya tidak percaya dengan pengawasan ketenagakerjaan. Terutama pengawasan pembayaran upah sesuai UMK. “Saya punya data perkebunan sawit PT Condong Garut hanya membayar upah Rp 2 juta per bulan. Padahal tahun 2018, upah sektoral Landak Rp 2.283.560. Belum lagi buruh harian lepas (BHL) hanya 15 hari kerja.  Otomatis tidak mengacu UMK.”

Kepala Dinas Penanaman Modal Landak, Benipiator mengatakan penetapan UMK Landak tahun 2019 sudah sesuai. “Apindo dan serikat pekerja menyetujui penetapan UMK. Hanya UMKS Landak masih dalam pembahasan. Dalam SK Gubernur juga hanya UMK saja yang ditetapkan,” ujar Beni.

Dia juga menanggapi adanya perusahaan di Landak yang membayar upah di bawah UMK. “Seharusnya perusahaan membayar upah sesuai UMK. Itu tugas pengawas ketenagakerjaan,”  katanya.

Dia berjanji Dinas Penanaman Modal akan bekerja sama mengawasi ketenagakerjaan, terutama soal membayar upah sesuai UMK. “Kita akan panggilan (perusahaan) jika membayar upah tidak sesuai UMK.” (dvi)