Sekda: 2019 Tak Ada Lagi Kelompok Tani Abal-abal

Landak

Editor Angga Haksoro Dibaca : 222

Sekda: 2019 Tak Ada Lagi Kelompok Tani Abal-abal
Ngabang, SP - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Landak, Vinsensius membuka temu teknis penyuluhan pertanian di Aula Utama Kantor Bupati Landak, Jumat (23/11).  

Kegiatan ini diikuti para penyuluh pertanian PNS, penyuluh pertanian CPNS, THL-TBPP, penyuluh pertanian swadaya dan petugas PTT statistik. Sebagai narasumber dari Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kalbar, BPTP Kalbar dan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan (DPPKP) Kab Landak.

Vinsensius mengatakan sejak tahun 2017 DPPKP Landak dikolaborasi dengan sejumlah instansi yakni Kantor Ketahanan Pangan dan Badan Penyuluhan Landak.  Instansi tersebut saat ini terdiri dari 6 bidang dan satu sekretariat.

“Bidang tersebut yakni bidang tanaman pangan holtikultura, bidang PST, bidang perikanan, bidang peternakan, bidang penyuluhan, dan bidang ketahanan pangan. Dulu juga hampir bergabung bidang perkebunan. Tetapi karena kebijakan perekonomian Landak, akhirnya Bupati meminta perkebunan tetap menjadi dinas,” kata Vinsensius yang juga Plt Kepala DPPKP Landak.

Menurutnya, visi dan misi Pemkab Landak mengarah pada sektor pertanian. Dengan demikian, DPPKP tidak bisa digabung dengan instansi lainnya. “Sebab, dikhawatirkan akan semakin berat beban tugas yang diemban satu instansi,” katanya.

Pada kesempatan itu, Vinsensius menyampaikan sejumlah isu strategis sehubungan dengan kegiatan temu teknis penyuluhan pertanian tersebut. Isu tersebut tentunya bisa menjadi bahan pemikiran dikalangan pertanian.

“Diantara isu itu adanya pengurangan lahan pertanian di Landak berdasarkan pantauan citra satelit. Tapi hal itu belum diyakini kebenarannya. Namun secara ril, lahan pertanian di Landak itu bukan berkurang, malah bertambah. Sebab, peluang ekonomi hanya ada di pertanian. Ini merupakan tupoksi dari penyuluh,” jelasnya.

Berdasarkan krisis moneter tahun 1997, dapat menjadi panduan bahwa sektor pertanian tidak tergoyahkan selama krisis. “Sektor pertanian sangat kuat, sehingga tidak ada alasan bagi Landak untuk menyatakan pengurangan lahan pertanian. Ini isu yang baru muncul, tapi kita tidak menerima itu. Belum lagi lahan-lahan pertanian ini banyak dibuka secara swadaya oleh masyarakat. Sebab, pembukaan lahan itu berdampak pada perekonomian masyarakat,” jelasnya.

Apalagi kata Vinsensius, Pemerintah Kabupaten Landak sudah memiliki Perda pengamanan lahan pertanian. “Jika berubah fungsi, tentu hukum ada yang mengaturnya. Yang jelas, tujuan kita untuk membuka lahan ini guna penguatan ekonomi masyarakat.”

Isu lainnya menurut Vinsen, mengenai data Kelompok Tani (Poktan) di Landak. Menurut data manual, jumlah poktan di Landak 2.100. Dari jumlah itu, kelompok tani yang masuk dalam sistem penyuluhan sebanyak 1.181 poktan.
  “Saran saya, para PPL dan pihak terkait lainnya di DPPKP Landak bisa menormalisasi data Poktan tersebut. Semua Poktan harus masuk sistem penyuluhan. Di tahun 2019 nanti tidak ada lagi poktan abal-abal,” harapnya.

Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, DPPKP Landak Fransiskus Asi mengatakan, keberhasilan pembangunan pertanian bukan hanya ditentukan oleh kondisi sumber daya pertanian.

“Tapi juga ditentukan oleh peran penyuluh pertanian yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan kualitas SDM yang mampu memanfaatkan dan menyumbangkan ilmu pengetahuan serta teknologi dalam mengelola sumber daya pertanian secara berkelanjutan,” ujar Fransiskus Asi.

Dikatakannya, untuk meningkatkan peran penyuluh pertanian dalam pembangunan pertanian, perlu adanya sinergitas dan penyamaan persepsi.

“Terutama terhadap kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian daerah dengan program penyuluhan di pusat. Makanya, untuk peningkatan sinergitas, kami laksanakan kegiatan temu teknis penyuluh pertanian ini,” katanya. (dvi)