Banjir 1,5 meter Terjang Landak

Landak

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 276

Banjir 1,5 meter Terjang Landak
EVAKUASI – Warga dan petugas kepolisian mengevakuasi salah seorang lansia yang sakit di Kampung Tanjung, Dusun Hilir Kantor, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang ke RSUD Landak akibat banjir, Kamis (6/12). (SP/Devi)
Sekretaris BPBD Mempawah, Didik Krismanto
"Jika hujan deras dalam beberapa hari, diiringi dengan pasang laut, diperkirakan Mempawah akan banjir, terutama di kawasan Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir."

Kepala BPBD Landak, Banda Kolaga
"Kita belum bisa memberitahukan berapa kerugian dan jumlah yang menjadi korban banjir."

LANDAK, SP – Banjir hingga ketinggian 1,5 meter menerjang sejumlah daerah di Kabupaten Landak, Kamis (6/12). Sejatinya, banjir sudah terjadi sejak Selasa (4/12). Namun Kamis ini mencapai puncak tertinggi. Beberapa warga dilaporkan mulai mengungsi.

Beberapa daerah yang diterjang banjir berada di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Landak. Berdasarkan catatan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar, ada 27 desa berpotensi banjir di wilayah tersebut. Tahun lalu, ketinggian air bahkan mencapai 2,5 meter.

Di Desa Raja, Kecamatan Ngabang, tiga dusun terendam. Ketinggian air di Dusun Pesayangan, Dusun Rai dan Dusun Martalaya berkisar 60-150 sentimeter. Ketiga wilayah itu berada tepat di pinggir DAS Landak. Alhasil, sejumlah rumah terdampak. 

“Ketinggian genangan banjir menggenangi ruas jalan. Banjir juga sudah masuk di rumah warga. Itu karena luapan Sungai Landak terus terjadi,” katanya Kepala Desa Raja, Zulkarnain, Kamis (6/12).

Data sementara Desa Raja, 102 rumah penduduk di Dusun Pesayangan dan 87 halaman rumah di Dusun Rai terendam banjir. Sejumlah warga juga sudah mengungsi ke rumah keluarga terdekat. Namun jumlah pastinya belum didapat. Kemungkinan besar rumah dan warga mengungsi terus bertambah, lantaran pendataan masih dilakukan.

"Tapi warga sudah berusaha untuk mengamankan harta benda yang ada di dalam rumah. Masyarakat setempat pun sudah mengetahui apa yang harus dilakukan jika banjir datang," katanya.

Satu di antara warga Dusun Pesayang, Desa Raja, Mamat bercerita warga di sana belum mengungsi. Mereka memilih bertahan sambil mengawasi ketinggian banjir dan mengamankan barang-barang.

“Kalau memang banjir dirasakan semakin tinggi, tentu masyarakat akan mengungsi," katanya. 

Kekhawatirannya beralasan, hingga berita ini diturunkan, ketinggian air terus menjadi. Dia takut, banjir besar seperti tahun 2002 kembali menerjang.

"Tidak ada tanda-tanda air akan segera surut. Kita mengkhawatirkan, apabila di daerah hulu sungai Landak terjadi hujan, tidak menutup kemungkinan Ngabang akan mendapat banjir kiriman,” sebutnya.

Banjir lebih parah terjadi di wilayah Dusun Hilir Kantor, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang. Walau memiliki tinggi maksimal sama dengan tiga desa lain, 15 orang warga sudah mengungsi. Mereka dievakuasi BPBD Landak ke posko pengungsian di Koramil Ngabang dan BPBD Landak.

Mereka yang mengungsi, terdiri dari satu pria dewasa, enam wanita dewasa, tujuh anak-anak dan satu bayi. Selain itu, ada juga warga lansia yang dievakuasi ke RSUD Landak lantaran sakit. Jumlah ini diperkirakan terus bertambah.

Kadus Hilir Kantor, Desa Hilir Kantor, Supiadi Ikal mengatakan puluhan rumah warga di desanya terendam. Dari puluhan rumah itu, lebih dari seratus jiwa jadi korban terdampak. Data pasti masih terus dikumpulkan. Dia sudah memberikan imbauan agar masyarakat mengungsi begitu banjir meninggi.

"Tapi ada juga warga yang mengungsi ke tempat keluarganya di dataran tinggi. Ada juga warga yang masih bertahan, dan ada yang memilih mengungsi di posko pengungsian yang sudah disiapkan," katanya. 

Berdasarkan informasi sejumlah Polsek di jajaran Polres Landak, banjir turut terjadi di Kecamatan Air Besar, Kecamatan Menyuke, Kecamatan Banyuke Hulu, Kecamatan Meranti, Kecamatan Mandor, Kecamatan Sengah Temila, dan Kuala Behe. 

Tidak hanya banjir, tanah longsor sempat menerjang Kecamatan Menyuke. Akibatnya, satu unit jembatan putus. Jembatan itu menghubungkan Desa Kayuara, Kecamatan Menyuke dengan Kecamatan Meranti. Sementara, dibangun jembatan kayu dari batang kelapa.

"Akibat putusnya jembatan itu, arus transportasi antar dua kecamatan itu terputus. Warga setempat pun sempat terisolasi," kata Kapolsek Menyuke, Iptu Dolok Saribu.

Kepala BPBD Landak, Banda Kolaga mengatakan, banjir di Ngabang terjadi mulai Rabu (5/12). Wilayah yang terdampak, sebagian besar berada di tepi DAS Landak. Misalnya Desa Munggu, Pesayangan, Rai, Tanjung, Steher Pulau Bendu.

Sedang Kamis (5/12), banjir mulai merendam ruas jalan raya di Desa Hilir Tengah sepanjang kurang lebih 50 meter. Selain itu, ruas jalan menuju Sungai Buluh, Desa Hilir Kantor juga terendam banjir sepanjang kurang lebih 200 meter.

"Akibat banjir yang merendam ruas jalan di Desa Hilir Tengah, menghambat arus transportasi masyarakat. Bahkan, arus transportasi Sungai Buluh lumpuh total," jelasnya.

Hingga kini, BPBD terus berkoordinasi dengan Koramil Ngabang, Camat Ngabang dan Polsek Ngabang untuk mengevakuasi korban banjir.

"Memang ada warga Tanjung yang mengungsi di Koramil Ngabang. Mereka memang meminta untuk diungsikan," katanya.

Walau di sekitar Das Landak Kecamatan Ngabang air meninggi, sejumlah daerah mulai surut. Sekcam Kuala Behe sudah mengonfirmasi padanya banjir perlahan hilang. Aktivitas masyarakat kembali normal. Hal sama terjadi di Kecamatan Air besar. 

Menurutnya, sebelumnya banjir melanda kecamatan di bagian hulu Sungai Landak. Hingga kini turun ke Kecamatan Ngabang. Desa yang diperkirakan juga terdampak di antaranya, Desa Sebirang, Desa Semosok dan Desa Mengkatang. 

“Kita akan melakukan pemantauan banjir di desa-desa itu," katanya.

Perkara bantuan logistik, akan disalurkan sesuai stok dan tergantung durasi banjir. Menurutnya, jika banjir baru sehari terjadi, bantuan masih akan dipertimbangkan. Namun bila sudah dua atau tiga hari menggenang, dan aktivitas masyarakat terganggu, bantuan langsung diberikan.

Dia meminta aparatur desa yang wilayahnya terkena banjir, memberikan laporan dampak banjir pada BPBD Landak. Laporan dari pihak yang ada di lokasi akan membantu pengambilan kebijakan.

"Kita belum bisa memberitahukan berapa kerugian dan jumlah yang menjadi korban banjir. Sebab, pihak desa belum memberikan laporan kepada kita," akunya.

Banda berharap masyarakat korban banjir selalu bersabar. Menurutnya, tak satu orang pun bisa melawan banjir. Terlebih hujan terus mengguyur wilayah hulu Sungai Landak.

“Selalu waspada terhadap banjir susulan. Sebab, saat ini hujan masih rutin,” katanya.

Kapolres Landak, AKBP Bowo Gede Imantio akan mengamankan semaksimal mungkin lokasi banjir. Kepolisian mengoptimalkan fungsi Bhabinkamtibmas di Polsek untuk patroli wilayah.  

"Kita meminta mereka untuk selalu memantau situasi banjir di daerahnya masing-masing," ujarnya. 

Dia pun meminta warga yang akan mengungsi untuk memeriksa keadaan sekitar rumah. Hal ini untuk mengantisipasi pencurian. Barang berharga pun sebisa mungkin dibawa atau disimpan ke tempat rahasia.

"Kita jangan sekali-kali meninggalkan barang-barang berharga di saat rumah kebanjiran. Ini untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Kita harus bisa menjadi polisi bagi diri kita sendiri," harapnya.

Menuju Mempawah

Sekretaris BPBD Mempawah, Didik Krismanto memprediksi dalam empat sampai lima hari ke depan, banjir di Kabupaten Landak akan berimbas ke Kabupaten Mempawah. Topografi Mempawah yang lebih landai, membuat kabupaten tetangga melimpahkan airnya.

“Jika hujan deras dalam beberapa hari, diiringi dengan pasang laut, diperkirakan Mempawah akan banjir, terutama di kawasan Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir,” katanya.

Sebagai antisipasi, pihaknya terus memantau daerah yang berpotensi banjir. Pasalnya, Oktober lalu tujuh desa di empat kecamatan di Mempawah terdampak banjir. Sebanyak 90 warga di dua desa bahkan mengungsi ketika malam tiba. Mereka berasal dari Desa Bakau Besar Darat dan Desa Parit Banjar. Kabupaten Mempawah sendiri sudah menerapkan status tanggap Batingsor sejak 15 Oktober 2018 lalu.

Antisipasi Batingsor

Kepala BPBD Kalbar, Nyarong mengatakan telah mengintruksi BPBD Kabupaten/Kota untuk mengadakan rapat koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mengantisipasi bencana banjir, puting beliung, tanah longsor (Batingsor). 

"Saya sudah minta BPBD di daerah segera mengadakan rakor dengan instansi terkait, untuk menetapkan Status Tanggap Darurat Penanganan  Bencana Batingsor tahun 2018-2019," jelasnya.

Menurut dia, BPBD punya dua Surat Keputusan (SK) yang akan ditandatangani Bupati/Wali Kota, yaitu SK Penetapan Status dan SK Komando.

"Saya juga meminta kepada mereka untuk membuat Rencana Kegiatan sesuai PERKA BNPB (Kegiatan Tanggap Darurat) dan sumber pembiayaan dari APBD-BTT Kabupaten/Kota dan usulkan juga ke BNPB-DSP APBN," tuturnya. 

Penetapan status tanggap darurat, menurutnya jadi syarat anggaran dalam APBD bisa digunakan Satgas Bencana. Satgas ini wajib ada di tiap daerah. Satgas Bencana tak bisa menggunakan Dana Belanja Tidak Terduga di dalam APBD. Dia juga meminta BPBD Kabupaten/Kota mengajukan proposal ke Badan Keuangan Daerah.

"Jadi itu harus dikoordinasikan. Dengan demikian secara regulasi, sudah terjawab, dibuktikan dengan SK yang diteken oleh bupati. Di mana SK itu menandakan bahwa pemerintah menangani Batingsor," jelasnya.

BPBD Kalbar, menurutnya, sudah memetakan daerah mana saja yang berpotensi atau rawan bencana Batingsor. Dari 2.031 desa/kelurahan di Kalbar, 190 desa/kelurahan berpotensi tinggi terjadi Batingsor. Wilayah terbanyak ada di Kabupaten Kapuas Hulu, Kayong Utara, Sambas, dan Melawi. 

"Tapi pada umumnya di Kalbar ini sering terjadi bencana Banjir. Di dalam kegiatan harus ada penyuluhan terhadap masyarakat terkait dengan bencana," tuturnya. (ben/dvi/bls)

Resapan Air Hilang

Ketua Forum Daerah Aliran Sungai Kalimantan Barat, Gusti Hardiansyah mengatakan kondisi hutan daerah aliran sungai, khususnya di daerah Landak yang mengarah ke Gunung Niut memang sudah sangat memprihatikan. Hutan-hutan yang seharusnya menjadi wilayah serapan air, kini menghilang akibat kegiatan manusia.

“Kondisi daerah aliran sungai di Kabupaten Landak sudah masuk kategori merah,” kata Gusti, Kamis (6/12).

Dia menyampaikan beberapa aktivitas seperti pertambangan dan perambahan hutan menjadi penyebab kondisi daerah aliran sungai berada pada tingkat kritis. Aktivitas pertambangan yang ilegal, selain berdampak pada kondisi hutan, juga mempengaruhi kualitas air. Pencemaran akibat kegiatan pertambangan ilegal tentu menghasilkan limbah merkuri yang langsung dibuang ke aliran sungai.

“Seperti adanya pembiaran dari berbagai pihak terkait kegiatan yang merusak lingkungan,” ucap Gusti.

Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura ini, menyatakan pembiaran ini bisa dilihat dari tidak adanya laporan, baik dari masyarakat, lembaga dan orang-orang yang peduli terhadap lingkungan. Menurutnya, sebuah laporan penting karena berdasarkan informasi dari warga, atau lembaga swadaya masyarakat, pihak terkait terutama yang berwenang bisa mengambil tindakan terhadap perilaku yang merusak lingkungan.

Kalimantan Barat sendiri sejatinya sudah memiliki Perda yang mengatur tentang daerah aliran sungai. Namun menurutnya, sosialisasi kebijakan itu belum masif. Akibatnya, banyak masyarakat yang kurang mengetahui aturan tersebut.

“Kita itu sebenarnya sudah ada Perda DAS Nomor 2 Tahun 2018 yang disahkan pada awal tahun lalu,” ucapnya.

Selama ini, fokus Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung masih di daerah Sekadau. Sedangkan pada titik DAS banjir di Landak, belum tersentuh. 

Banjir turut diakibatkan faktor kondisi alam yang rusak. Banjir biasanya juga dipengaruhi iklim. Saat ini curah hujan cukup tinggi di beberapa wilayah.

Ke depannya, Gusti berharap ada kerja sama berbagai pihak, terutama Pemerintah Daerah baik kabupaten maupun kota, termasuk juga provinsi untuk mampu menjaga kondisi daerah aliran sungai. 

“Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar juga harus ditingkatkan,” tutupnya. (din/bls)