PNS Masih Pakai Gas Melon Subsidi

Landak

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 122

PNS Masih Pakai Gas Melon Subsidi
Grafis Koko (Suara Pemred)
Kadisperindag dan Tenaga Kerja Mempawah, Yusri
"Meskipun hanya imbauan, kami akan memonitor dengan mendatangi ke rumah-rumah (PNS), mendata para pengecer yang akan menjual ke mana."

Sales Executive Elpiji Pertamina Pontianak, Sandy Rahadian
"Ketika tata niaga itu masih terbuka, seperti inilah kondisinya. Yang mampu, yang punya usaha juga masih bisa menggunakan."

LANDAK, SP – Larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggunakan gas melon bersubsidi atau elpiji tabung 3 kg sudah diumumkan sejak 2017. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bahkan menegaskan dengan Permen ESDM Nomor 13/2018. Namun di lapangan, masih banyak pegawai pemerintah yang menggunakan. 

Gas melon bersubsidi itu pun dikhususkan untuk warga miskin dan pelaku usaha mikro. Bahkan di tabung hijau itu, ditulis ‘Hanya Untuk Warga Miskin’ sebagai penanda. Akan tetapi, harga terjangkau kerap jadi alasan.

Satu di antara PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Landak, Indra (56) masih menggunakan gas subsidi lantaran harganya terjangkau. Tidak hanya dia, sejumlah tetangga yang bekerja sebagai pegawai pemerintah juga rutin mengonsumsi.

"Kalau untuk PNS golongan 1 dan 2 dengan kondisi gaji yang sekarang, masih wajar (pakai gas melon)," ucapnya, Selasa (11/12).

Menurutnya, tidak semua PNS bergaji tinggi. Gaji PNS masing-masing daerah pun berbeda. Banyak faktor yang mempengaruhi, sehingga kebijakan itu tak bisa ditetapkan ke semua wilayah.  

"Contoh DKI karena bisa memberikan tunjangan kinerja yang sangat besar, PNS yang instansi vertikal dapat remunerasi (uang yang diberikan sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilakukan atau imbalan, red)," tuturnya. 

Apabila jadi aturan yang bersifat wajib, dia memastikan akan patuh. Sepanjang ada ketegasan dalam penerapan aturan. PNS yang menggunakan harus ditindak. Namun, selama ini Pemerintah Daerah hanya sekadar memberikan imbauan. 

Sementara pegawai Pemda Mempawah, Apriliyana mengatakan, malu pakai gas bersubdisi. Sejak ada program penukaran tabung gas melon ke tabung Bright Gas 5,5 kg, dia berpindah.

“Gas elpiji 3 kilo kan untuk masyarakat miskin. Meskipun harga Bright Gas lebih mahal, jika dibandingkan dengan gas yang bersubsidi,” katanya.

Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) Kabupaten Landak, Marius Baneng mengatakan, pelarangan PNS memakai gas melon sudah ada sejak dulu.

"Dari pusat juga menekankan, untuk elpiji melon memang diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu. Apalagi itu sudah tertulis di elpiji 3 kg itu," ujar Baneng.

Dia tak mengingkari jika banyak masyarakat mampu menikmati gas subsidi itu, termasuk PNS. Dia beralasan pengawasan pemerintah terbatas. Mereka tak memiliki tenaga yang cukup. Terlebih para pengecer turut melayani siapa pun yang membeli.

"Penjual tidak menanyakan apakah konsumennya itu masyarakat miskin atau tidak. Jadi, siapa pun yang beli gas elpiji itu, penjual tetap melayaninya," katanya.

Hal ini memang membuat subsidi tak tepat sasaran. Dia berharap, kesadaran masyarakat yang tergolong mampu untuk memberi kesempatan kepada masyarakat yang tergolong tidak mampu, untuk menikmati gas melon bersubsidi itu.

Pemda Mempawah sejatinya belum mengeluarkan imbauan larangan PNS menggunakan gas bersubdisi. Padahal daerah lain sudah melakukannya sejak awal 2018. 

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah, Yusri mengatakan, imbauan itu masih dirumuskan. Niatnya, agar PNS jadi contoh tak mengambil hak subsidi warga kurang mampu. Semua PNS menurutnya masuk kategori mampu.

“Gas elpiji subsidi 3 kilo ini, hanya diperuntukan bagi masyarakat yang kurang mampu maupun UMKM kecil, bukan untuk para pegawai negeri,” tegasnya.

Bila imbauan sudah baku, suratnya akan disebar. Dia memastikan akan mengawasi dengan langsung datang ke rumah-rumah PNS, dan mendata alur jual pengecer.

“Setiap yang membeli gas elpiji di 147 pangkalan harus menggunakan KTP, agar bisa dimonitor ke mana pengecer menjualnya,” katanya.

Selain PNS, masih banyak usaha jasa boga skala besar menggunakan gas subsidi. Padahal sudah ada imbauan dan uji petik.

“Namun untuk sanksi belum ada ketentuan. Karena dalam peraturan menteri belum ada sanksi,”katanya.

Eceran Naik

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sanggau, Zaenal mengatakan, harga di tingkat pengecer mengalami kenaikan. Padahal, harga Rp20 ribu per tabung sudah termasuk tinggi. Dia minta pengecer tak memandang urusan ini bisnis semata.

“Paling tidak ada 50 persen untuk melayani rumah tangga sekitar pangkalan,” ujar Zaenal.

Beberapa waktu lalu, pihaknya sudah mengundang agen dan pangkalan. Kenaikan harga turut disebabkan kelangkaan di masyarakat. Salah satu sebabnya, terjadi banyak kerusakan tabung.

“Sudah di-follow up Pertamina. Mudah-mudahan tabung yang rusak segera ada perbaikan, sehingga distribusi tidak terganggu lagi,” kata Zaenal.

Sanggau sendiri mendapat kuota gas subsidi sebanyak 9.762 metrik ton (Mton) sepanjang 2018. Jumlah itu diyakini cukup hingga Natal dan Tahun Baru.

“Kita juga meminta Pertamina untuk mengadakan penambahan dalam rangka hari-hari besar keagamaan, termasuk Natal,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, bahkan menggelar rapat koordinasi terkait kelangkaan dan pendistribusian gas melon subsidi, jelang Hari Natal dan Tahun Baru 2019. Pemerintah akan membentuk tim khusus lintas sektor, untuk merumuskan dan mengawasi pendistribusian gas tersebut.

“Seharusnya Kayong Utara tidak terjadi kelangkaan, mengingat jumlah masyarakat kurang mampu dibandingkan pasokan yang diberikan Pertamina surplus,” sebutnya.

Perwakilan Pertamina Wilayah Kalbar, Muhammad Herdiansyah Putra menyampaikan tidak pernah mengurangi kuota bagi Kayong Utara. Sebulan, wilayah itu disuplai sekitar 76 ribu tabung. Pertamina juga sudah mengawasi hingga tingkat pangkalan.

"Setiap agen atau Pangkalan ada plang nama perusahaan serta nomor kontak Pertamina yang bisa dihubungi masyarakat. Kalau ada yang nakal, akan ditindaklanjuti Pertamina," sebutnya.

Tuding Pedagang

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan mengatakan, pemerintah provinsi akan berupaya berkomunikasi dengan Pertamina selaku distributor utama gas bersubsidi, agar peredarannya tidak langka. Dia menuding ada permainan antar pedagang, sehingga menciptakan kondisi yang bisa menaikkan harga.

“Ini permainan pedagang pengumpul-pengumpul itu, dia mengambil dari Pertamina, barangnya ada dan cukup, karena mau naikkan harga disimpan dulu,” katanya.

Wagub mengimbau Pemda gencar merazia. Apabila ditemukan pedagang nakal, harus ditindak tegas.

“Saya minta kabupaten kota adakan razia pasar, kalau ketahuan ada penumpukan, tindak tegas supaya masyarakat tidak dirugikan,” serunya.

Cek Pengecer

Sales Executive Elpiji PT Pertamina (Persero) Cabang Pontianak, Sandy Rahadian mengatakan, ada banyak sebab kalangan mampu masih menggunakan gas bersubsidi. Pertama, harganya lebih murah. Kedua, karena sistem tata niaga masih terbuka. Artinya, yang masih bisa membeli barang bersubsidi itu masih luas. 

“Ketika tata niaga itu masih terbuka, seperti inilah kondisinya. Yang mampu, yang punya usaha juga masih bisa menggunakan,” imbuh Sandy. 

Sementara Pertamina hanya bisa sebatas membina dan menginformasikan. Pertamina hanya operator, tidak memiliki regulasi untuk menahan atau melarang pengguna. 

Adanya imbauan larangan penggunaan gas melon bersubdisi bagi PNS, tentu mendukung subsidi tepat sasaran. Pasalnya, secara ekonomi dan kelayakan, mereka dianggap mampu.

Untuk pengecekan, menurutnya bisa melihat jalur distribusi. Mulai dari depot hingga ke pangkalan yang jadi titik salur Pertamina.

“Kalau mau cek kesesuaian harga dan stok, di pangkalan, bukan di pengecer,” tutur Sandy. (ben/dvi/lha/nak/sms/bls)

Tindak Tegas

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Suyanto Tanjung mengatakan perlu komitmen bersama tiap Pemda dan PNS untuk tidak menggunakan gas melon bersubsidi. Tidak hanya PNS, menurutnya banyak masyarakat mampu dari beragam latar belakang yang malah menikmati gas bersubdisi.

“Mesti ada tindakan tegas supaya tidak disalahgunakan,” katanya.

Dia berkata sudah sering berteriak terkait penggunaan dan pemanfaatan gas melon bersubsidi. Sebelumnya pun, sudah banyak barang bersubsidi yang disalahgunakan. Misalnya minyak dan pupuk.

Apalagi saat ini kelangkaan gas melon terjadi. Ada kelemahan dalam pengawasan yang dimulai dari distribusi. Semua perlu data lengkap, seperti untuk siapa peruntukan dan bagaimana mengategorikan ‘orang miskin’.

“Saya rasa itu kan bisa dihitung, tapi banyak pemain di sini. Banyak pelaku usaha yang bermain,” katanya.

“Kalau yang namanya orang susah, orang tak mampu, orang miskin, mereka itu menggunakan barang-barang pasti penghematannya luar biasa,” sambungnya.

Dia meminta ada data penerima gas melon bersubsidi. Sehingga barang bisa dihitung saat pendistribusian.

“Menurut saya sampai hari ini khusus data masih semrawut. Mana yang miskin, mana yang susah kategorinya aja kita belum clear,” katanya. (nak/bls)