Program Sejuta Rumah Landak Mangkrak

Landak

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 222

Program Sejuta Rumah Landak Mangkrak
Grafis Koko (Suara Pemred)
Kepala DPRKPLH Landak, Herman Masnur
"Kita tidak tahu apa penyebab terbengkalainya pembangunan rumah itu. Yang jelas kami siap memfasilitasi dalam hal regulasi."

Ketua DPD REI Kalimantan Barat, Muhammad Isnaini 
"Saat ini kita masih mengurus sertifikasi tanah dan masih urus IMB,”

LANDAK, SP – Program sejuta rumah di Kabupaten Landak diduga mangkrak. Walau sudah dilakukan peletakan batu pertama oleh Pemkab Landak sejak setahun lalu, hanya satu unit dibangun. Tanda-tanda kehidupan pun tak tampak.

Dari pantauan, lokasi yang berada di Jalan Munggu, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, tidak ada aktivitas pembangunan. Hanya terlihat tumpukan batako yang sebagian sudah hancur. Selain satu unit rumah tipe 36, berdiri pula kantor pengembang di dekatnya.

Satu di antara calon pembeli program sejuta rumah itu, Yanto tak tahu menahu perihal sepinya pembangunan. Dia sendiri tak jadi mengambil rumah tersebut, lantaran merasa harganya mahal.

Satu unit dipatok Rp142 juta. Uang mukanya sesudah subsidi sebesar Rp5.420.000 dengan plafon kredit Rp136.580.000. Jika mengambil angsuran selama 10 tahun, per bulan cicilannya Rp1.475.000. Cicilan Rp1.104.900 untuk 15 tahun, dan angsuran 20 tahun sebesar Rp913.000 per bulan. 

“Harga ini cukup mahal jika dibandingkan dengan BTN yang dibangun swasta,” katanya kemarin.

Padahal, program itu untuk membantu masyarakat kurang mampu memenuhi kebutuhan rumah. Dia pun mundur teratur sejak apa yang disampaikan pengembang, tak sesuai dengan sosialisasi di awal.

"Kalau harganya belum cocok, saya tidak mau setor duit. Sebelumnya mereka sudah ada minta sejumlah uang Rp2 juta sebagai tanda jadi. Tapi saya tidak menyetor uang yang diminta itu," ucapnya.

Anggota DPRD Kabupaten Landak, Yohanes Desianto menyayangkan mangkraknya program sejuta rumah di Landak. Menurutnya, Pemkab tidak serius mendorong keberlangsungan program. Padahal, masyarakat yang berminat sudah didata. 

"Tapi kita mempertanyakan, mengapa pembangunan rumah itu menjadi terbengkalai, hingga saat ini," kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD Landak ini.

DPRD Landak menjadi beranggapan negatif. Dia minta dinas terkait segera memanggil pengembang. Urusan rakyat tersebut tidak boleh jadi bola liar di tahun politik. Dalam waktu dekat, dewan akan memanggil pihak yang bertanggung jawab.

"Kita nanti akan merencanakan melakukan hearing, dan mempertanyakan bagaimana kelanjutan program pembangunan sejuta rumah itu,” katanya.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Landak, Herman Masnur mengatakan, perumahan tersebut memang program sejuta rumah. Namun untuk Landak, jumlahnya tak banyak.

Pembangunan sebetulnya sudah sejak 2017. Dia pun tak tahu pasti penyebab terbengkalainya pembangunan. Urusan pemerintah di sana sudah kelar.

“Yang jelas kami siap memfasilitasi dalam hal regulasi. Regulasi itu pun sudah kita siapkan," ujar Masnur.

Dikatakannya, pemerintah sudah melakukan peletakan batu pertama pembangunan kompleks BTN itu. Seharusnya tinggal pihak penyedia yang meneruskan pembangunan rumah itu hingga selesai.

Hanya, dia yakin pembangunan kompleks perumahan itu pasti berlanjut. Akan tetap kapan waktu pasti, masih tanda tanya. Keyakinannya timbul lantaran wilayahnya sudah masuk regulasi Pemkab.

“Direncanakan akan dibangun seribu rumah dulu di kawasan tersebut, meskipun program ini merupakan program sejuta rumah se-Indonesia. Lahan pembangunan rumah itu pun sudah disiapkan sekitar belasan hektare," jelasnya.

Mantan Camat Ngabang, Yosep menjelaskan, pembangunan rumah di lokasi itu diambil alih dari Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (Asperi) ke Real Estate Indonesia (REI). Ketika masih menjabat Camat, pihaknya hanya menyediakan data konsumen. Sisanya kerja pengembang.

“Jika pembangunan rumah itu mangkrak, seharusnya hal itu harus ditindaklanjuti oleh REI,” katanya, yang kini menjabat Kadisporapar Landak ini.

Menurutnya, dari segi lahan, tak ada masalah. Tinggal penyelesaian administrasi perubahan status lahan, dari lahan pertanian ke lahan perumahan. Meski memang prosesnya tak gampang.

“Rumah tersebut memang diperuntukan bagi masyarakat ekonomi menengah dan PNS golongan I dan II," katanya.

Sementara itu, Koordinator Konsorsium REI Landak, Fahri menjelaskan, pihaknya hanya mengambil alih lahan, namun tidak mengambil program sejuta rumah tersebut. Sebelum pihaknya datang, pembangunan sudah tak berjalan.

"Jadi kami hanya membeli lahannya saja. Kami hanya pembebasan lahan saja dan rencana kita ingin bikin perumahan, tapi itu tidak terkait dengan program sejuta rumah," jelas dia. 

Menurutnya, ketika proyek tersebut belum terealisasi, merupakan tanggung jawab pemilik proyek. Pasalnya, pihaknya tidak menggunakan dana pemerintah. Rencananya, dia akan membangun 200 unit rumah. 

"Kami baru mengajukan perizinan untuk pembangunan perumahan ini," jelas dia. 

Menurutnya, perkara harga Rp142 juta masih sangat standar. Malah di tahun 2019, bisa saja menjadi Rp152 juta. Namun hal itu tak mengikat, tergantung kebijakan perbankan.

“Kami belum bisa memberikan target. Karena banyak hal yang perlu dikaji, terutama dalam hal pematangan lahan,” katanya.

Selain pengajuan izin, pihaknya kini tengah mendatangkan konsultan untuk mengkaji tanah tersebut.  

“Kita ingin pastikan memungkinkan atau tidak bangun perumahan. Makanya kita tidak terburu-buru sambil meminta konsultan, mempelajari detail memungkinkan atau tidak," tutur dia.

Ketua DPD REI Kalimantan Barat, Muhammad Isnaini menegaskan, proyek pembangunan perumahan di Kabupaten Landak, sedang dalam proses kepengurusan oleh PT Mitra Landak Properti. Perusahaan tersebut bernaung dalam REI.

"Saat ini kita masih mengurus sertifikasi tanah dan masih urus IMB,” jelasnya.

Pengurusan sertifikasi tanah menyangkut balik nama pemilik lahan ke PT Mitra Landak Properti. Selain itu juga tengah diurus peralihan fungsi lahan dari pertanian atau perkebunan ke perumahan. Setelah itu semua selesai, barulah mulai mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Dan itu memakan waktu," sebutnya.

Dia menjelaskan, keterlibatan pemerintah sekadar kerja sama REI dalam melaksanakan program dengan Kejaksaan Tinggi, Gubernur dan Bupati Wali Kota se Kalbar. 

"Jadi kita rumuskan dalam MOU dan kita tindaklanjuti dengan mendirikan PT Mitra Landak Properti, dan membeli lahan di sana," katanya. 

Sedangkan Pemkab setempat membantu proses perizinan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Namun dalam hal ini, pengembang  tetap membayar sesuai aturan yang berlaku. Kemudian kejaksaan menyupervisi proses perizinan, administrasi, surat-surat dan lain sebagainya.

"Nah kita yang membangun dan pihak pemerintah juga membantu untuk menyosialisasikan," kata Isnaini. 

Rencana awal memang hanya akan dibangun 200 unit dari toral 800 unit. Prosesnya masih berjalan dengan satu rumah percontohan. 

“Kami masih menyelesaikan perizinan dan sertifikasi," imbuhnya. 

Dia menegaskan harga Rp142 juta sesuai dengan batas maksimal pemerintah tahun 2018. 

Suara Pemred mencoba menghubungi Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (Asperi) untuk meminta konfirmasi. Namun belum membuahkan hasil hingga berita ini diturunkan.

Targetkan 5.500 Unit

REI Kalbar menargetkan pembangunan 5.500 unit program sejuta rumah se Kalbar di 2019. Kabupaten Kubu Raya jadi lokasi paling banyak. Sementara di 2018, realisasi akad kredit hanya 4.600 unit.

"Memang itu tidak sesuai target kita, karena target kita waktu itu hampir 8.000-an,” terang Isnaini.

Target tak tercapai lantaran Januari sampai Maret 2018, terjadi situasi mengambang. Penyebabnya, peraturan pemerintah tentang spesifikasi bangunan belum ada kepastian. Akibatnya, banyak pembangunan ditunda.

Akhir Maret, surat edaran Dirjen Pembiayaan PUPR terbit dengan mensyaratkan rumah harus diperiksa tenaga ahli bersertifikat. Per April, pembangunan kembali lancar. Namun tahun ini, kembali terbit aturan soal sertifikasi pengembang dan akreditasi asosiasi. 

“Implementasinya kita belum tahu. Apabila tidak ada kepastian dalam pelaksanaannya ini juga bisa membuat situasi mengambang lagi dan memperlambat lagi,” keluhnya. 

Walau target besar, dia meyakinkan kualitas bangunan baik. Pasalnya, pembangunan diwajibkan diawasi dan diperiksa oleh tenaga ahli bersertifikat, minimal S1 Sipil atau arsitek. 

"Di situ kontrol terhadap kualitas bangunan. Apabila terjadi keluhan masyarakat, silakan hubungi pengembangnya untuk diperbaiki atau hubungi bank pelaksana kreditnya," tutupnya. (dvi/din/iat/nak/bls)

Khusus Penghasilan Rendah 

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kalimantan Barat, Adi Yani menyampaikan dalam pembangunan rumah subsidi, tidak ada persyaratan khusus yang ditetapkan. Pengembang yang mendapatkan program pemerintah hanya harus membangun rumah tipe kecil.

Pasalnya, program subsidi rumah yang diberikan oleh pemerintah, dikhususkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mendapatkan rumah yang layak huni. Penentuan pengembangan mendapatkan program sejuta rumah pun, seluruhnya ditentukan oleh pemerintah pusat.

“Namun setiap pengembang tentu berdasarkan rekomendasi dari kabupaten dan provinsi,” katanya.

Pemerintah Provinsi melalui pemerintah kabupaten dan kota, setiap waktu rutin melakukan pengawasan terhadap pengembang yang melakukan pembangunan rumah subsidi. Di tingkat kabupaten dan kota masing-masing, telah dibentuk tim pengawas. Mereka bertugas melakukan kontrol terhadap program rumah bersubsidi.

“Tim itu melibatkan PLN, PDAM, Perbankan dan perguruan tinggi,” ucapnya.

Untuk kuota sendiri, menurutnya pihak provinsi hanya meneruskan jumlah dari pemerintah pusat. Kuota rumah bersubsidi ditentukan pusat dengan berbagai macam pertimbangan. Di antaranya sertifikat, dan lokasi yang ditentukan oleh pemerintah kabupaten dan kota. (din/bls)