PT Condong Garut Bersedia Bayar Kekurangan Upah Karyawan

Landak

Editor Admin Dibaca : 764

PT Condong Garut Bersedia Bayar Kekurangan Upah Karyawan
Ketua FSB KSBSI Landak, Yasiduhu Zalukhu
NGABANG, SP - Perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Condong Garut di Kecamatan Mandor, Landak, dituding melakukan pelanggaran pembayaran upah kepada karyawan. Pelanggaran itu terjadi kurun waktu Januari hingga Desember 2018.

Ketua FSB KSBSI Landak, Yasiduhu Zalukhu mengatakan, pada Maret 2018 lalu, pengawas ketenagakerjaan Provinsi Kalbar bersama tim sudah memberikan surat teguran kepada pihak perusahaan.

Menurut dia, bulan Februari 2018 lalu, pihak perusahaan melayangkan surat penangguhan upah. Tapi perusahaan tidak tahu bahwa penangguhan upah itu bukan berarti tidak melakukan upah. Hanya ditangguhkan saja pelaksanaannya. Penangguhan itupun tidak boleh lewat dari tiga bulan.

"Makanya pengawas tenegakerja pada bulan Maret membuat surat teguran kepada perusahaan yang sudah melakukan pelanggaran upah," jelas pria yang biasa disapa Yusuf ini.

Ia menegaskan, pada UU Ketenagakerjaan disebutkan, perusahaan tidak boleh membayar upah di bawah ketetapan yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

"Pada pasal lainnya disebutkan, apabila perusahaan membayar upah di bawah UMK, maka akan dipidana," jelasnya.

Dikatannya lagi, UMK Landak tahun 2018 lalu sebesar Rp2.283.000. Sedangkan Harian Kerja (HK) nya sebesar Rp91.350.

"Sementara di PT. CG, upah bulanan dibayar sebesar Rp2 juta kepada seluruh karyawan yang ada," ucapnya.

Artinya, ada kekurang upah sebesar Rp283 ribu. Ini yang harus dipertanggungjawabkan oleh perusahaan. Demikian juga dengan harian hanya dibayar Rp80 ribu per HK. Secara otomatis terjadi kekurangan Rp11.350 ribu per HK.

Ia menambahkan, dari jumlah karyawan sebanyak 255 orang yang bekerja di PT CG mengalami hal yang sama.

"Mereka terdiri dari 164 orang tenaga BHL dengan rata-rata kerja di atas 15 hari dan ditambah karyawan bulanan sebanyak 94 orang. Ini yang kita tuntut kepada perusahaan," ucapnya.

Yusuf menjelaskan, memang sudah beberapa kali pertemuan mediasi terhadap permasalahan itu, baik melalui bipartit maupun di tingkat pemerintah.

"Hasilnya, memang ada titik temu yang diambil pada pertemuan Kamis kemarin di Dinas Tenaga Kerja Landak. Kita buat perjanjian bersama yang intinya perusahaan akan membayar kekurangan upah karyawan itu selama setahun lalu," jelasnya. (dvi)