DPRD Landak Siap Bahas Raperda Inisiatif Eksekutif

Landak

Editor elgiants Dibaca : 65

DPRD Landak Siap Bahas Raperda Inisiatif Eksekutif
Ketua DPRD Landak menyerahkan pemandangan umum fraksi di DPRD Landak terhadap empat Raperda inisiatif eksekutif kepada Bupati Landak. DPRD Landak menyatakan kesiapannya membahas Raperda itu. (HUMAS)
NGABANG, SP - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Landak menyetujui empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif eksekutif untuk dilanjutkan dan dibahas hingga menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna ke tiga masa persidangan I tahun 2019 dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Landak terhadap empat Raperda Kabupaten Landak inisiatif eksekutif yang berlangsung Senin (8/4) kemarin. 

Empat Raperda inisiatif usulan eksekutif tersebut sebelumnya disampaikan Bupati Landak, Karolin Margret Natasa pada rapat Paripurna yang digelar Kamis (4/4) lalu di ruang sidang DPRD Landak.

Keempat Raperda itu menyangkut  urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Landak, perubahan atas Perda No. 14 tahun 2013 tentang perlindungan anak, pencabutan Perda No. 3 tahun 2014 tetang perlindungan sumber daya ikan dan larangan menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum maupun tuba, serta perubahan atas ketentuan daerah Nomor 15 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.

“Raperda yang kita ajukan itu mendapatkan tanggapan dari DPRD Landak. Pada prinsipnya, seluruh fraksi dapat menyetujui untuk dibahas lebih lanjut mengenai Raperda yang kami ajukan.

Keempat Raperda ini merupakan Raperda yang prioritas karena menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan di atasnya, sehingga dapat memberikan kepastian dalam pelaksanaan Pemerintahan di Kabupaten Landak,” ujar Karolin.

Ketua DPRD Landak, Heri Saman mengatakan, pihaknya akan segera membahas empat Raperda inisiatif eksekutif itu. DPRD Landak menargetkan sebelum pertengahan tahun 2019 ini, Raperda itu segera dijadikan Perda.

“Pada dasarnya kami legislatif menyetujui empat Raperda yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Landak dan segera kami bahas di dewan.

Kami akan menargetkan empat Raperda inisiatif ini akan selesai sebelum pertengahan tahun 2019, sehingga bisa disahkan menjadi Perda,” jelas Heri. (dvi/hms)