Selasa, 17 September 2019


Pemkab Landak Lakukan Perubahan RPJMD

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 94
Pemkab Landak Lakukan Perubahan RPJMD

RAPAT- Sekda Landak, Vinsensius membuka rapat orientasi perubahan RPJMD Landak tahun 2017-2020. Ist

NGABANG, SP - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak berencana akan melakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal terebut dibahas dalam rapat orientasi tentang perubahan RPJMD Kabupaten Landak tahun 2017-2022 yang digelar di aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Landak, Rabu (15/5). 

Rapat itu dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Landak, Vinsensius. Rapat itupun menghadirkan narasumber dari Bappeda Kalbar dan dari Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak. 

Selain itu, dalam rapat tersebut, hadir juga staf ahli Bupati Landak, para Asisten Setda Landak, Kepala Badan, Dinas dan Kantor dilingkungan Pemkab Landak, Inspektur Kabupaten Landak, Sekretaris DPRD Kabupaten Landak, Direktur RSUD Landak, Kepala Bagian di Setda Landak, Camat se Landak, dan Pokja penyusunan KLHS terhadap perubahan RPJMD Kabupaten Landak.

Adapun latar belakang yang mendasari perlu dilakukannya perubahan pada RPJMD Landak tahun 2017-2022 itu didasarkan pada hasil penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Landak tahun 2017. 

Selain itu juga karena adanya perubahan  Struktur organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dilingkungan Pemkab Landak yang akan berlaku ditahun 2020. Oleh karena itu perlu menyesuaikan program pembangunan yang akan dilaksanakan.

Menurut Bupati Landak dalam sambutannya yang disampaikan Sekda Landak, Vinsensius mengatakan, hasil penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa dalam RPJMD belum sepenuhnya mengakomodir visi, misi tujuan dan sasaran Kepala Daerah.

“Penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memang dalam RPJMD kita belum sepenuhnya mengakomodir visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah. Maka dalam kesempatan ini salah satu tugas penting kita adalah untuk mensinergikan antara visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dengan beberapa perencanaan pembangunan yang akan dilakukan di Kabupaten Landak,” ujar Vinsensius.

Dia juga mengungkapkan, karena adanya perubahan SOPD dilingkungan Pemkab Landak yang akan berlaku di tahun 2020, sehingga perlu dilakukannya perubahan pada RPJMD yang sebelumnya sudah terbentuk ditahun 2017 lalu. 

“Tahun 2020 mendatang akan ada perubahan SOPD dilingkungan Pemkab Landak yang menyangkut perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru pada OPD, sehingga akan terbentuknya Bidang atau Seksi/Subdit/Subbag baru,” terang mantan Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan (DPPKP) Landak ini. 

“Oleh karena itu, perlu adanya perubahan atau penyesuaian program dan kegiatan yang
dilaksanakan oleh OPD akibat pergeseran Bidang, Seksi/Subdit maupun Subbag pada OPD bersangkutan,” sambungnya.

Vinsensius menambahkan, dengan dilakukannya perubahan RPJMD Landak itu, juga untuk penyelarasan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019-2024 yang telah selesai disusun.

“Kita juga akan menyelaraskan RPJMD Kabupaten Landak dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat yang telah selesai disusun agar tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi dapat tersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Landak dalam melaksanakan pembangunan,” tutup Vinsensius.  (dvi/nak)

Fokus Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Gubernur Kalbar, Sutarmidji saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalbar akhir tahun lalu menyebutkan bahwa tahapan penyusunan RPJMD Kalbar bertujuan untuk melakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, startegi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD Provinsi Kalbar tahun 2018-2023.

“Percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan akan menjadi landasan utama bagi keseluruhan pelaksanaan program pembangunan ekonomi dan sosial. Yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat yaitu rakyat yang mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, hidup dalam lingkungan masyarakat yang agamis, demokratis, berbudaya, bermoral serta dalam suasana yang aman dan damai,” kata Sutarmidji kala itu.

Guna mencapai visi dan misi yang telah diprogramkan untuk lima tahun kedepan, Gubernur Kalbar Sutarmidji menilai harus didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan efektif. Untuk itu penempatan Sumber Daya Aparatur yang berkualitas, deregulasi berbagai aturan yang menghambat investasi dan kemajuan daerah, perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akuntabel dan transparan dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi seperti e-planning, e-budgeting, e-procurement dan e-money dalam pengelolaan dan pelayanan pemerintah provinsi menjadi keniscayaan.

“Saya berharap Bupati/walikota se-Kalbar, pimpinan intansi vertikal di Kalbar dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah akan bersinergi dengan kami untuk mewujudkan hal tersebut,” pungasnya. (nak)