Karolin Komitmen Beri Bantuan Hukum Kasus TPPO

Landak

Editor elgiants Dibaca : 90

Karolin Komitmen Beri Bantuan Hukum Kasus TPPO
DIALOG- Bupati Landak, Karolin Margret Natasa saat menerima dan berdialog dengan korban kasus TPPO yang didampingi sejumlah pihak terkait lainnya. Pemkab Landak berjanji akan memberikan bantuan hukum kepada korban kasus TPPO itu. Ist
NGABANG, SP - Bupati Kabupaten Landak, Karolin Margret Natasa memberi bantuan hukum terhadap korban kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dialami Meri Andani. Kasus itupun sempat viral melalui media sosial facebook. Kini kasus itu sudah ditangani pihak Kepolisian.

Bupati Landak dalam pertemuannya dengan Meri menyampaikan jika dia akan memberikan bantuan hukum dan meminta pihaknya untuk menangani serta mendampingi Meri dalam melaporkan kasus tersebut pada Polres Landak.

"Kita akan kawal proses hukumnya dengan memberikan pendampingan langsung dengan melibatkan pengacara dari Pemda,” ujar Bupati Landak.

Bupati Karolin juga berharap kepada masyarakat untuk tidak dengan mudahnya tergiur akan iming-iming yang ditawarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Sementara itu, pengacara Pemkab Landak yang mendampingi korban, Henokh Lafu mengatakan, kasus TPPO tersebut sudah diadukan di Polres Landak pada Selasa, 14 Mei 2019 lalu. 

“Kasus TPPO ini sudah kita adukan di Polres Landak pada hari Selasa. Nanti nomor aduannya akan disesuaikan dengan Surat Tanda Penerimaan Pengaduan (STPP) nomor register STPP/63/V/2019/Reskrim yang dikeluarkan oleh Reskrim Polres Landak. Selanjutnya kita tinggal tunggu prosesnya dari tim penyidik,” jelas Henokh.

Selain itu, saat melapor, Meri juga didampingi tiga orang tim dari DPC Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Mempawah beserta ketua DPC, Mahadir. Ia menyampaikan, selain Meri, juga masih ada warga lainnya yang sedang mereka tangani untuk dipulangkan ke Indonesia.

“Saat kami menangani kasus ini (Meri Andani), kami juga sedang memproses kasus serupa yang menimpa warga kita. Namun masih tahap koordinasi dengan KBRI setempat,” papar Mahadir.

Untuk mengantisipasi kasus tersebut, dia juga berharap kepada aparat dan petugas yang berkaitan dengan pencatatan dokumen untuk lebih berhati-hati saat memberikan pelayanan dan untuk tidak mempercayai pada orang-orang yang menyerahkan pengurusan dokumennya melalui orang lain (calo).

“Kami selaku serikat buruh berharap kepada para petugas yang memberikan pelayanan langsung terkait dokumen warga untuk tidak dengan mudah menerbitkan data-data tersebut. Jika langkah-langkah pencegahan dimulai dari dokumen yang jelas dan legal secara hukum, maka kejadian seperti ini akan jarang terjadi," jelas Mahadir. (dvi/nak)