Selasa, 17 September 2019


Pemkab Landak Komitmen Kawal DD

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 95
Pemkab Landak Komitmen Kawal DD

KAWAL DD- Pemkab Landak bersama Kejari Landak melakukan MoU Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dalam rangka mengkawal pengunaan Dana Desa (DD). Ist

NGABANG, SP - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Landak mengadakan kesepakatan Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Hal itu ditandai dengan penandatanganan MoU kesepakatan antara Pemkab Landak dengan Kejari Landak yang berlangsung di aula besar Kantor Bupati Landak, Rabu (15/5).

Bersamaan itu juga, digelar sosialisasi tentang Tim Pengawalan, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan Dana Desa (DD) tahun 2019. Hadir dalam kegiatan itu, Sekda Landak, Vinsensius, Kepala instansi vertikal Kabuapten Landak, Kepala SKPD, para Camat se Landak, Kepala Desa serta tamu undangan lainnya.

Pemkab Landak sendiri baru saja diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, termasuk desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Landak.

Dalam sambutannya Bupati Landak, Karolin Margret Natasha menegaskan, apabila dikemudian hari terjadi perbuatan melawan hukum, maka akan diproses dan ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.

“Apabila dikemudian hari terjadi perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat merugikan keuangan  Negara, akan ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku,” tegas Karolin.

"Hal ini kita lakukan khususnya terhadap desa-desa yang ada di Kabupaten Landak, agar Kepala Desa yang ada di Kabupaten Landak tidak ada dan jangan sampai berurusan dengan permasalahan hukum," sambungnya.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 tahun 2018 pasal 74 tentang pembinaan dan pengawasan ayat (3) berbunyi Bupati/Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) daerah Kabupaten/Kota.

Berkaitan dengan hal tersebut, Karolin meminta APIP yang ada di Landak agar diperkuat dan lebih maksimal lagi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.

"Untuk itu saya minta peran APIP yang ada di Kabupaten Landak supaya diperkuat dan lebih maksimal lagi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan," pinta Bupati. 

Dalam kesempatan itu, Karolin mengimbau para Kepala Desa agar menginput dengan benar pada aplikasi Siskeudes. Hal itu dilakukan agar pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat.

"Saya minta kepada seluruh Kepala Desa setelah mengikuti sosialisasi ini untuk segera melakukan penginputan ke dalam aplikasi Siskeudes untuk melakukan penatausahaan kegiatan agar pemanfaatan Dana Desa dapat dilakukan dengan baik," pintanya.

Karolin juga menyampaikan beberapa kegiatan yang akan dilakukan oleh TP4D. Kegiatan itu diantaranya, melakukan pendampingan kegiatan barang dan jasa dibeberapa SKPD/OPD.

“Pendampingan yang dilakukan berupa pengarahan agar kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai prosedur, mekanisme dan tahapan.Kegiatan pembangunan yang dimaksud dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan serta agar terhindar dari berbagai bentuk hambatan pada pembangunan  yang sedang dan akan dijalankan, serta memastikan percepatan proses penyerapan anggaran yang berlaku," terangnya. (dvi/nak)

Selamatkan Kekayaan Negara

Beberapa waktu yang lalu Pemerintah Kabupaten Bengkayang juga melakukan Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerja Sama (MoU) di Bidang Hukum dan Asasi Manusia Antara Bupati Bengkayang dengan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkayang, di lantai V Aula II Kantor Bupati Bengkayang, Selasa  (16/4).

Kerjasama ini bukan yang pertama kali dilakukan oleh pemkab Bengkayang bersama dengan Kejaksaan Negeri Bengkayang.

Kepala Kejaksaan Negeri Tinggi Bengkayang Martinus Hasibuan, mengatakan,  penandatanganan masalah Hukum dan Tata Usaha Negara bukanlah untuk pertama kalinya antara Kejaksaan tinggi Bengkayang dan Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Namun  kesepakatan ini memperbaharui kembali kesepakatan yang lama. 

"Semoga kerjasama ini dapat berjalan dengan baik dengan pemkab Bengkayang dalam rangka penyelamatan kekayaan negara," ujar Martinus saat itu.

Bupati Bengkayang Suryadman Gidot sendiri mengucapkan  terima kasih kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bengkayang, yang telah sudi bekerja sama dan menerima kembali pembaharuan Nota Kesepahaman Hukum dalam penanganan penyelesaian bidang Hukum yang timbul di Pemerintah Kabupaten Bengkayang, baik itu perkara Perdata maupun Perkara Tata Usahan Negara.

"Perjanjian ini membantu Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk mempeoleh dukungan dari Kejaksaan Negeri Bengkayang berupa bantuan Hukum, pelayanan Hukum dan tindakan Hukum lainnya.  Apabila ada konflik dengan Hukum khususnya dalam bidang Perdatan dan Tata Usahan Negara," ujar Gidot. (nar/nak)