Jumat, 15 November 2019


Tiga Perusahaan Perkebunan Tak Miliki HGU

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 1301
Tiga Perusahaan Perkebunan Tak Miliki HGU

ILUSTRASI – Sektor perkebunan kelapa sawit menjadi yang terbesar di Kalimantan Barat, perkebunan ini bisa ditemui hampir di semua Kabupaten. Di Landak 3 perusahaan perkebunan diketahui belum mengantongi Hak Guna Usaha lahan hingga hari ini. Ist

NGABANG SP - Berdasarkan data dari Kantor Pertanahan Kabupaten Landak, dari 52 perusahaan perkebunan yang berinvestasi di Landak, ada tiga perusahaan diantaranya hingga saat ini belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU). Ketiga perusahaan perkebunan itu yakni PT. Putra Indotropical (PI), PT. Indoresin Putra Mandiri (IPM) dan PT. Pratama Prosentindo (PP). 

Sedangkan 17 perusahaan lainnya hingga saat ini HGU nya masih dalam proses. Kemudian, ada perusahaan perkebunan hanya sebagian saja yang memiliki HGU dikarenakan izin lahannya bermasalah. 

Ketua DPRD Kabupaten Landak, Heri Saman menyayangkan masih adanya perusahaan perkebunan yang berinvestasi di Landak belum memiliki HGU. 

"Terhadap hal itu, saya berharap agar pihak perusahaan dapat mematuhi ketentuan yang ada," pinta Heri, Kamis (20/6).
Dia juga meminta agar Pemkab Landak melalui instansi terkait yang menangani HGU untuk dapat segera memanggil ketiga perusahaan perkebunan itu.

"Mereka harus melengkapi semua proses perijinannya, termasuk HGU. Saya pun meminta agar perusahaan perkebunan yang berinvestasi di Landak dapat mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk melengkapi segala administrasi sebelum membuka investasi di Landak," ucap legislator PDI Perjuangan ini. 

Heripun berharap agar ke depannya tidak ada lagi perusahaan perkebunan yang sudah berinvestasi di Landak, tapi belum melengkapi segala proses perizinan yang ada. 

"Hal ini mengingat tentunya akan berdampak langsung pada daerah melalui retribusi pajak daerah. Kalau perusahaan sudah melengkapi perizinannya, perusahaan akan nyaman berinvestasi di Landak," katanya.

Sementara itu, Bupati Landak, Karolin Margret Natasa menyebut, sengketa batas wilayah antar Kabupaten Landak dengan Kabupaten Mempawah masih menjadi persoalan utama bagi Pemkab Landak, terutama dalam kepengurusan ijin usaha bagi perusahaan yang berinvestasi di Landak. 

"Saya berharap agar persoalan batas wilayah ini dapat segera direspon oleh Pemerintah Pusat. Hal itupun merupakan kewenangan Pemprov," tegas Karolin. 

Ditambahkan Bupati, sampai saat ini Pemkab Landak sendiri masih menunggu beberapa titik lokasi yang belum selesai sengketa batas, terutama Kabupaten Landak dengan Kabupaten Mempawah. 

"Hal ini tentu menjadi persoalan sendiri bagi Pemkab Landak saat ini. Kami juga sudah menanyakan kembali ke Pemprov Kalbar terkait hal itu. Prosesnya pun telah disampaikan kepada Mendagri, " terang Karolin.

Dia mengakui, dengan timbulnya persoalan sengketa batas wilayah antar kedua Kabupaten itu, tentu sangat merugikan. 
"Terutama terhambatnya proses kepengurusan administrasi bagi perusahaan yang akan berinvestasi di Landak, " akunya.
Karolin berharap, agar kondisi tersebut segera direspon oleh Pemerintah Pusat. 

"Nah, terkait persoalan sengketa batas wilayah ini, saya tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi persoalan, sehingga prosesnya belum ada titik temu yang baik. Namun, saya memastikan segala administrasi juga sudah dilengkapi oleh Pemkab Landak," jelas Karolin. (dvi/nak)

Belum Memasukan Berkas ke BPN

Kepala Kantor Pertanahan Landak, Saumurdin, tidak menapik jika sampai saat ini masih ada tiga perusahaan perkebunan di Landak yang belum memiliki HGU. 

"Ketiganya yakni, PT. PI di Kecamatan Ngabang, PT. IPM di Kecamatan Ngabang, Kuala Behe dan Kecamatan Jelimpo serta PT. PP di Kecamatan Ngabang dan Menyuke," ungkap Saumurdin.

Dijelaskannya lagi, menurut PP No. 7 tahun 2017 menyebutkan, semua permohonan HGU mesti diajukan kepada Badan Pertanahan kabupaten/kota setempat. 

"Namun, ketiga perusahaan perkebunan itu belum memasukkan berkasnya kepada Kantor Pertanahan Landak. Sementara 17 perusahaan lain masih melalui proses di Kanwil BPN provinsi,” terangnya.

Dia menambahkan, sebelum perusahaan perkebunan mendaftarkan HGU di Kantor Pertanahan Landak, terdapat beberapa berkas yang mesti disiapkan perusahaan. 

"Salah satunya, mereka harus membayar kewajibanya berupa BPHTB kepada Pemkab Landak. Sementara itu, untuk kepentingan masyarakat di sekitar perkebunan, perusahaan diharapkan memperhatikan infrastruktur, air bersih dan pembangunan lainnya dilingkungan perkebunan melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) nya,” pungkasnya. (dvi/nak)