Jumat, 15 November 2019


DPRD Minta Pemkab Evaluasi Zonasi PPDB

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 80
DPRD Minta Pemkab Evaluasi Zonasi PPDB

PPDB - Sejumlah wali murid tampak berebut antrian pada penerimaan PPDB beberapa waktu lalu. Di Landak pihak DPRD meminta Pemkab Landak melakukan evaluasi terhadap sistem zonasi PPDB yang dinilai banyak merugikan siswa. Ist

NGABANG, SP - Komisi C DPRD Kabupaten Landak meminta Pemkab Landak melalui instansi terkait untuk melakukan evaluasi terhadap penerapan sistim zonasi pada kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten tersebut. Bahkan, untuk mengetahui secara detail penerapan sistem zonasi itu, Komisi C DPRD Landak melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI. 

"Menyikapi pelaksanaan PPDB dengan sistim zonasi, kami dilembaga DPRD Landak ini tidak setuju penerapan sistim zonasi pada kegiatan PPDB tersebut. Sebab, kita melihat banyak anak-anak kita yang tidak bisa diterima disekolah yang diinginkan dengan adanya sistim zonasi ini, " ujar Ketua Komisi C DPRD Landak, Cahyatanus, Selasa (2/7).

Menurutnya, disatu sisi pemerintah tetap memberlakukan sistim zonasi itu dalam kegiatan PPDB. Dalam sistim zonasi itu pun, Pemerintah menggunakan acuan 80 persen zonasi murni, 15 persen prestasi dan lima persen perpindahan orang tua.
 
"Nah, untuk menyikapi pelaksanaan PPDB dengan sistim zonasi ini, kami dari lembaga Komisi C DPRD Landak sudah mempertanyakan soal sistim zonasi itu ke Kemendikbud RI baru-baru ini. Kita ketemu langsung dengan Dirjen Pendidikan Dasar Dan Menengah," aku legislator Partai Nasdem ini. 

Dijelaskan Tanus, jawaban dari Kemendikbud RI menyebutkan jika sistim zonasi itu tetap akan dilanjutkan pada kegiatan PPDB tahun berikutnya lagi. 

"Terjadinya gejolak di daerah terhadap sistim zonasi ini dikarenakan kurangnya sosialisasi. Tujuan dari sistim zonasi ini adalah dalam rangka pemerintah untuk menghilangkan sistim sekolah favorit dan sekolah tidak favorit. Artinya, disini akan ada pemerataan peserta didik dan tidak ada lagi sekolah yang kekurangan peserta didik, " jelas anggota DPRD Landak dua periode ini.
 
Dia menambahkan, pada saat peserta didik ingin melanjutkan sekolah dijenjang yang lebih tinggi, para peserta didik itu nantinya akan tau peserta didik itu mau sekolah kemana. 

"Hal ini akan dilakukan juga oleh Pemerintah Pusat. Kita belum tau regulasinya seperti apa. Tapi yang jelas, tujuan penerapan sistim zonasi ini adalah untuk pemerataan penyebaran peserta didik dan tidak ada lagi sekolah favorit. Itu tujuan utamanya, " terang Tanus.
 
Namun demikian, Komisi C DPRD Landak juga masih menyayangkan pelaksanaan PPDB di Landak. Sebab, banyak ditemukan adanya jarak antara rumah peserta didik baru dengan sekolah tidak akurat dari hasil pengukuran jaraknya.

"Ini sudah ada contoh yang saya temukan. Hal ini tentu harus ada evaluasi ke depannya. Selain itu kita juga meminta supaya sosialisasi PPDB dengan sistim zonasi ini bisa dilakukan sampai ke tingkat bawah. Dengan demikian, tidak ada lagi miskomunikasi antara orang tua dengan pihak sekolah. Kita melihat masih banyak orang tua yang kecewa karena anaknya tidak bisa masuk ke sekolah yang diinginkan. Kita juga minta Pemkab Landak bisa juga melakukan evaluasi pelaksanaan PPDB sistim zonasi ini," pintanya.

Salah satu orang tua calon peserta didik baru di Kota Ngabang, Norma mengaku menyekolahkan anaknya di salah satu Sekolah Dasar (SD) swasta yang ada di Kota Ngabang. Dia menganggap, pendidikan terhadap peserta didik di sekolah swasta jauh lebih baik dengan pendidikan peserta didik di sekolah negeri. 

"Tahun ini anak saya yang bungsu akan masuk di sekolah tingkat SD. Dia bersama abang dan kakaknya yang sudah sekolah duluan di SD swasta itu. Sebelumnya, ketiga anak saya sekolah di TK swasta," ujar Norma, saat masa PPDB kemarin.
Dikatakannya, tingkat pendidikan di sekolah swasta dan negeri, masih lebih baik pendidikan di sekolah swasta. 

"Buktinya, ketiga anak saya yang bersekolah di swasta berbasis agama, cukup baik nilainya. Saya tidak membandingkan tingkat pendidikan di sekolah swasta dan negeri. Tapi hal ini saya rasakan sendiri," aku ibu rumah tangga ini. 

Norma juga menganggap, memang ada sekolah negeri di Kota Ngabang yang cukup baik tingkat pendidikannya. Namun, dengan adanya sistim zonasi itu, sangat menghalangi orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah yang sudah diinginkan.
 
"Jadi, sistim zonasi di sekolah negeri ini ada sisi positif dan negatifnya. Makanya saya lebih mau menyekolahkan anak saya ke sekolah swasta yang tidak memakai sistim zonasi meskipun biayanya mahal. Hal ini pun sudah sesuai dengan keinginan anak saya," terangnya. (dvi/nak)

Tetap Berpedoman Pada Edaran Mendikbud

Sekretaris Disdikbud Landak, Jongki mengatakan, sesuai edaran Mendikbud RI soal PPDB sistim zonasi, Disdikbud Landak tetap mempedomani edaran Mendikbud RI dalam pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2019/2020 itu. 

"Hanya satu perubahan yang direvisi oleh Kemendikbud RI. Perubahan itu yakni jumlah toleransi yang diakomodir oleh sekolah. Perubahannya yakni 15 persen untuk peserta didik berprestasi, lima persen tetap perpindahan orang tua dan 80 persen itu harus mengakomodir peserta didik yang berada disekitar sekolah," ujar Jongki, Selasa (2/6)

Diakuinya, pihak Disdikbud Landak sudah mempertegaskan kepada sekolah supaya sekolah tidak ada bermain lagi dalam kegiatan PPDB sistim zonasi itu. 

"Sebab, soal pembagian itukan sudah diatur dalam edaran dari Kemendikbud RI. Apalagi pelaksanaan PPDB sistim zonasi inipun sudah dipantau secara berlapis seperti dari masyarakat, sejumlah lembaga independen seperti Ombudsman dan lembaga terkait lainnya. Jika ditemukan kasus penyimpangan pelaksanaan PPDB, merekapun langsung melapor ke polisi, bukan ke Kepala Disdikbud Landak," akunya. 

Oleh karena itu lanjutnya, Disdikbud Landak terus mengingatkan pihak sekolah supaya tidak main-main dalam pelaksanaan PPDB itu. 

"Kecuali, kalau jalur prestasi dan kepindahan orang tua itu dipenuhi, itu tidak masalah. Jadi, walaupun domisilinya di Jakarta, tapi ikut kepindahan orang tua ke Landak, itu tidak masalah. Demikian juga dengan jalur prestasi dalam suatu wilayah kabupaten. Tapi  itu juga ada batasnya. Berprestasi itu ada wilayah kabupaten, ada wilayah provinsi dan wilayah nasional," jelasnya.  (dvi/nak)