Kamis, 19 September 2019


Angka Kemiskinan di Landak Turun 11,77 Persen

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 101
Angka Kemiskinan di Landak Turun 11,77 Persen

KEMISKINAN. BPS Kabupaten Landak menyebut bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Landak pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 11,77 persen jika dibandingkan pada tahun 2017 yang sebesar 12,23 persen.

NGABANG, SP - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Landak menyebut bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Landak pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 11,77 persen jika dibandingkan pada tahun 2017 yang sebesar 12,23 persen. 

Kepala BPS Landak, Yanuar Lestariadi mengatakan, pada cakupan wilayah Kalbar, penurunan angka kemiskinan di Landak cukup tinggi. Terhitung dari tahun 2017 ke tahun 2018, presentase penurunannya sebanyak 0,45 persen.

“Arah pembangunan untuk penuntasan kemiskinan di Landak, saya rasa sudak cukup baik. Sebab, angka kemiskinannya semakin menurun,” ujar Yanuar, Rabu (21/8).

Dikatakannya, penurunan angka kemiskinan di tahun 2018 juga diikuti dengan perubahan garis kemiskinan dari semula di tahun 2018 sebesar Rp351.942 mengalami kenaikan 9,78 persen jika dibandingkan tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp320.600.

“Meskipun garis kemiskinan mengalami kenaikan, namun jumlah penduduk miskin dan presentase penduduk miskin mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2017. Hal ini menunjukan adanya peningkatan taraf hidup masyarakat di Landak,” katanya.

Sedangkan lanjutnya, untuk indeks kedalaman kemiskinan di  Landak tahun 2018 sebesar 1,82 mengalami penurunan 0,06 dibandingkan tahun 2017 sebesar 1,88. Kemudian, indeks keparahan kemiskinan di Landak tahun 2018 sebesar 0,46 mengalami penurunan sebesar 0,04 dibandingkan tahun 2017 yang tercatat sebesar 0,50.

“Sedangkan penurunan jumlah penduduk miskin di Landak tahun 2018 adalah yang tertinggi se- Kalimantan Barat yakni sebesar 0,45 persen,” kata Yanuar.

Dia pun lantas membandingkan, jika dilihat pada data BPS dari tahun 2002 lalu, tercatat tingkat kemiskinan di Landak sebesar 27,02 persen. Angka itu setiap tahunnya terus mengalami penurunan hingga 11,77 persen ditahun 2018 lalu.

“Penurunannya ini memang cukup jauh sekali, dari 27,02 persen menjadi 11,77 persen. Itu angka yang cukup besar. Itulah progress di Kabupaten Landak. Jadi, arah kebijakan pembangunan dari Bupati pertama sampai Ibu Karolin sekarang ini cukup bagus untuk penuntasan kemiskinan,” akunya.

Terpisah, anggota DPRD Landak, Yohanes Desianto merespon positif kinerja Bupati Landak bersama jajarannya yang telah berhasil menurunkan angka kemiskinan di kabupaten tersebut.

"Sebab, salah satu tugas Kepala Daerah adalah, bagaimana dia menekan angka kemiskinan di wilayah kerjanya. Ini merupakan salah satu kategori kepemimpinan di daerah. Oleh karena itu kita apresiasi kinerja dari Bupati Landak bersama jajarannya, " ujar Yohanes.

Namun demikian dia mau melihat bagaimana riilnya apa yang sudah dilakukan Kepala Daerah dalam usahanya menurunkan angka kemiskinan.

"Pembangunan sektor apa saja yang sudah dilakukan Kepala Daerah dalam pengentasan kemiskinan ini. Sebab, di Landak ini, salah satu sumber pendapatan yang bisa menopang sumber pendapatan masyarakat adalah sektor pertanian, " jelas legislator Partai Gerindra ini.

Berkenaan dengan hal itu, Yohanes meminta Kepala Daerah untuk terus menggenjot sektor pembangunan pertanian itu.
"Sektor pertanian itu tidak hanya sawit dan karet. Tapi juga ada komoditi kopi, sahang dan komoditi tanaman pertanian lainnya. Komoditi itu bisa dikembangkan oleh masyarakat untuk menekan angka kemiskinan, sehingga bisa menaikan PDRB masyarakat itu sendiri, " terangnya.

Yohanes melihat, proyeksi yang akan dilakukan oleh Pemkab Landak pada tahun 2020 mendatang, angka kemiskinan itu akan turun diangka 11,60 persen. Hal itu dilihat dari RPJMD 2017-2022.

"Oleh sebab itu, kita minta kepada Pemkab Landak untuk melakukan upaya-upaya yang strategis dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di Landak ini. Apalagi kita di Landak ini sepertinya ke depan akan menghadapi tantangan yang sangat besar. Hal itu dikarenakan, wilayah kita ini akan ditinggalkan dengan jalur akses, " terangnya.

Dia lantas membandingkan seperti di Kabupaten Mempawah. Di kabupaten itu akan dibangun tiga proyek raksasa yakni, pelabuhan, pertambangan dan tol.

"Sementara kita di Landak ini kalau tidak sigap akan hal itu, maka kita akan tertinggal, " prediksinya.

Ditambahkan Yohanes, untuk menggali pendapatan masyarakat itu sendiri, Pemkab Landak membangun sebuah kawasan industri yang bisa dikembangkan oleh pertanian.

"Kita sudah menyediakan lahan di Kawasan Industri Mandor (KIM). Silakan Pemkab Landak membuat BUMD untuk memancing para investor luar agar mau berinvestasi di KIM itu. Ini merupakan salah satu upaya untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat Landak, " ucap Ketua Fraksi Gerindra DPRD Landak ini.

Dia menegaskan, jika pemerintah daerah tidak mampu menurunkan kemiskinan masyarakat, maka pemerintah daerah itu dianggap gagal.

"Sebab, tolak ukur maju atau tidaknya Pemerintah Daerah adalah bagaimana dia mampu mengentaskan masalah kemiskinan di daerahnya," terangnya. (dvi)

Kaya Jangan Ngaku Miskin

Salah satu masyarakat Kota Ngabang, Asang merespon positif adanya penurunan angka kemiskinan di Landak pada tahun 2018 lalu.

"Hal ini merupakan suatu prestasi yang membanggakan bagi kami selaku masyarakat Landak. Dengan turunnya angka kemiskinan itu, menandakan bahwa pola pikir masyarakat untuk bangkit dari kemiskinan sudah mulai terbuka, " ujarnya.

Namun dia sangat menyayangkan karena di zaman sekarang ini masih banyak orang yang mampu dari segi ekonominya, malah mengaku miskin. Ironisnya, kemiskinan yang diakuinya itu hanya untuk mendapatkan program pengentasan kemiskinan dari pemerintah.

"Sungguh ironis sekali melihat keadaan demikian. Seharusnya, sifat-sifat seperti itu harus dihilangkan demi semakin turunnya angka kemiskinan di Landak, " pintanya.

Ditambahkannya, akibat adanya orang serba berkecukupan mengaku miskin, banyak program pengentasan kemiskinan dari pemerintah tidak tepat sasaran.

"Seharusnya, Ketua RT juga harus dilibatkan dalam pendataan keluarga miskin. Sebab, Ketua RT lah yang lebih tau, mana warganya yang miskin dan mana warganya yang hidup serba berkecukupan," pungkasnya. (dvi)