Senin, 09 Desember 2019


Karolin Tegaskan Tak Ada Desa Hantu di Landak

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 132
Karolin Tegaskan Tak Ada Desa Hantu di Landak

Bupati Landak dr. Karolin Margret Natasa.

NGABANG, SP - Bupati Landak dr Karolin Margret Natasa memastikan tidak ada desa fiktif di wilayah Kabupaten Landak karena 156 desa yang ada memiliki penduduk dan perangkat desa yang jelas, serta sudah terregistrasi di Kementerian Dalam Negeri.

"Terkait statemen dari Menteri Keuangan, ibu Sri Mulyani yang menyatakan dugaan penyelewengan anggaran Dana Desa dengan motif adanya desa hantu, kami pastikan di Landak tidak ada hal itu. Tidak ada namanya desa fiktif atau desa ‘hantu’, di sini. Kita ada 156 desa yang semua berpenduduk dan memiliki perangkat desa yang jelas serta desa kita terdaftar di Kementerian Dalam Negeri," kata Karolin di Ngabang, kemarin.

Karolin menjelaskan bahwa pencairan Dana Desa saat ini sudah diatur dan diawasi sedemikian efektif dan efisien sehingga kecil kemungkinan adanya desa fiktif atau desa hantu yang diungkap oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Setiap tahapan pencairan Dana Desa harus dilengkapi dengan dokumen, baik itu APBDes, Perdes APBDes ataupun laporan pelaksanaan, juga ada tim monitoring dari inspektorat yang setiap tahunnya secara acak turun memonitor pelaksanaan Dana Desa di lapangan," tuturnya.

Dirinya berharap pejabat di pusat jangan memberikan statement yang tidak jelas karena dapat menimbulkan argumen yang semakin rumit nantinya, dan aparat di kabupaten yang nanti terkena dampaknya.

Selain itu, Karolin juga berharap agar pihak kementerian lebih bijak dalam melakukan koordinasi dan kerja sama yang baik antarsesama kementerian guna mendukung visi misi Presiden Joko Widodo lima tahun ke depan.

"Lebih baik pihak kementerian melakukan koordinasi antarkementerian secara baik agar memberikan manfaat besar bagi masyarakat desa terkait dengan terobosan-terobosan baru guna mendukung visi misi Presiden Jokowi lima tahun ke depan. Dan kami di Kabupaten Landak siap melakukan kerjasama yang baik dengan pihak kementerian manapun dalam hal pembangunan yang lebih baik lagi di Kabupaten Landak dan tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku," katanya.

Karolin menyatakan, hal itu dia sampaikan untuk menanggapi statement yang dikeluarkan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati bahwa kementeriannya mendapatkan laporan Dana Desa diselewengkan yang dilakukan dengan modus menyalurkan Dana Desa ke desa baru yang tak berpenghuni saat rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR, Jakarta.

Menteri Keuangan menduga desa tak berpenghuni tersebut sengaja diciptakan demi mendapatkan dana pemerintah dan kabar soal keberadaan desa tak berpenghuni tersebut baru didengarnya dari Kementerian Dalam Negeri. Sri Mulyani tidak menyebutkan secara pasti berapa banyak ataupun nama, dan lokasi desa fiktif tersebut.

"Kami mendengar beberapa masukan karena adanya transfer yang 'ajeg' dari APBN, maka sekarang muncul desa-desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya. Hanya untuk bisa mendapatkan (Dana Desa)," kata Sri Mulyani. (ant/ien)

Terjunkan Tim Investigasi

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tidak setuju dengan penggunaan istilah desa fiktif atau desa hantu. Pernyataan itu merujuk fenomena desa baru tanpa penduduk yang bermunculan untuk mendapatkan dana desa.

Tito berpendapat label desa fiktif baru bisa dipakai setelah ada bukti berdasarkan hasil investigasi. Sementara saat ini Kemendagri masih menelusuri lima desa terduga fiktif di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

"Tidak ada istilah desa hantu, tidak ada. Kata Pak Menteri, jangan kita menggunakan istilah desa hantu, desa siluman, desa fiktif, itu baru kita bisa sebut begitu kalau ada hasil investigasinya," kata Juru Bicara Mendagri Bahtiar di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (12/11).

Bahtiar menuturkan Kemendagri telah mengirim tim khusus yang terdiri dari tiga belas orang sejak Minggu (10/11) ke Konawe. Mereka diutus untuk mengecek lima desa yang diduga fiktif di kabupaten itu.

Tim khusus itu semula dijadwalkan kembali ke Jakarta dan melaporkan hasil investigasi pada hari ini. Akan tetapi investigasi diperpanjang untuk memastikan keadaan di lapangan.

"Jadi dipastikan setelah pulang itu InsyaAllah akan diberi keterangan selengkap-lengkapnya supaya tidak ada lagi informasi simpang siur di masyarakat," ujar Bahtiar.

Sebelumnya, desa fiktif jadi sorotan publik setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerima laporan banyak desa baru tak berpenduduk dibentuk agar bisa mendapat kucuran dana desa secara rutin tiap tahun.

Setelah pernyataan itu, Kemendagri menerjunkan tim khusus ke lokasi untuk mengecek kebenaran lima desa tak berpenduduk di Konawe, Sulawesi Tenggara. Hasil temuan bakal diumumkan ke publik pada Jumat (15/11). (ant/ien)