Rabu, 11 Desember 2019


11,77 Persen Penduduk Landak Masih Miskin

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 73
11,77 Persen Penduduk Landak Masih Miskin

RAKOR - Asisten Setda Landak Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Alexius saat memimpin Rapat Koordinasi Kelompok Kerja dan Kelompok Program Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Landak Tahun 2019 di Ngabang, Selasa (12-11).

NGABANG, SP – Pemkab Landak memberikan apresiasi kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Landak beserta semua stakeholder terkait yang telah bekerja untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada di kabupaten itu.

Hal tersebut disampaikan Asisten Setda Pemkab Landak, Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Alexius  saat membacakan sambutan Bupati Landak dalam Rapat Koordinasi Kelompok Kerja dan Kelompok Program TKPKD Kabupaten Landak Tahun 2019 di Ngabang, kemarin.

Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebanyak 0,45 persen dari tahun sebelumnya atau penduduk miskin di kabupaten ini menjadi sebesar 11,77 persen jika dibandingkan pada tahun 2017 yang sebesar 12,23 persen. 

Dalam rakor tersebut, Alexsius menyampaikan bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang memerlukan penanganan secara menyeluruh dan bersama dengan mengedepankan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak dasar manusia.

Kemiskinan terjadi bukan semata karena kurangnya pendapatan, tetapi juga karena tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin untuk mempertahankan dan memenuhi kehidupan yang bermartabat sebagai bagian dari hak manusia yang paling asasi.

"Dalam strategi penanggulangan kemiskinan nasional memandang bahwa pendekatan hak dasar manusia menjadi titik tolak paling esensial untuk menghormati dan melindungi setiap warganegara yang karena kelahirannya ataupun proses naturalisasi agar terpenuhi martabatnya sebagai bagian dari perikemanusiaan dan perikeadilan," tuturnya.

Dengan demikian cara pandang penanggulangan kemiskinan sekarang ini tidak hanya secara parsial melihat dari sisi ekonomi saja tetapi berusaha menanggulangi kemiskinan dengan memahami kebutuhan masyarakat miskin baik materi maupun non materi yang berkaitan erat dengan pemenuhan hak-haknya.

Ia juga menyampaikan bahwa sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 42 Tahun 2010, bahwa upaya strategis penanggulangan kemiskinan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh TKPKD.

"Selain itu, TKPKD juga menjadi tim pengendali pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang melakukan monitoring dan penanganan pengaduan masyarakat. Di Kabupaten Landak sendiri telah dibentuk TKPKD dengan SK Bupati Nomor 050.13/106.1/Hk–2019 Tanggal 15 Februari 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Landak Tahun 2019," katanya.

Sementara itu, Kasubbid Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra Fortunata Didian, yang mewakili ketua panitia kegiatan menyampaikan bahwa rapat koordinasi kelompok kerja dan kelompok program Tim T koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Landak merupakan wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

"Rapat koordinasi kelompok kerja dan kelompok program tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Landak tahun 2019 ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi TKPKD Kabupaten Landak yang terdiri dari lintas sektoral agar dapat memahami tugas pokok dan fungsi mereka di kelompok kerja maupun di kelompok program TKPKD, sehingga nantinya dapat mengkoordinasikan program-program yang ada di dalam dokumen penanggulangan kemiskinan Kabupaten Landak," katanya. (ant)

Arah Penuntasan Cukup Baik

Kepala BPS Landak, Yanuar Lestariadi mengatakan, pada cakupan wilayah Kalbar, penurunan angka kemiskinan di Landak cukup tinggi. 

“Arah pembangunan untuk penuntasan kemiskinan di Landak, saya rasa sudak cukup baik. Sebab, angka kemiskinannya semakin menurun,” ujar Yanuar, belum lama ini.

Dikatakannya, penurunan angka kemiskinan di tahun 2018 juga diikuti dengan perubahan garis kemiskinan dari semula di tahun 2018 sebesar Rp351.942 mengalami kenaikan 9,78 persen jika dibandingkan tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp320.600.

“Meskipun garis kemiskinan mengalami kenaikan, namun jumlah penduduk miskin dan presentase penduduk miskin mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2017. Hal ini menunjukan adanya peningkatan taraf hidup masyarakat di Landak,” katanya.

Sedangkan untuk indeks kedalaman kemiskinan di  Landak tahun 2018 sebesar 1,82 mengalami penurunan 0,06 dibandingkan tahun 2017 sebesar 1,88. Kemudian, indeks keparahan kemiskinan di Landak tahun 2018 sebesar 0,46 mengalami penurunan sebesar 0,04 dibandingkan tahun 2017 yang tercatat sebesar 0,50.

“Sedangkan penurunan jumlah penduduk miskin di Landak tahun 2018 adalah yang tertinggi se- Kalimantan Barat yakni sebesar 0,45 persen,” kata Yanuar.

Dia pun lantas membandingkan, jika dilihat pada data BPS dari tahun 2002 lalu, tercatat tingkat kemiskinan di Landak sebesar 27,02 persen. Angka itu setiap tahunnya terus mengalami penurunan hingga 11,77 persen ditahun 2018 lalu.

“Penurunannya ini memang cukup jauh sekali, dari 27,02 persen menjadi 11,77 persen. Itu angka yang cukup besar. Itulah progress di Kabupaten Landak. Jadi, arah kebijakan pembangunan dari bupati pertama sampai Ibu Karolin sekarang ini cukup bagus untuk penuntasan kemiskinan,” akunya. (dvi)