Bupati Melawi 'Reshuffle' Pejabat SKPD

Melawi

Editor sutan Dibaca : 2296

Bupati Melawi   'Reshuffle'  Pejabat  SKPD
ILUSTRASI (suaramerdeka.com)
NANGA PINOH, SP – Bupati Melawi, Panji memastikan akan merombak struktur jajaran kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Walau tak mengungkap tanggal pelantikan, dirinya menyatakan rotasi ini dilakukan dalam waktu dekat.

“Benar soal perombakan pejabat itu, jadi saya anggap ini sudah menjadi kewajiban. Manakala ada yang perlu disusun kembali,” katanya, kemarin.

Dia juga memastikan akan merubah serta memutasi seluruh jenjang eselon. Orientasinya dengan menempatkan pejabat yang dianggap mampu dan profesional di bidangnya. Serta punya motivasi kerja yang baik dan menunjukkan ketulusan dan kerja keras dari sisi pelayanan.

Menurutnya, kebijakan tersebut  sudah sesuai dengan masa jabatannya sebagai bupati. Mengikuti surat edaran menteri saat pelantikan, kepala daerah baru bisa melantik dan memutasi pejabat setelah enam bulan dilantik.
“Prinsipnya saya ingin segera. Jelas di atas 17 Agustus ini. Mungkin bisa di bulan sembilan, atau sepuluh, atau paling lambat akhir tahun,” ungkapnya.

Dia memaparkan, kriteria pejabat yang bakal duduk di kabinet kerjanya dalam berbagai posisi penting di antaranya berlatar belakang sesuai dengan bidang yang akan diemban, termasuk kemampuan yang dimiliki. Kedua, pengabdian yang tulus tanpa banyak tuntutan menjadi salah satu pertimbangan pula.

Termasuk soal motivasi dan kerja keras. Mutasi ini, akan melihat sisi profesionalitas pejabat. “Saya apapun ceritanya, yang lewat ya sudah lewat, kita ingin Melawi lebih maju ke depan. Jadi sudah tak ada lagi orang lain, tidak ada lagi unsur politis. Sekarang kita kerja membangun Melawi sebagai keluarga besar,” katanya.

Dalam perubahan komposisi pimpinan SKPD, Panji juga tak akan merombak total. Ada beberapa pejabat yang mungkin hanya diputar atau bergeser. Serta mendapatkan promosi jabatan. “Hanya mungkin disesuaikan. Nanti pelantikan dilakukan pada seluruh eselon. Tapi tentu tidak sekaligus, mungkin eselon II nya terlebih dahulu, baru menyusul eselon III dan IV,” jelasnya.

Wakil Ketua DPRD setempat, Kluisen juga meminta bupati dan wakilnya memandang kinerja para pejabat. “Artinya dalam sebelum pelantikan, ada proses evaluasi pada para pejabat ini, sehingga nanti akan bekerja lebih baik,” ujarnya.

Kluisen meminta perombakan ini tidak berbau politis. “Jangan melihat pejabat karena mendukungnya saat kampanye lalu. Karena sudah jelas pegawai itu tak boleh berkampanye. Dilihat secara profesional saja,” pesannya. (eko/and/sut)