Senin, 14 Oktober 2019


APBD Kabupaten Melawi 2016 Terancam Defisit

Editor:

sutan

    |     Pembaca: 1132
APBD Kabupaten Melawi 2016 Terancam Defisit

ILUSTRASI Anggaran (ekbis.sindonews.com)

NANGA PINOH, SP – Realisasi penyerapan APBD Melawi per Oktober 2016, sekitar 60 persen. Ancaman defisit anggaran, menjadi masalah utama. Hal ini mengingat sejumlah sumber pendapatan kemungkinan tidak terealisasi 100 persen.  

“Kita ingin memacu agar tidak sekedar mengejar serapan tinggi, namun juga mengejar progress pekerjaan seimbang. Jadi selain serapannya tinggi, kualitas kerjaan dan volume kerjaannya juga besar. Jadi jangan serapan tinggi hanya dikertas saja, kurang mengaitkannya pada p
ekerjaan fisik,” kata Panji, Bupati Melawi
 saat memimpin rapat realisasi penyerapan dan evaluasi anggaran di kantor bupati, Senin (10/10).   

Panji mengingatkan, seluruh jajaran SKPD agar lebih giat, untuk melaksanakan program dan kerja di lapangan. Jangan sampai saling menunggu satu sama lain. Panji ingin, sisa tahun anggaran 2016 ini, bisa lebih cepat dilaksanakan.  

“Kita harus bekerjasama, sehingga ada keterkaitan satu dengan yang lainnya. Kalau ada penyelesaian yang bisa dibantu, sumbang saran lintas SKPD, mari kita dibicarakan,” tuturnya.  

Penyerapan masing-masing SKPD, lanjut Panji memang bervariasi. Saat ini sebagian pekerjaan fisik masih berjalan di lapangan. Walau dari sisi keuangan, belum seluruh paket tersebut dibayarkan.  

“Karena progres di lapangan dengan realisasi keuangan ini tidak bisa langsung sama. Pekerjaan sedang berjalan, pembayaran kan belum. Maka saya menilainya sekarang sudah 60 persen,” papar Panji.
 

Panji menargetkan seluruh pekerjaan terrealisasi sebelum habisnya tahun 2016. Termasuk juga realisasi pembayaran tak ada bermasalah bila pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak.   “Saya harap bisa tuntas 100 persen. Kalaupun kurang, nilainya tidak meleset jauh,” tukasnya.  

Berdasarkan paparan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), total belanja yang belum terealisasi mencapai angka Rp 574 miliar.   Sementara kondisi kas daerah, dikisaran Rp 511 miliar. Sehingga setidaknya masih dibutuhkan dana tambahan sebesar Rp 60 miliar.  

Terkait serapan anggaran, Kadis Pekerjaan Umum (PU), Hinduansyah memaparkan secara umum dari anggaran diinstansinya baru terserap 20,9 persen. Untuk belanja tak langsung yang meliputi belanja pegawai dan lain-lain sudah terserap 65 persen.  

“Sementara belanja langsung saat ini baru 19,5 persen. Ada tiga paket yang sampai sekarang belum dilelang, yakni lansekap kantor bupati, rehab rumah bupati serta rumah wakil bupati karena kesalahan nomenklatur,” katanya. (eko/mul)