DPRD Melawi Kritisi Realisasi PAD yang Rendah

Melawi

Editor sutan Dibaca : 742

DPRD Melawi Kritisi Realisasi PAD yang Rendah
ILUSTRASI PAD (berita.suaramerdeka.com)
NANGA PINOH, SP - Rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) APBD Melawi 2015, menjadi sasaran kritik sejumlah fraksi DPRD. Hal ini disampaikan pada Pandangan Umum (PU), terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Melawi 2015, di ruang sidang paripurna, Kamis (20/10).  

Seluruh fraksi DPRD meminta bupati mengevaluasi beberapa PAD, yang tidak pernah mencapai target.Target PAD APBD 2015, Rp 50 miliar hanya tercapai Rp 29 miliar.   Hal ini menunjukkan bahwa Pemkab belum konsen pada target yang dibuat.  

“Kami menilai kinerja pemerintah belum optimal dalam hal pendapatan daerah,” kata juru bicara Fraksi PAN, Joni Yusman.  

Joni menilai rendahnya realisasi PAD yang masih di bawah 60 persen, mempengaruhi nilai realisasi anggaran pendapatan daerah. Apalagi APBD 2015, banyak perencanaan yang belum dilakukan dengan baik dan terukur.  

Fraksi Persatuan Reformasi Kebangkitan Nurani (PRKN), melalui juru bicaranya, Erlisa Mayu, meminta agar dalam penetapan PAD dan realisasi PAD dilakukan identifikasi pencapaian target.

Kepala daerah harus memiliki ketegasan dalam hal penyelesaian pendapatan daerah yang tak pernah tercapai dari tahun ke tahun.  

“Kinerja pemerintah bisa diukur dari penetapan PAD dan bila tak tercapai, bupati mesti melakukan evaluasi,” ujarnya.  

Anggota DPRD yang baru dilantik beberapa pekan lalu ini juga menyampaikan kekurangan dalam laporan pertanggungjawaban APBD yang belum dilengkapi dengan laporan keuangan, laporan kinerja, serta tak terlampirnya laporan BUMD atau perusahaan daerah.

  Selain Raperda pertanggungjawaban APBD, seluruh fraksi memberikan dukungan terhadap sejumlah Raperda lainnya, diantaranya Raperda Penetapan Hari jadi Kabupaten Melawi, yang ditetapkan pada 18 Desember.

Raperda Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah, serta Raperda Perubahan atas Perda nomor 10 tahun 2014 tentang Retribusi Menara Telekomunikasi.  

Sementara Raperda pembentukan dan susunan perangkat daerah sejumlah fraksi meminta agar bupati menempatkan pejabat yang profesional pada SOPD yang baru dibentuk termasuk penyediaan anggaran yang sesuai dengan kemampuan daerah.  

Bupati Melawi, Panji menilai banyak variabel yang menyebabkan PAD tidak tercapai. Maka kedepan, dirinya berharap penetapan PAD dengan tolak ukur yang rasional sehingga tidak sekedar bermimpi tentang belanja daerah, namun ketersedian sumber dana kita tidak diperhitungkan dengan baik.  

“Saya nilai apa yang disampaikan dewan ke depan menjadi dukungan bagi pemerintah, untuk menetapkan rasionalitas PAD. Kalau terjadi pengurangan target terlalu jauh, kita sudah pasti defisit,” katanya.
 

Untuk mendongkrak pencapaian PAD, menurut Panji memang bukan hal yang mudah. Tapi untuk merasionalkan target pendapatan. Meningkatkan PAD memang diperlukan karena bila Melawi ingin mandiri, sumber pendapatan daerah harus diciptakan.  

“Misalnya dari sisi pariwisata, mungkin dari retribusi daerah, pajak yang ada kontribusi pada daerah. Kita tata regulasinya, kita inventarisir sumber daya yang bisa diatur. Dari jasa pemerintah baru kita bisa dapat PAD. Kalau ada jasa pemerintah baru bisa kita pungut,” pungkasnya. (eko/mul)