Senin, 23 September 2019


Panji Kukuhkan Saber Pungli

Editor:

Syafria Arrahman ST Raja Alam

    |     Pembaca: 870
Panji Kukuhkan Saber Pungli

KUKUHKAN - Tim Saber Pungli di bawah Pimpinan Wakapolres Melawi dikukuhkan Bupati Panji, di Pendopo Rumah Jabatan Bupati, Jumat (19/5). Tim ini diharapkan menjadi ujung tombak pemberantasan pungli di Melawi.(SUARA PEMRED/EKO SUSILO)

NANGA PINOH, SP – Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kabupaten Melawi akhirnya resmi bekerja usai dikukuhkan Bupati Melawi, Panji, di Pendopo Rumah Jabatan Bupati, Jumat (19/5).

Dipimpin Wakapolres Melawi, Kompol Catur Prasetiyo, tim yang bertugas memberantas berbagai pungutan liar di Melawi ini terdiri dari gabungan dari pemerintah daerah, aparat kepolisian, kejaksaan hingga TNI.
Bupati Panji ditemui usai acara mengatakan, pungutan liar atau pungli merupakan sesuatu yang memang dilarang dalam aturan perundang-undangan. Dasar pembentukan tim saber juga sudah diatur secara khusus. 

Namun, ia tetap berharap  agar semua kriteria, batasan dan ruang lingkup dari pungli itu harus jelas.
"Semuanya harus jelas supaya nanti kita tahu mana kategori yang salah atau pungli dan mana yang bukan pungli," katanya.

Yang menjadi kekhawatiran Panji adalah jika tidak ada batasan jelas tentang pungli, sehingga penerapannya yang malah salah.

Alasannya antara pungli dan bukan pungli sebenarnya beda-beda tipis. "Intinya butuh kepastian hukum agar pelaksanaan pencegahan dan penindakan pungli ini dapat dijalankan dengan baik," tegasnya.

Panji pun mengingatkan seluruh layanan publik terkait dengan administrasi kependudukan seperti KTP, termasuk layanan pembuatan SIM bisa terlepas dari adanya pungli.

Di sisi lain, bisa saja ada kesalahan yang tidak disengaja, bukan atas kemauan, hal ini yang perlu dijaga. Karena itu dia mengundang seluruh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sehingga bisa bersama memberikan pemahaman pada kepala desa dan camat.

“Dengan adanya kejelasan, kita ada pegangan ke depan,” ujarnya. Ia juga akan mendorong, tim membuat rumusan tentang kriteria pungli.

Bila ada kasus di masyarakat dan pemerintah, akan diinvetarisis dan dirumuskan dengan tepat dan kemudian dicarikan jalan pemecahannya.

“Nanti kita tentukan, ini masuk pungli atau bukan. Kita ingin perkuat dasar hukumnya. Sehingga tim ini bisa berjalan dengan baik,” ungkapnya. Mengenai kemungkinan adanya posko pengaduan, Panji mengatakan bisa saja nantinya akan dibentuk.

Sehingga pengaduan atau laporan-laporan bisa dapat segera diproses. Terpisah, Ketua Tim Saber Pungli Kabupaten Melawi, Kompol Catur Prasetiyo menyampaikan misi utamanya yakni memberikan edukasi kepada masyarakat dan lembaga-lembaga yang tergabung dalam layanan publik.

"Misalnya ya kalau ada pungutan-pungutan yang sifatnya dipaksakan atau diminta secara terang-terangan dengan tidak ada aturannya maka itu kategorinya pungli.

Atau misalnya mau urus sesuatu, mau cepat atau lambat, lalu dimintai uang, itu masuk dalam pungli," terang dia.
Meski demikian, dia juga mengungkapkan sebagai contoh, ada orang memberikan ucapan terima kasih dengan kerelaan sendiri karena merasa terbantu dalam mengurus sesuatu, maka itu bukan pungli.

"Kalau melihat apa yang saya gambarkan tadi antara pungli dan ucapan terima kasih sangat tipis perbedaannya. Makanya harus sangat berhati-hati sekali dalam melihat sudut pandangnya," kata Wakapolres Melawi ini.

Catur menegaskan penindakan terhadap pungli akan dibarengi dengan pelaksanaan sosialisasi terlebih dahulu kepada berbagai pihak. Mulai dari aparatur desa yang dijalankan kemarin, serta bisa nantinya akan menjangkau pada bidang-bidang lain, seperti pendidikan dan layanan publik.

“Walau mungkin hari ini (kemarin) hadir para kepala SKPD nya, hanya agar lebih dipahami soal pungli, nantinya bisa kita berikan pemahaman langsung pada jajaran di bawahnya.

Termasuk sekolah serta berbagai sektor lainnya yang rawan pungli,” katanya. Berdasarkan data Ombudsman RI, memang keluhan terkait pungli kerap muncul dari dunia pendidikan. Di luar itu juga ada laporan terkait dengan proses pembuatan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN). (eko/ang)