Rabu, 20 November 2019


Warga ‘Geruduk’ DPRD Melawi

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 811
Warga ‘Geruduk’ DPRD Melawi

LEGALITAS – Sebanyak puluhan orang warga mendatangi Kantor DPRD Melawi, Selasa (30/5). Kedatangan mereka untuk meminta perda pengakuan hutan hak. Keberadaan perda ini selain memberikan kewenangan masyarakat adat mengelola hutan juga membuat masyarakat leb

NANGA PINOH, SP – Persatuan Masyarakat Pemangku Hutan Hak dan Perkayuan Melawi mendatangi Kantor DPRD Melawi, Selasa (30/5) siang. Datang dari berbagai kecamatan, sebanyak puluhan warga ini meminta pemerintah daerah bisa membuat payung hukum terkait pengakuan hutan hak serta landasan legalitas dalam tata kelola dan niaga sektor perkayuan di Bumi Kota Juang.

Ketua Persatuan Masyarakat Pemangku Hak dan Perkayuan, Abang Sabirinsah dalam pertemuan tersebut mengungkapkan keberadaan paying hukum dalam berbentuk peraturan daerah (perda) sangat penting, utamanya dalam mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayat di daerah Melawi oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Ia mengatakan, bahwa pihaknya siap berdiskusi dan berdialog dengan DPRD Melawi untuk proses pembuatan perda tersebut. Sebab, mengacu pada Instruksi Presiden RI tanggal 22 Maret 2017, disebutkan syarat agar sebuah wilayah adat dikeluarkan dari tanah negara, maka bupati harus menerbitkan peraturan daerah atau surat keputusan kepada komunitas-komunitas adat yang peta wilayahnya sudah disepakati semua pihak.

Maka dari itu, mereka yang berada di wilayah hutan adat meminta kepada pemerintah daerah untuk segera menetapkan perda terkait putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 tertanggal 16 Mei 2013 dan Surat Edaran (SE) Menhut RI Nomor SE.1/menhut.11/2013 yang ditetapkan di Jakarta 16 Juli 2013 oleh Menteri Kehutanan.

Dijelaskan Sabirin, selama ini penetapan hutan hak di Indonesia memang belum pernah ada hingga munculnya putusan MK yang menyebutkan hutan hak tak lagi menjadi bagian dari hutan negara. Pihaknya sendiri sudah berulang kali mengusulkan perda khusus untuk pemanfaatan kayu lokal, namun sering gagal saat disampaikan ke pusat.

“Saat ini juga sudah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permenlhk) Nomor 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak.  Karena itu, kami mendesak agar DPRD bisa membuat payung hukum untuk pengelolaan hutan hak ini,” kata Sabirin.

Dengan adanya dasar aturan tersebut oleh Kementerian LHK, Sabirin menilai tinggal bagaimana implementasi payung hukum di daerah berbentuk perda sebagai pengakuan terhadap hutan hak bagi masyarakat adat. “Karena dari informasi yang kami peroleh, di Sumatera sudah ada perda tentang hutan hak. Apalagi sekarang pemerintah sudah mencadangkan 3,6 juta hektare hutan sebagai hutan adat. Paling tidak di Melawi bisa dapat bagian, ya berapa ratus hektare,” ujarnya.

Sabirin pun menyarankan agar DPRD bisa membentuk tim untuk merumuskan perda tersebut, guna kemudian melakukan konsultasi terhadap Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. “Kami juga mendorong agar DPRD bisa menganggarkan anggaran untuk pembuatan perda inisiatif ini,” harapnya.

Ditambahkan Sabirin, pengakuan hutan hak dalam bentuk perda bisa memberikan aspek legalitas, terutama masyarakat yang memang selama ini hidup dari sektor perkayuan. Karena dalam hutan hak, masyarakat diberikan kewenangan untuk memanfaatkan hasil hutan kayu maupun non kayu sesuai fungsi kawasan dan mendapat sertifikat legalitas kayu.

“Kami ingin bekerja legal dan tak dianggap merugikan negara. Apalagi dengan adanya perda nantinya bisa diatur pendapatan atau penerimaan daerah dari sektor perkayuan,” katanya. Wakil Ketua DPRD Melawi, Kluisen yang menerima aspirasi dari kelompok masyarakat pemangku hutan hak dan perkayuan ini mengatakan proses pembentukan perda memang tidak bisa dilakukan sekaligus.

Namun, paling tidak DPRD akan menindaklanjuti usulan ini dalam rapat kerja bersama instansi terkait. “Kita akan rapatkan dengan instansi terkait seperti kehutanan dan perkebunan. Memang sebaiknya perda ini bisa selesai sebelum pelaksanaan Pilpres sehingga tak lagi terjadi perubahan regulasi,” katanya.

Sementara itu, anggota komisi C DPRD Melawi, Mulyadi menilai sebelum pembahasan rancangan perda terkait pengakuan hutan hak, sebaiknya pada tahun ini dipersiapkan dahulu berbagai referensi data sehingga saat pembahasan perda tersebut tak lagi bermasalah.

“Karena saat ini APBD sudah berjalan setengah tahun dan untuk pembahasan perda inisiatif perlu anggaran dan tenaga juga. Kita juga perlu komunikasi dengan instansi terkait lainnya,” katanya. Mulyadi juga mengatakan perlu dilihat regulasi di pusat serta cara penerapan hutan hak maupun pengelolaan hasil hutan kayu dan non kayu di dalamnya. Karena tentunya pengakuan hutan hak tidak serta merta menjadi alasan masyarakat untuk merambah hutan semaunya. (eko/ang)