Jumat, 06 Desember 2019


Kades Bingung Kelola PBB

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 857
Kades Bingung Kelola PBB

ilustrasi

NANGA PINOH, SP – Berbagai macam persoalan dihadapi Pemerintah Kabupaten Melawi dalam meningkatkan pendapatan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Di Kecamatan Pinoh Utara misalnya, banyak sekali objek pajak yang tak diketahui pemiliknya karena justru berdomisili di luar wilayah desa. Bahkan masih ada objek pajak yang justru berasal dari luar desa tapi masuk dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP).

Kades Tanjung Paoh, Junaidi saat mengikuti bimbingan teknis dan sosialisasi pengelolaan PBB di Kantor Desa Kompas Raya, Rabu (14/6) mengungkapkan, kasus seperti ini kerap terjadi setiap tahunnya. Di mana banyak objek pajak yang justru berada di luar wilayah desa, tapi masuk atas nama desa Tanjung Paoh.

“Kalau warga kami mungkin sebenarnya malah sudah seratus persen lebih. Karena pada tahun 2016 ada penambahan objek pajak baru. Yang jadi persoalan, sejak 2014 bahkan sampai PBB 2017 ini kami cek masih cukup banyak nama dan objek pajak dari luar Desa Tanjung Paoh,” katanya.

Junaidi memaparkan, dari pengecekannya, ada wajib pajak yang alamatnya bahkan di Pontianak atau berdiam di Nanga Pinoh. Sementara objek pajaknya setelah dicek ternyata bukan berada di wilayah Tanjung Paoh, tapi malah berada di wilayah desa lain seperti Kelakik atau Desa Paal yang masuk dalam Kecamatan Nanga Pinoh. “Ini yang membuat piutang PBB selalu muncul ke kami. Belum lagi ada PBB dengan besaran di atas Rp50 ribu. Kalau ini warga kami asli mungkin sudah tuntas, tak ada tunggakan,” katanya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Desa (Sekdes) Tanjung Arak, Ruslan mengungkapkan, salah satu penyebab masih adanya tunggakan PBB di desanya adalah karena banyak lahan yang sebenarnya justru sudah dikuasai pihak perusahaan perkebunan. “Tagihannya memang masih atas nama pemilik lahan lama, tapi ini sebenarnya sudah dilepas ke perusahaan. Tunggakan PBB di desa kami sebenarnya juga tak terlalu besar,” katanya.

Sementara itu, Kabid PBB dan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Melawi, Irwin Oktavianus menjelaskan, persoalan seperti inilah yang diharapkan dapat dipaparkan oleh aparatur desa terkait dengan hambatan penagihan PBB sehingga menimbulkan tunggakan dari beberapa tahun.

“Kita ingin bersama-sama mencari solusi atas persoalan yang dialami oleh desa. Seperti yang disampaikan oleh Desa Tanjung Paoh atau desa-desa lainnya terkait besarnya piutang PBB. Soal lahan yang tak jelas penghuninya, nanti bisa dikonsultasikan ke kami di Kantor Bapenda Melawi,” katanya. Irwin juga memaparkan, sebenarnya lebih dari separuh desa di Pinoh Utara telah menyelesaikan pembayaran PBB hingga 100 persen lebih.

Dalam catatan Bapenda ada 11 desa yang mencapai 100 persen di antaranya Tengkajau, Nanga Belimbing, Nanga Man, Engkurai, Sungai Pinang, Merpak, Suka Damai, Natai Panjang, Melamut Bersatu, Merah Arai dan Kayan Semapau. Beberapa desa ini bahkan melebihi 100 persen karena adanya data objek pajak baru.

“Ada juga yang tunggakannya cuma Rp 10 ribu tahun lalu seperti Melawi Kiri Hilir, tapi kebanyakan berkisar dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah,” terangnya. Namun demikian, angka 100 persen ini sebenarnya juga tak berarti seluruh warga desa tersebut taat membayar pajak.

Saharman, Kades Kompas Raya mengungkapkan tak jarang tunggakan dibayar sendiri oleh kepala desa melalui dana ADD. “Banyak warga tak bayar lalu dibayarkan lewat ADD. Selama ini ya banyak desa yang menutupi tagihan PBB, saya juga lakukan itu sebelum 2016 lalu, makanya tahun lalu ada tunggakan PBB,” katanya. Saharman juga mengeluhkan soal besaran tagihan PBB yang tak sesuai dengan luas lahan, seperti ada salah satu warganya yang hidup dalam garis kemiskinan tapi ditagih PBB sebesar Rp42 ribu.

Sementara di sisi lain ada warga yang hidupnya tergolong mampu, PBB nya hanya Rp7 ribu. “Ini kan aneh, padahal tanahnnya juga tak seberapa luas. Seperti ini kadang  kami desa yang talangi dari ADD,” terangnya. (eko/ang)