Kamis, 19 September 2019


Warga Enggan Ambil Bantuan KPS

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 662
Warga Enggan Ambil Bantuan KPS

KPS – Seorang warga menunjukkan Kartu Pra Sejahtera. Di Melawi sejumlah warga dari Desa Balai Agas, Kecamatan Belimbing, Melawi, mengeluhkan pengambilan dana program bantuan Keluarga Pra Sejahtera (KPS) tidak bisa diwakilkan. Sedianya pencairan dana terse

NANGA PINOH, SP – Sejumlah warga dari Desa Balai Agas, Kecamatan Belimbing, Melawi, mengeluhkan pengambilan dana program bantuan Keluarga Pra Sejahtera (KPS) tidak bisa diwakilkan. Pencairan dana tersebut yang dilakukan di Kantor Pos harus dilakukan langsung oleh yang bersangkutan, padahal jarak Balai Agas ke Nanga Pinoh sangatlah jauh. Keluhan warga ini disampaikan oleh Anggota DPRD Melawi, Pose. Legislator yang memang berasal dari Balai Agas ini mengungkapkan banyak warga yang mengeluh soal pengambilan dana KPS yang tak bisa diwakilkan.

“Untuk mengambil bantuan tersebut warga biasa memberi kuasa kepada kepala desa melalui surat kuasa. Begitu dibuat surat kuasa, dari pihak Kantor Pos, dan Dinas Sosial mengatakan tidak boleh dikuasakan, namun harus diambil langsung oleh pemegang kartu,” ujar Pose, kemarin. Pose menyebutkan, warga memilih untuk mengambil bantuan tersebut lewat surat kuasa, lantaran masyarakat penerima bantuan tersebut tidak bisa turun karena pertimbangan biaya untuk mereka turun naik dari Desa Balai Agas ke Nanga Pinoh.

“Karena memang uang yang diambil itu hanya  kurang lebih Rp300 ribu, sementara biaya operasional sekali pulang pergi justru lebih besar. Makanya mereka buat kuasa kepada kepala desa untuk mengambil dana tersebut,” ujarnya.
Seharusnya Dinas Sosial dan Kantor Pos memahami kondisi riil geografis di Kabupaten Melawi, di mana tidak semua masyarakat berada daerah kota yang memiliki akses transportasi lancar. Makanya tidak semua warga bisa mudah menjangkau Kantor Pos.

“Kan sayang kalau dana tersebut harus dikembalikan ke pusat. Karena tidak diambil oleh si penerima bantuan tersebut,” ungkapnya. Kalau memang ada aturan dari pusat yang tidak memperbolehkan pengambilan bantuan diwakilkan kepada orang lain, seharusnya dicarikanlah jalan keluar. Cari  langkah atau kebijakan yang manusiawi.

“Angka yang diambil tidaklah seberapa, tapi harus diambil langsung.  Makanya sampai sekarang Desa Balai Agas belum diambil. Kan sayang pemerintah sudah buat program, tapi tidak bisa dinikmati oleh mastarakat,” katanya.

Takut Penyimpangan


Kepala Dinas Sosial Melawi, Ramdha Suhaimi menjelaskan pengambilan bantuan tersebut memang tidak boleh diwakili. Sebab sesuai dengan kebijakan  Menteri Sosial saat ini yang memang melarang bantuan KPS tersebut diwakilkan, namun harus diambil langsung oleh orang pemegang kartu, takut terjadinya penyimpangan.

“Penyaluran bantuan pusat ini memang langsung kepada warga, tidak melalui kami. Bahkan penyalurannya  langsung lewat Kantor Pos,” ungkapnya.
Menurut  Ramdha, pihaknya sudah berkoordinasi kepada Kantor Pos, namun Kantor Pos memang tidak mau memberikan bantuan tersebut lewat perwakilan, bahkan dikuasakan pun mereka tidak mau memberikannya. Takutnya kalau tidak diambil, dikembalikan ke kas Negara.

  
“Karena harus diambil langsung, ada yang berangkat dari desa sampai ke kota, uang Rp300 ribu yang dia ambil dari Kantor Pos habis untuk biaya perjalanan,” ujarnya. Dia berharap agar tidak menimbulkan persoalan lagi, semoga penyaluran bantuan kedepan berubah pola, penyalurannya tidak lewat kantor Pos tapi lewat bank. Sebab kalau penyalurannya lewan bank, tidak ada batas masa pengambilan KPS.

“Jadi anggap saja menambung, tapi kalau lewat kantor Pos ada batas waktu yang ditentukan,” jelasnya. (eko/ang)