Selasa, 17 September 2019


Serapan DAK Melawi Rendah

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 678
Serapan DAK Melawi Rendah

ilustrasi

NANGA PINOH, SP – Sejumlah dinas yang mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat sudah diminta untuk mempercepat proses penyerapan anggarannya. Karena apabila pemerintah daerah gagal memenuhi target serapan DAK hingga 20 Juli 2017, maka pemerintah pusat memberikan ancaman dengan tidak mencairkan DAK untuk tahap berikutnya. Sekretaris Daerah (Sekda) Melawi, Ivo Titus Mulyono mengungkapkan, pemerintah daerah telah menggelar rapat evaluasi terkait serapan dan pelaksanaan DAK bersama instansi teknis yang mengelola anggaran tersebut pada tahun ini.

“Paling lambat tanggal 20 Juli 2017 laporan serapan DAK itu sudah masuk ke KPKN (Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara) di Sintang,” kata Ivo, Rabu (5/7).

Menurut Ivo, bila Melawi gagal mengejar serapan DAK sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah pusat hingga waktu yang ditentukan, maka tahun berikutnya DAK tak akan dicairkan atau ditransfer ke daerah.

“Hanya sekarang prosesnya lebih singkat, kita tak perlu lagi sampai ke Jakarta. Cukup ke KPKN Sintang. Laporannya masuk ke sana dan nanti mereka yang akan menyampaikannya ke Jakarta. Dan nanti tinggal menunggu pencairan tahap berikutnya,” terang dia.

Dari beberapa SKPD yang mengelola DAK, baru dua SKPD yang sudah melakukan pencairan. Yakni Dinas Pertanian dan Dinas Perhubungan dengan total dana yang cair baru pada kisaran Rp1 miliar.

Sementara, dinas yang memiliki anggaran DAK besar seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan belum ada mencairkan dananya. Untuk itu dia segera meminta komitmen dari seluruh pengelola DAK untuk mengejar target serapan ini. Seperti misalnya Dinas PU dan Dinas Kesehatan yang memiliki pos DAK paling besar.

“Mereka sudah berjanji, sebelum tanggal 20 Juli, dana ini sudah bisa terserap,” ucapnya. Secara persentase, DAK yang sudah terserap masih sangat jauh dari target yang ditetapkan pusat. Ivo sendiri tak mengetahui besaran DAK yang sudah ditransfer pusat ke kas Melawi, namun totalnya sudah berada pada angka puluhan miliar rupiah.

“PU saja sudah masuk sekitar Rp20 miliar yang ada di kas daerah. Kesehatan juga lumayan, hanya masih di bawah PU. Sebelum 20 Juli, ini sudah clear dan sudah dikeluarkan dari kas daerah. Karena minimal 75 persen DAK yang telah ditransfer harus sudah terserap,” ungkapnya.


Sementara, terkait dengan piutang DAK 2016 yang belum dibayarkan pusat ke Melawi sebesar kurang lebih Rp32 miliar, Ivo telah mendapatkan kabar bahwa DAK tersebut akan diusulkan dalam APBN perubahan tahun ini.

“Sudah ada konfirmasi dari Kementerian Keuangan akan masuk dalam APBN Perubahan. Kita sudah minta SKPD yang mengelola DAK tahun lalu untuk cepat menyampaikan laporannya. Ini sudah diurus Pak Apelles (kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) di Jakarta,” katanya. (eko/ang)