Dewan Minta Pembangunan ‘Genah’

Melawi

Editor Kiwi Dibaca : 562

Dewan Minta Pembangunan ‘Genah’
PROYEK JALAN – Tampak dua alat berat tengah memperhalus pengaspalan jalan. Pemerintah Daerah Melawi diminta awasi pelaksanaan pembangunan daerah yang menggunakan dana APBD tahun 2017.
NANGA PINOH, SP – Pelaksanaan proses pembangunan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Melawi mulai berjalan di lapangan. Untuk itu, pemerintah daerah sebagai pelaksana diminta selektif dalam menetapkan pihak ketiga pekerjaan.

Sebab kontraktor tidak sekadar hanya memiliki akta perusahaan, tapi juga kemampuan keuangan, peralatan hingga personel dan pengalaman. Anggota DPRD Melawi, Alexsius menilai, berjalan baik atau tidaknya proyek Pemkab Melawi ikut dipengaruhi pihak ketiga di lapangan. Untuk menghasilkan pembangunan yang bermutu dan berkualitas menurut dia, tentu diperlukan pula mitra yang betul-betul memahami teknis pekerjaan.

“Karena itu kami minta kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Melawi supaya lebih hati-hati dalam memberikan pekerjaan kepada pihak ketiga,” kata Alexius. Dia juga berharap, dalam memberikan pekerjaan proyek kepada pihak ketiga, sebaiknya dilihat dulu kemampuan dari pihak ketiga yang akan diberikan kepercayaan untuk mengerjakan proyek tersebut.

“Lihat kemampuan keuangannya, dan lihat sarana prasarana atau peralatan yang dimilikinya. Jangan sampai ketika diberi pekerjaan, keteteran dalam melaksanakannya,” ujarnya. Selain itu lihat juga pihak ketiga atau kontraktor yang akan diberikan pekerjaan tersebut apakah sudah berpengalaman belum. Jangan sampai pekerjaan tersebut diberikan kepada orang yang memang belum berpengalaman sama sekali dalam mengerjakan proyek tersebut.

“Karena itu lihat yang bersangkutan apakah sudah berpengalaman atau belum dalam mengerjakan proyek. Sebab kalau diberikan kepada sembarang orang dengan waktu yang sudah sangat mepet seperti sekarang tentu sangat sulit untuk bisa mengejar target,” ucapnya. Alex menilai masyarakat sangat mengharapkan pembangunan yang berkualitas, apalagi kalau kegiatan pembangunan yang menyangkut pelayanan publik.

“Karena itu, kualitas pekerjaan jangan sampai diabaikan, supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, apalagi kalau sampai berurusan dengan masalah hukum,” ujarnya. Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Melawi, Makarius Horong menegaskan, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah tentu akan diberikan pada pihak pelaksana yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan.

“Hanya, kita juga tak sembarangan menunjuk mitra pelaksana proyek. Apalagi ada mekanisme lelang dan kita tidak bisa membatalkan pihak ketiga yang sudah melalui proses,” ungkapnya. Horong juga memastikan, dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan tentu ada  pengawasan, mulai pengguna anggaran, dari PPTK, staf  pengawas masing-masing dan sebagainya.

“Maka pola saya apabila pencairan untuk termin 95 persen itu harus ada hasil pemeriksaan secara administrasi. Tidak mau lagi seperti dulu-dulu. Nanti pun ada yang mendampingi kita,” ujarnya. Ditambahkan Horong, ia juga meminta agar dalam penandatanganan kontrak harus langsung dilakukan oleh pimpinan atau direktur perusahaan. Tidak lagi diwakilkan pada kuasa perusahaan.

   Pihak dinas juga sudah memberikan persyaratan bagi pihak yang ingin mengerjakan proyek di instansinya, di antaranya memiliki perusahaan, memenuhi aturan syarat pengadaan lelang dan lain sebagainya. “Tinggal nanti sesuai tidak dengan produk item pekerjaan dia, kualitas pekerjaan sesuai tidak dengan apa yang kontrak.

Kalau tidak sesuai, tidak mungkin kita membayarnya,” tuturnya. “Kita beranggapan siapun pemenang yang sudah melalui proses apakah paket Penunjukan Langsung (PL) maupun paket lelang berarti sudah memenuhi syarat, tentu pekerjaanya kita awasi,” timpalnya. (eko/ang)