Pajak Penerangan Jalan di Melawi Tak Jelas

Melawi

Editor Kiwi Dibaca : 802

Pajak Penerangan Jalan di Melawi Tak Jelas
PJU RUSAK – Sejumlah lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di jalan protokol Nanga Pinoh mengalami kerusakan. Sejak dihapuskannya Dinas Pertambangan dan Energi, pengelolaan PJU menjadi tak jelas. Hingga saat ini sebagian besar lampu PJU tak menyala. SUARA PE
NANGA PINOH, SP – Hampir seluruh fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayah Melawi tak beroperasi dengan baik. Bukan hanya di jalan kecamatan, bahkan jalan provinsi dan protokol sudah gelap total dalam beberapa bulan terakhir. Akibatnya sejumlah warga mempertanyakan persoalan tersebut.

 Mereka menilai uang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang dibayar setiap kali membeli voucher listrik atau membayar tagihan PLN itu tidak jelas ke mana penggunaannya.
Pendi, warga Desa Paal, Nanga Pinoh mengatakan, harusnya potongan pajak PJU tersebut digunakan untuk perawatan dan pemasangan di titik-titik jalan umum yang gelap dan rawan terjadinya kecalakaan.

“Jangankan memasang di lokasi yang belum ada PJU nya. Yang sudah ada PJU nya saja tidak menyala. Di jalan protokol itu saja jarang sekali melihat nyala, bahkan setahunan ini gelap total,” ucap Pendi. Sementara, Feri, warga Tanjung Tengang justru mempertanyakan jika semua pelanggan PLN dipotong pajak PJU pada setiap pengisian voucher ataupun pembayaran tagihan listrik, berapa uang pajak penerangan jalan yang terkumpul.

Padahal, dengan adanya pencabutan subsidi bagi pelanggan 900 VA, tentunya semakin banyak pajak yang didapat oleh pemerintah.


“Yang menjadi pertanyaaan kami, kemana dana potongan pajak PJU itu selama ini,” katanya. Padahal, nyaris tak ada satu pun PJU yang menyala dari sepanjang jalan provinsi mulai dari arah Jembatan Sungai Nanga Pinoh hingga ke desanya. Sementara PJU yang sudah ada selama ini tak berfungsi karena tak pernah menyala.

“Semestinya dana yang dipungut dari pajak penerangan jalan inilah dipakai untuk memfungsikan PJU. Kita ini juga tak tahu siapa yang harus bertanggungjawab soal PJU. Apakah PLN atau Pemda,” ujarnya. Kepala PLN Rayon Nanga Pinoh, Markus Adi ketika dikonfirmasi mengakui bahwa adanya potongan pajak PJU di setiap tagihan listrik terhadap pelanggan-pelanggan. Dana potongan tersebut nantinya diserahkan ke PLN wilayah dan kemudian selanjutnya ditransfer ke kas daerah di tiap kabupaten masing-masing.

Nah, kalau di Melawi maka di transfer ke kas daerah masing-masing. Jadi kami di PLN ini hanya dititip saja untuk melakukan potongan pajak PJU tersebut. Bukan PLN yang mengelolanya, karena sudah ditransferkan ke kas daerah,” kata Markus.
Lebih lanjut Markus mengatakan, biasanya di daerah lain, pajak PJU tersebut dikelola oleh Pemkab untuk melakukan perawatan dan pemasangan PJU.

“Jadi intinya, PLN ini hanya dititipi untuk bantu mungut pajak PJU ini,” jelasnya. Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Melawi, Makarius Horong mengakui bahwa pengelolaan untuk penerangan jalan di serahkan ke instansinya. Namun yang jadi persoalan sampai saat ini, tidak ada dana yang dianggarkan untuk memperbaiki PJU.

“Kita hanya diberikan penugasan saja, tapi dananya justru belum ada,” ujarnya singkat. Padahal PAD yang diterima dari sektor Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di tahun 2016 lalu cukup besar. Dari data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), tahun lalu dana yang masuk dari sektor PPJ melebihi angka Rp2 miliar.

“Tahun lalu angkanya memang lumayan lebih dari Rp2 miliar. Kalau di 2017 ini penyetoran pajak PJU ini tidak ada kendala, kurang lebih Rp400 juta sampai saat ini,” terang Deraup, Plt Bapenda Melawi. Deraup menerangkan tagihan rekening PJU sebenarnya sudah dibebankan ke Pemda melalui bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Setda Melawi. Anggarannya juga sudah tersedia.

“Hanya soal perawatan ini jadi kesulitan kita sekarang karena tak ada lagi Distamben. Mungkin nanti perlu koordinasi antara Pemda dengan PLN saja,” jelasnya. (eko/ang)