Rapat Bahas 13 Raperda Batal

Melawi

Editor Kiwi Dibaca : 626

Rapat Bahas 13 Raperda Batal
BAHAS RAPERDA – Rapat DPRD Melawi bersama pemerintah daerah yang sedianya membahas 13 Raperda, Senin (24/7) batal digelar. Pasalnya Sekretaris Daerah Melawi berhalangan hadir.
NANGA PINOH, SP – Agenda pembahasan 13 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Melawi kembali ditunda oleh DPRD. Penyebabnya adalah ketidakhadiran Sekretaris Daerah Melawi serta sejumlah tim dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rapat yang sudah dijadwalkan digelar Senin (24/7).

Akibatnya, Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Melawi, Pose meradang. Menurut dia, di tengah agenda kedewanan yang padat, harusnya pembahasan Raperda sudah dimulai sejak 24 Juli hingga 4 Agustus 2017 mendatang. “Kami sudah tunggu pihak eksekutif untuk bersama-sama membahas Raperda usulan Pemkab dan Raperda inisiatif DPRD. Tapi sampai siang tidak ada juga muncul. Ada hadir dari bagian hukum, tapi ternyata tak bisa ikut bahas karena belum mendapat arahan,” kesal Pose.

Pose mengingatkan, harusnya pihak eksekutif bisa mematuhi jadwal yang telah ditetapkan. Khususnya kepada Sekda Melawi untuk lebih proaktif membahas rancangan peraturan daerah tersebut. “Kalau kira-kira tak mampu jalankan tugas, mungkin lebih baik bupati segera evaluasi kinerjanya,” pintanya. Pose melanjutkan, seharusnya eksekutif maupun legislatif dapat bersinergi bersama dalam membahas berbagai produk hukum, mengingat ini bagian dari upaya membangun Melawi lebih baik ke depan. Jangan justru terkesan ada upaya saling menghambat.

“Nanti jangan sampai malah menyalahkan DPRD kalau pembahasan Perda terlambat. Seperti halnya bahas anggaran, opini di luar kami yang lama membahasnya,” keluh dia. Sejauh ini DPRD sudah menyampaikan jadwal pembahasan agenda dewan termasuk soal pembahasan Raperda kepada Pemda Melawi. Bahkan jadwal tersebut sudah disepakati bersama, di mana pada Senin (24/7) ini dimulai pembahasan untuk 13 Raperda.

“Pembahasan Raperda akan sampai 4 Agustus mendatang. Yang diundang juga sebenarnya cukup banyak, termasuk SKPD. Tapi yang datang hanya bagian hukum saja,” katanya. Sementara itu, Sekda Melawi, Ivo Titus Mulyono saat dikonfirmasi menerangkan alasan ketidakhadiran dirinya lantaran di waktu bersamaan harus memimpin rapat di Pendopo Rumah Jabatan Bupati terkait rencana agenda persiapan Seminar Pemerintahan dan Kongres IKAPTK se Kalbar yang akan dipusatkan di Melawi.

“Setelah rapat kami meninjau rencana tempat menginap kontingen dari kabupaten dan kota se Kalbar di Nanga Pinoh,” terangnya. Ivo juga menerangkan dalam pembahasan Raperda biasanya akan dikoordinir langsung oleh Bagian Hukum Setda Melawi bersama SKPD. Sementara dirinya belum bisa memastikan untuk mengikuti rapat pembahasan Raperda karena akan mewakili bupati dan wakil bupati yang sedang ada tugas luar.

“Pak bupati sedang ada kegiatan di Jakarta, wakil bupati juga sedang tugas luar. Maka saya yang ditugaskan memimpin rapat. Besok pun saya akan mewakili Pak Bupati membuka acara kegiatan KB Bhayangkara. Memang jadwal saya agak padat,” jelasnya.

Sebelumnya dalam penyampaian 11 Raperda ke DPRD, Sekda Ivo menekankan soal pentingnya Raperda ini segera disahkan sebagai upaya peningkatan layanan kepada masyarakat serta kepastian hukum serta terciptanya iklim investasi yang baik, dalam dunia usaha terutama menunjang usaha pembangunan Kabupaten Melawi.

11 Raperda yang diusulkan yakni Raperda tentang Pajak Parkir, Raperda Pinjaman Daerah, Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Raperda perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah serta Raperda Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Raperda Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan.

Kemudian Raperda perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang  Pajak Meneral Bukan Logam dan Logam, Raperda perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan, Raperda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Melawi, dan Raperda tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Melawi II, Jembatan Sungai Pinoh II dan Jembatan Keberak Kabupaten Melawi tahun 2017-2018. (eko/ang)

Komentar