Larangan Bakar Lahan Sulitkan Petani

Melawi

Editor Kiwi Dibaca : 766

Larangan Bakar Lahan Sulitkan Petani
BAKAR LAHAN – Seorang petani berdiri di tengah lahan pertanian yang terbakar. Aktivitas pertanian dengan cara membakar lahan sepertinya masih sulit ditinggalkan masyarakat petani Desa Merah Arai, Pinoh Utara, Melawi.
NANGA PINOH, SP – Pola pertanian masyarakat tradisional dengan berladang masih terus dipertahankan hingga kini. Aktivitas ini biasa dimulai dengan membakar lahan yang akan dijadikan lahan pertanian pada bulan Juli dan Agustus. Di tengah adanya larangan tegas pemerintah terkait aktivitas pembakaran hutan dan lahan  muncul kebingungan masyarakat. Padahal sampai sekarang menanam padi dengan cara berladang masih dilakukan oleh masyarakat. Karena untuk memperoleh padi atau beras hanya bisa diproleh dengan cara itu.

“Kalau masyarakat dilarang bakar ladang, lalu masyarakat mau makan apa,” kata Martinus Paton, tokoh masyarakat Pinoh Utara kepada Suara Pemred, di Nanga Pinoh, Kamis (27/7).
Mantan Kepala Desa Merah Arai ini menyampaikan, pemerintah boleh saja melarang masyarakat bakar lahan untuk berladang, tapi tentu harus ada solusi yang ditawarkan. Jika hanya melarang sama saja dengan membuat masyarakat kelaparan.

“Masyarakat disuruh bersawah, tapi lahan sawah tidak ada, bahkan program cetak sawah tidak masuk ke kampung. Jadi bagaimana masyarakat mau meninggalkan kebiasaan berladang,” ujarnya. Jika pemerintah melarang masyarakat berladang, maka ke depan harus memasukkan program cetak sawah. Bila perlu tiap desa dimasukkan program tersebut, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang berladang secara liar.

“Selama solusi tidak ada, saya yakin sampai kapanpun masyarakat akan berladang dengan membakar lahan tiap tahun,” tuturnya. Senada dengan itu, Kepala Desa Sungai Raya, Ahen  mengatakan, saat ini masyarakatnya masih banyak yang berladang. Biasanya, setelah ditanam dengan padi, ladang masyarakat tersebut ditanami pohon karet.

“Jadi untuk saat ini sulit bagi masyarakat untuk meninggalkan kebiasaan berladang. Apalagi sawah di tempat kami tidak ada,” katanya. Menurut Ahen, di desanya ada lahan payak atau lahan basah yang bisa dimanfaatkan untuk dijadikan persawahan, tapi lahan tersebut tidak dikelola oleh masyarakat karena belum ada program cetak sawah.

“Pengajuan program cetak sawah sudah sering dilakukan, tapi sampai sekarang belum pernah masuk program cetak sawah tersebut,” ujarnya. Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distankan) Melawi, Oslan Junaidi mengatakan, solusi mengurangi asap akibat aktivitas pembakaran lahan untuk berladang memang melalui program cetak sawah. Hal ini karena pengelolaan sawah dapat dilakukan tanpa harus membakar lahan.

“Kalau sawah kan hanya perlu dibersihkan dan dibajak. Tak perlu dibakar. Hasil panennya juga lebih baik dari berladang biasa,” katanya. Distankan tahun 2017 ini mendapat jatah lebih dari 300 hektare untuk cetak sawah. Sementara untuk daerah yang belum dapat jatah diharapkan bersabar menunggu giliran program pemerintah pusat itu pada tahun berikutnya.

“Cetak sawah ini salah satu program untuk mendukung pemerintah dalam penanganan Karhutla,” ucapnya. Khusus di Kecamatan Pinoh Utara, program cetak sawah memang masih minim. Alasannya banyak lahan yang berstatus dalam kawasan hutan atau masuk dalam izin kebun atau Hak Guna Usaha (HGU) sebuah perusahaan perkebunan.

“Ini salah satu persoalan yang sedang kami hadapi dalam melaksanakan program cetak sawah  di wilayah Kabupaten Melawi,” ungkapnya.
Karena itu dia berharap, adanya pelepasan kawasan atau perusahaan mengeluarkan lahan yang berpotensi dikembangkan untuk cetak sawah. Karena itu, ke depannya ada bantuan dari kepolisian dan TNI ikut membantu menyelesaikan persoalan seperti ini.

Dikeluarkannya lahan pertanian dari kawasan hutan maupun HGU perusahaan tersebut tentu untuk mengalihkan usaha pertanian masyarakat seperti berladang ke pola persawahan, sehingga kedepanya aktivitas bakar ladang berkurang, dan termasuk kasus karhutla juga bisa semakin berkurang. (eko/ang)

Komentar