Dewan Desak Pemkab Umumkan Hasil Lelang Jabatan

Melawi

Editor Kiwi Dibaca : 547

Dewan Desak Pemkab Umumkan Hasil Lelang Jabatan
ilustrasi
NANGA PINOH, SP – Seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama sudah selesai digelar sejak sebulan lalu. DPRD Kabupaten Melawi mendesak bupati dan panitia seleksi segera mengumumkan lima nama yang akan menduduki jabatan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kabupaten tersebut. “Lelang jabatan ini memang hak prerogatif bupati, tapi kalau memang proses lelang jabatan sudah selesai jangan tunggu-tunggu lama lagi, segera dilantik. Jangan digantung-gantung,” kata anggota DPRD Melawi, Pencon, kemarin.

 Pencon yang juga duduk dalam Badan Anggaran (Banggar) DPRD Melawi ini menegaskan, pelantikan untuk mengisi kekosongan jabatan di lima instansi tersebut sangat penting, terutama untuk mengikuti pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Melawi Tahun Anggaran 2018. 

“Sebab pejabat yang belum dilantik tersebut merupakan pengguna anggaran. Kalau yang bersangkutan tidak mengikuti pembahasan, bisa saja nanti ada yang berubah, sehingga kerja dua kali,” ujarnya. Menurut Pencon, jika lima pimpinan SKPD itu sudah dilantik dan mengikuti pembahasan, tentu apa yang dibahas sudah sesuai dengan keinginan mereka, sehingga tidak perlu dikhawatirkan adanya perubahan-perubahan dalam KUA PPAS RAPBD Melawi.

“Makanya kami minta supaya bupati segera melantik para pejabat yang sudah dinyatakan lulus dalam seleksi jabatan tersebut,” ujarnya. Selain itu kata dia, belum diumumkannya hasil lelang jabatan juga dikhawatirkan berdampak pada kinerja para peserta lelang yang sudah menunggu hasilnya. Sehingga secara tidak langsung berimbas kepada instansi tempat mereka bekerja sekarang.

“Pengumuman hasil lelang jabatan ini juga sudah ditunggu-tunggu banyak orang, bahkan sudah ramai dibahas di warung kopi,”  tuturnya.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Melawi, Kluisen. Ia meminta bupati untuk segera melantik para pejabat yang lulus seleksi dan memenuhi persyaratan agar kekosongan jabatan di lima instansi segera terisi.

“Karena kepala dinas ini merupakan penggunaan anggaran, jadi segeralah diisi kekosongan tersebut,” katanya. Menurut Kluisen untuk memilih orang-orang yang akan diangkat menjadi kepala SKPD tersebut  memang merupakan hak hak istimewa bupati. Karena itu k dalam pengangkatan para kepala dinas diharap sesuai dengan aturan, dan menempatkan orang-orang yang sesuai dengan disiplin ilmunya. (eko/ind)

Komentar