Tajudin Minta Pemkab Koreksi Kinerja Dinas Terkait

Melawi

Editor Kiwi Dibaca : 662

Tajudin Minta Pemkab Koreksi Kinerja Dinas Terkait
PANEN SAWIT – Pekerja sedang memanen hasil produksi kebun sawit. Di Melawi, DPRD akan melakukan menginventarisir izin sawit karena dinilai banyak yang bermasalah.
NANGA PINOH, SP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Melawi akan menginventarisir perizinan perkebunan di Melawi. Pasalnya masih ditemukan berbagai kendala dalam sektor usaha ini. Selain kendala perizinan, DPRD Melawi juga menemukan masalah lain yang melibatkan perusahaan dan masyarakat, seperti pembagian plasma dan pola kemitraan yang belum jelas.

“Kita ingin dapat gambaran terkait perizinan perkebunan yang dikelola oleh Pemkab Melawi. Terutama perusahaan perkebunan baru serta perpanjangan izin yang lama,” kata Ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin seusai Rapat Kerja terkait perizinan perkebunan, Rabu (20/9).

Menurut Tajudin, selama dua tahun terakhir DPRD belum pernah mendapatkan tembusan pemberitahuan dari bupati terkait proses kelanjutan perizinan perkebunan. Karena itu, pihaknya mengundang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait agar ada gambaran jelas terkait proses pembinaan dengan perusahaan.

“Karena permasalahan perkebunan sangat bersentuhan sekali dengan persoalan sosial di masyarakat kita. Banyak permasalahan dikarenakan masalah kebun yang mengganggu proses kehidupan dan keamanan di tengah masyarakat,” katanya.

Hanya, Tajudin mengaku kecewa karena dalam rapat tersebut, instansi teknis yang diundang seperti Dinas Pangan dan Perkebunan serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) tak hadir untuk menjelaskan persoalan kebun. “Karena menurut pengamatan kami, ada persoalan yang sangat prinsip terkait proses perizinan kebun ini,” ucapnya.

Dikatakan Tajudin, persoalan utama yang sudah diinvetarisir di antaranya belum berjalannya proses kemitraan sesuai dengan harapan antara perusahaan dan masyarakat. Berikutnya, banyak proses perizinan yang tidak sesuai dengan mekanisme dan aturan berlaku.

“Seperti proses perpanjangan, dan juga tidak proaktif dari Pemkab Melawi untuk pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan perkebunan di Melawi,” katanya. Dinas teknis, seperti Dinas Pangan dan Perkebunan, dinilai Tajudin masih jauh dari menjalankan kewenangan melakukan pengawasan, dan perkebunan.

Karena itu ia memina bupati mengkoreksi kinerja dinas tersebut. Berikutnya, lanjut Tajudin juga ada persoalan legal formal terkait masalah proses perizinan dari PT. Inhutani. Karena sampai saat ini belum tuntas pembenahan terhadap status lahan yang kini masih dikuasai perusahaan tersebut. Sementara ada alih fungsi kawasan hutan menjadi Area Penggunaan Lain (APL) yang belum juga diselesaikan pemerintah daerah.

“Sementara pemda sudah menerbitkan izin kebun di atas izin yang sudah dimiliki Inhutani. Walau memang secara status kawasan sudah berubah dari kawasan hutan produksi menjadi APL,” katanya. Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Melawi, Pose mendorong perlunya pembahasan khusus terkait proses perizinan perkebunan yang dianggap masih menuai masalah karena melanggar ketentuan.

“Karena itu, kami mengusulkan agar pembahasan persoalan ini bisa dibahas melalui Pansus DPRD,” katanya. (eko/jee)

Komentar