Alat Rekam e-KTP Kembali Diaktifkan

Melawi

Editor Kiwi Dibaca : 535

Alat Rekam e-KTP Kembali Diaktifkan
Ilustrasi
NANGA PINOH, SP -  Kantor Camat Nanga Pinoh akan kembali mengaktifkan alat perekaman data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) guna mengejar wajib KTP di Nanga Pinoh yang belum melakukan perekaman. Camat Nanga Pinoh, Daniel mengungkapkan dari 37.782 penduduk wajib KTP di Nanga Pinoh, masih ada 11.017 yang belum melakukan perekaman data. 

“Disdukcapil dan camat membuat kesepakatan terkait data kependudukan di Melawi untuk membuat data valid penduduk Melawi. Ini juga sesuai keinginan semua pemerintah di berbagai tingkatan,” ungkapnya, Kamis (28/9). Daniel melanjutkan, pengeaktifan kembali alat rekam e-KTP dilakukan setelah mendapatkan surat edaran dari Bupati Melawi, sesuai dengan laporan dari Disdukcapil.

   “Kami juga akan bekerja sama dengan pihak desa untuk mempercepat perekaman e-KTPuntuk warga, termasuk mendatangi warga di desa-desa,” ucapnya. Dalam rapat koordinasi antara Disdukcapil Melawi dengan para camat, Daniel memaparkan, pihaknya sepakat mencari dan menyajikan data valid untuk kemudian menjadi data penduduk mulai dari tingkat desa sampai ke pusat. “Sepakat mendukung penggunaan data pemilu menggunakan e-KTP,”  ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Melawi, Aci Evensius Ekeh mengatakan, berdasarkan data yang bersumber dari Pemerintah Pusat, penduduk yang wajib memiliki e-KTP sebesar 164.339 orang. Sementara yang sudah memiliki KTP sekitar 105.369 orang. Jadi yang belum melakukan perekaman atau belum memiliki KTP sekitar 58.970 orang. “Berarti masih 30 persen penduduk Melawi belum miliki KTP atau belum melakukan perekaman,” ungkapnya.

Aci sangat mengharapkan peran serta dari para camat dan Pemerintah Desa untuk secara rutin membuat laporan bulanan dan disampaikan ke Disdukcapil Melawi, agar dapat menjadi data sebagai perbaikan. “Karena dari 11 Kecamatan yang ada hanya beberapa kecamatan saja yang rutin membuat laporan bulanan,” ucapnya. Selain itu kata dia, data penduduk ini juga sangat menentukan besar kecilnya Dana Alokasi Umum (DAU). Sebab besarnya DAU yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat ke daerah sesuai dengan jumlah penduduk.

   “Data penduduk juga akan menentukan jumlah kursi di DPRD. Jadi jumlah kursi dilegeslatif ditentukan dari jumlah penduduk suatu daerah,” jelasnya. (eko/jee)