Disdikbud Akui Dana Pengawas Sekolah Minim

Melawi

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 353

Disdikbud Akui Dana Pengawas Sekolah Minim
AUDIENSI - Sejumlah tenaga pengawas sekolah saat audensi ke DPRD Melawi terkait minimnya dana operasional pengawasan ke sekolah dari Disdikbud Melawi, belum lama ini. Mereka meminta DPRD Melawi agar membantu menambah anggaran pengawasan. (Dok SP)

Joko : Ini Karena Adanya Pemangkasan Anggaran 


Keluhan sejumlah pengawas sekolah terkait minimnya anggaran operasional mereka diakui oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan (Disdikbud) Melawi. Adanya pemangkasan anggaran membuat anggaran operasional pengawas, termasuk perjalanan dinas di Disdikbud mengalami penurunan signifikan.

SP - Kadisdikbud Melawi, Joko Wahyono mengatakan, pengawas sekolah memang berada di bawah naungan dinasnya dan dipimpin langsung olehnya. Ia pun mengimbau kepada tenaga pengawas sekolah untuk langsung menanyakan kepadanya terkait keluhan mereka terhadap minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pengawasan.

“Jika pertanyaan itu mampet, macet atau tidak nyambung dari Kepala Dinas, maka pengawas bisa ke asisten yang membidangi kepegawaian dan membidangi keuangan, kalau istilah di Melawi ini Asisten III,” ungkapnya, Senin (27/11).
 
Menurut Joko, kalau masih juga tak tersalurkan, pengawas bisa bertanya kepada Sekretaris Daerah. Kalaupun  juga masih kurang jelas, maka bertanya ke bupati. Itu saluran yang tepat sebenarnya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil. 

“Apabila bertanya kepada bupati juga masih dianggap macet, mampet, maka barulah ke dewan. Hal itu tidak dilakukan. Seharusnya prosedur itu dilakukan,” ujarnya.

Terkait minimnya anggaran untuk pengawas, Joko membenarkan hal itu terjadinya pada tahun 2017 ini, di mana dinas hanya bisa memberikan perjalanan dinas kepada pengawas sekitar tujuh atau delapan kali ke lapangan selama satu tahun ke sekolah-sekolah binaannya. “Nah,itu terjadi karena tahun 2017 terjadi pemangkasan anggaran di Disdikbud Melawi. Bukan hanya pengawas, kami distruktural juga semuanya perjalanan dinas dipangkas, mengingat terbatasnya anggaran,” jelasnya.

Namun demikian, kata Joko, dirinya masih berupaya mencari jalan agar para pengawas ini agar bisa melakukan 12 kali perjalanan ke sekolah-sekolah yang dibinanya, melalui anggaran-anggaran dan sumber dana lain, selain dari murni biaya perjalanan dinas, misalnya dari Dana Alokasi Khusus (DAK). 

Melalui operasional DAK, kata Joko, pihaknya memberdayakan para pengawas untuk ikut mengawasi pembangunan swakelola yang dilaksanakan Kepala Sekolah di lapangan. Baik pembangunan atau rehab ruang kelas atau rehab sekolah yang menggunakan DAK. 

“Kita minta mereka turun mengawasi, sambil mereka monitor proses belajar mengajar, walaupun tidak kepada semua pengawas sekolah. Khususnya kepada pengawas yang sekolah binaannya mendapatkan alokasi DAK yang dikerjakan secara swakelola,” ujarnya.

Dikatakan Joko, pada tahun 2018 mendatang, pihaknya akan berupaya supaya para pengawas ini bisa bekerja secara maksimal, dan bisa sebanyak-banyaknya turun ke sekolah. Hal itu akan diupayakan melalui penyediaan anggaran.  

Sebelumnya, puluhan orang pengawas sekolah melakukan audensi ke DPRD Melawi pekan lalu. Mereka mengeluhkan minimnya anggaran sehingga dalam melaksanakan tugasnya, terpaksa harus menggunakan uang pribadi. Mereka berharap supaya ke depannya mendapatkan anggaran paling tidak sekadar pengganti uang transport. (eko/jee)