KPU Verifikasi Parpol di Melawi

Melawi

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 416

KPU Verifikasi Parpol di Melawi
VERIFIKASI - Komisioner KPU Melawi bersama jajarannya melakukan verifikasi faktual di Kantor Partai Golkar Melawi, Kamis (1/2). Di hari terakhir ini, sebanyak 10 Parpol yang akan diverifikasi secara faktual. (SP/Eko)

Julita: Kami Lihat Struktur Pengurus


Julita, Ketua KPU Melawi
“KPU juga memverifikasi keanggotaan yang dianggap memenuhi syarat dalam SIPOL (sistem informasi partai politik) dengan mengambil sampel sebanyak lima persen dari total anggota di tiap-tiap Parpol,”

NANGA PINOH, SP – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Melawi melakukan verifikasi faktual terhadap 15 partai politik, yang merupakan gabungan partai peserta Pemilu 2014 dengan sejumlah partai baru. Sebanyak 10 partai diverifikasi pada hari terakhir, Kamis (1/2), sebelum kemudian diumumkan partai mana saja yang dianggap memenuhi persyaratan.

Ketua KPU Melawi, Julita memaparkan, sebanyak 15 partai yang akan verifikasi dilakukan pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pendataan ulang secara langsung partai politik.

“Verifikasi tingkat kabupaten dilakukan selama tiga hari sejak 30 Januari. Di hari terakhir ini, ada 10 partai yang kita verifikasi, yakni PKPI, Golkar, PKB, PPP, Hanura, PBB, PDIP, Gerindra, NasDem dan Garuda,” kata Julita, di sela-sela verifikasi.

Julita menerangkan verifikasi dilakukan untuk melihat struktur kepengurusan, kantor atau sekretariat serta keanggotaan dari seluruh partai politik. Verifikasi kali ini juga menghadirkan keanggotan di tingkat kecamatan.

“KPU juga memverifikasi keanggotaan yang dianggap memenuhi syarat dalam SIPOL (sistem informasi partai politik) dengan mengambil sampel sebanyak lima persen dari total anggota di tiap-tiap Parpol,” terangnya.

Pelaksanaan verifikasi ini juga didampingi oleh jajaran Panwaslu Kabupaten serta Komisioner KPU Provinsi Kalbar yang datang langsung untuk memonitoring proses verifikasi di Kabupaten Melawi. Anggota KPU Provinsi Kalbar, Kasiono yang ditemui di Sekretariat Partai Golkar dalam rangkaian monitoring mengatakan, sebelumnya verifikasi faktual digelar di tingkat kabupaten, sudah terlebih dahulu dilakukan verifikasi tingkat provinsi dimana ada 12 parpol yang dinyatakan memenuhi syarat.

“Sekarang kita monitor verifikasi faktual untuk KPU kabupaten/kota. Kebetulan saya Korwil di wilayah Melawi. Kami ingin melihat apakah verifikasi yang dilakukan di tingkat kabupaten/kota tersebut sudah sesuai dan berjalan dengan baik,” terangnya.

Kasiono menerangkan, verifikasi dilakukan dengan melihat keberadaan KSB (Ketua, Sekretaris dan Bendahara), keterwakilan perempuan dalam kepengurusan sebanyak 30 persen serta kantor dan keanggotaan.

“Kalau dilihat untuk KSB, tadi ada semua. Hanya untuk keterwakilan perempuan ada yang tidak hadir karena hal lain. Hanya nanti kalau kurang bisa mereka datang ke kantor KPU,” jelasnya.

Ditambahkan Kasiono, untuk bisa ditetapkan sebagai peserta Pemilu, setidaknya setiap Parpol bisa memenuhi syarat sebanyak 75 persen untuk tingkat kabupaten/kota. Sehingga khusus Kalbar, setidaknya parpol bisa memenuhi syarat di 11 kabupaten/kota.

“Sedangkan untuk kecamatan, verifikasi faktual keanggotaan paling tidak 50 persen dari total kecamatan di kabupaten. Melawi kan ada 11 kecamatan, berarti paling tidak yang dihadirkan partai berasal dari enam kecamatan,” katanya.

Tak Temui Persoalan


Ketua DPD Golkar Kabupaten Melawi, Abang Tajudin mengungkapkan, tidak ada persoalan yang dihadapi oleh partainya dalam menghadapi proses verifikasi faktual dari KPU. Ia menyatakan, dari awal Golkar memang sudah mempersiapkan sebaik mungkin bahkan sebelum adanya putusan MK yang memerintahkan seluruh Parpol harus melalui tahapan verifikasi faktual.

“Sebagai partai yang sudah matang, Golkar Melawi tidak ada persoalan. Data fakta yang diminta juga sudah kita hadirkan sesuai dengan syarat Undang-undang Pemilu,” katanya.

Tajudin pun meyakini bahwa partainya akan lolos dari verifikasi faktual dan bisa ikut bertarung dalam Pemilu 2019 mendatang. Ia juga berharap ke depan tak ada hambatan dalam setiap tahapan menjadi peserta pemilu.

“Dalam verifikasi semua pengurus hadir, keanggotaan juga sudah kita persiapkan anggota sesuai dengan NIK dan KTP. Kader bahkan kita hadirkan dari tujuh kecamatan,” katanya. (eko/ang)

Komentar