Minggu, 15 Desember 2019


Rapat Bahas Utang Tertutup, Panji-Tajudin Sepakat Akomodir di APBD 2018

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 419
Rapat Bahas Utang Tertutup, Panji-Tajudin Sepakat Akomodir di APBD 2018

MENUNGGU - Sejumlah awak media berada di luar ruang sidang paripurna DPRD Melawi, Selasa (6/2). Agenda rapat pembahasan APBD hasil evaluasi antara Bupati, TAPD dan DPRD Melawi digelar tertutup. (SP/Eko)

Ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin
“Untuk sumber dana ini, sudah dibentuk tim kecil yang akan menyisir APBD dalam waktu secepatnya. Intinya memang sudah ada kesepakatan kedua pihak untuk mengakomodir utang jangka pendek,”

NANGA PINOH , SP - Pembahasan rapat hasil evaluasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) antara Bupati Melawi dan DPRD kembali digelar di Ruang Paripurna DPRD, Selasa (6/2). Namun rapat tersebut digelar tertutup untuk media.

Ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin ditemui seusai rapat sinkronisasi APBD mengatakan, sudah ada kesepakatan antara Pemda dan DPRD bahwa utang pihak ketiga yang menjadi pokok persoalan akan dimasukkan dalam lembar lampiran pada Perda APBD 2018. Hanya saja, tinggal bagaimana format lampiran ini agar tidak melanggar aturan serta menentukan sumber dana untuk pembayaran utang.

“Untuk sumber dana ini, sudah dibentuk tim kecil yang akan menyisir APBD dalam waktu secepatnya. Intinya memang sudah ada kesepakatan kedua pihak untuk mengakomodir utang jangka pendek,” kata Tajudin.

Tajudin mengungkapkan, secara keseluruhan utang jangka pendek ini mencapai Rp58 miliar. Dimana utang yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp34,7 miliar. Penyisiran APBD ini nantinya dilakukan untuk merasionalkan kegiatan yang dianggap belum penting untuk bisa ditunda pelaksanaannya dan dana tersebut dipakai untuk melunasi utang jangka pendek.

“Dengan ini kita harapkan defisit APBD tidak semakin bertambah. Postur APBD dari sisi pendapatan dan belanja juga tidak mengalami perubahan angka. Perubahan belanja juga tak sampai 100 persen,” terangnya.

Tajudin juga menyatakan, penandatanganan APBD hasil evaluasi ini baru akan dilakukan setelah formulasi dan kesepakatan untuk merasionalkan belanja usai disisir oleh tim kecil tersebut selesai dilakukan. Ia juga mengharapkan masing-masing pihak untuk legowo dan berbesar hati sehingga APBD bisa segera berjalan.

Sementara itu, rapat yang digelar tertutup menimbulkan kekecewaan dari sejumlah awak media yang dari awal sudah menunggu meliput kegiatan tersebut sejak pagi hari.

"Ini sudah dua kali dimana media dilarang meliput rapat sinkronisasi dan hasil evaluasi antara Pemkab dan DPRD tahun ini. Padahal agenda yang dibahas menyangkut APBD yang semestinya diketahui oleh masyarakat," keluh salah seorang wartawan lokal Melawi, Dedi Hermawan

Dedi menilai pelarangan liputan ini justru memunculkan bahwa keterbukaan informasi publik belum berjalan sama sekali. Apalagi masyarakat saat ini kerap mempertanyakan masalah sebenarnya hingga APBD tak juga berjalan

“Mengapa rapat yang semestinya bisa terbuka itu justru ditutup. Padahal sesuai agenda pembahasannya terkait APBD Melawi. Mestinya yang namanya APBD harus diketahui oleh masyarakat, termasuk media,” katanya.

Menurut Dedi peran media justru untuk memperjelas sampai dimana pembahasan APBD tersebut berlangsung. Bila dilarang diliput, bisa menimbulkan dugaan bermacam-macam terkait APBD ini, seperti ada sesuatu yang mesti disembunyikan dari masyarkat banyak.

“Bagi kami wartawan ini juga melanggar kebebasan pers. Seharusnya ada transparasi terhadap pembahasan anggaran daerah,” ucapnya.

Tak hanya, media sejumlah anggota DPRD pun memilih tak mengikuti rapat terbatas. Pembahasan rapat yang dihadiri seluruh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Bupati dan Pimpinan DPRD dan hanya diikuti segelintir anggota DPRD.

Rapat pembahasan ini sendiri dimulai sejak pukul 09.30 WIB. Hanya rapat digelar di ruang Ketua DPRD dan hanya diikuti Bupati, Sekda, serta pimpinan DPRD. Sejumlah anggota DPRD pun hanya menunggu di depan ruang ketua dewan, Abang Tajudin. Rapat kemudian baru berpindah ke ruang paripurna sekitar pukul 11.00 WIB.

Terkesan Disembunyikan


Koordinator Laskar Anti Korupsi (LAKI) Korwil Timur Kalbar, Abang Damsyik ikut mempertanyakan rapat APBD yang seharusnya digelar terbuka justru dibahas secara tertutup. Dia yang juga berada di DPRD mempertanyakan alasan pelarangan peliputan rapat tersebut.

"Jangan model rapat terkesan disembunyikan. Seharusnya APBD ini dibahas terbuka," katanya. 

Damsyik mengatakan media memiliki hak untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan pemerintah dalam merencanakan program dalam APBD. Bahkan dari informasi ini menjadi bentuk kontrol terhadap  kebijakan kebijakan pemerintah.

"Kalau tertutup bagaimana masyarakat tahu apa saja isi APBD itu. Wartawan dan LSM ditolak masuk," katanya.

Kini, dengan dibahas tertutup menurut pria yang kerap disapa Barong akan memunculkan pertanyaan di masyarakat, apa saja kebijakan dan proyek yang didanai dari APBD. Dan kemana nantinya uang rakyat tersebut diarahkan.

"Sementara pembahasan APBD setiap tahun semrawut. Kita juga bingung dengan para pengambil kebijakan ini. Apa letak persoalannya," tutup dia. (eko/ang)