Polemik APBD Hambat Pencairan Dana Desa

Melawi

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 506

Polemik APBD Hambat Pencairan Dana Desa
BELUM CAIR – Dana desa tahun 2018 yang sedianya dapat disalurkan sebesar 20 persen per desa sejak bulan Januari lalu belum terealisasi. Pasalnya, polemik APBD yang terjadi antara Pemkab Melawi dan DPRd masih belum capai kesepakatan. (Ilustrasi)

Kemenkeu Dorong Penyelesaian Polemik Pemkab-DPRD


Direktur Dana Perimbangan Kemenkeu, Putut Hari Satyaka
“Salah satu syarat penyaluran dana desa adalah Perda APBD. Di Melawi Perda APBD sampai saat ini belum ditetapkan,” 

NANGA PINOH, SP – Belum disahkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Melawi 2018 semakin berdampak luas. 

Kali ini program pembangunan dengan dana desa belum dapat direalisasikan, padahal berdasarkan aturan penyaluran dana desa yang baru, per bulan Januari harusnya sudah dikucurkan di tiap desa sebesar 20 persen.   

“Salah satu syarat penyaluran dana desa adalah Perda APBD. Di Melawi Perda APBD sampai saat ini belum ditetapkan,” kata Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, Putut Hari Satyaka saat kunjungannye ke Melawi, kemarin.

Menurut dia, Kementerian Keuangan mendorong Pemerintah Kabupaten Melawi dan DPRD bisa segera menyeleseikan persoalan tersebut.

Putut menjelaskan, pemerintah pusat membuat perubahan roses penyaluran dana desa 2018. Penyaluran kini dibuat dalam tiga tahap, yakni 20 persen di tahap pertama, 40 persen tahap kedua dan 40 persen di tahap ketiga. Peningkatan dana desa juga tidak sekadar menargetkan pembangunan di desa. Namun juga membantu masyarakat terlepas dari jurang kemiskinan.

“Penyaluran tahap pertama 20 persen ini sudah bisa dilakukan sejak Januari. Alasannya agar desa bisa segera memulai kegiatan pembangunan di desa sejak awal tahun,” ucapnya.

Putut juga menerangkan beberapa hal yang baru dan berbeda dalam pelaksanaan program dana desa 2018. Seperti saat ini ada program padat karya tunai. Pemerintah ingin fokus agar dana desa bisa mengentaskan kemiskinan masyarakat yang ada di desa.

Caranya sebagian dana desa digunakan untuk program-program yang sifatnya swakelola, dengan menggunakan tenaga kerja lokal seluruhnya yang difokuskan pada masyarakat yang miskin atau yang masih pengangguran, serta mereka yang termasuk kategori stunting.

Program padat karya tunai seperti ini bukan dalam artian memberikan uang tunai pada masyarakat miskin. Tapi mereka diberikan pekerjaan untuk membangun desanya sendiri. Sehingga nantinya mereka memiliki penghasilan dan memiliki daya beli.

“Insya Allah nanti secara ekonomi mereka bisa berkembang. Sehingga muncul multyplier effect sehingga desa bisa maju. Ini yang baru dalam program dana desa 2018,” katanya.

Dalam penyusunan APBDes, kepala desa diharapkan lebih transparan dalam perencanaan, partisipatif, terbuka, sehingga dengan pengelolaan yang baik, maka akan memberikan output optimal.

“Masyarakat juga harus ikut memberikan pengawasan dan bergotong royong terlibat dalam pembangunan di desa,” katanya.

Bupati Melawi, Panji mengatakan, pengelolaan dan sistem penganggaran serta perencanaan dana desa juga diharapkan bisa benar-benar dipahami oleh aparatur desa.

Di tempat yang sama anggota DPR RI, Sukiman berharap kepala desa di Melawi dalam pengelolaan dana desa tidak menabrak aturan yang pada ujungnya harus berurusan dengan hukum. Dan itu sudah banyak terjadi di sejumlah daerah lainnya di Indonesia termasuk di Kalbar.

"Kelolalah dana desa tersebut dengan benar sesuai aturan yang ada, demi memajukan desa menuju masyarakat yang sejahtera," pesannya. 

Sementara itu, salah seorang pendamping desa di Nanga Pinoh, Ali Anshori mengungkapkan, sebagian besar desa saat ini baru saja menyelesaikan Musrenbang. Musrenbang ini menjadi landasan perencanaan untuk penyusunan APBDes.

“Memang sedikit terlambat karena banyak desa menunggu Perbup alokasi dana desa per desa. Takutnya bila dibahas awal, ternyata dana desa yang disalurkan jumlahnya berkurang atau berbeda,” paparnya.

Pencairan Tunggu APBD


Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Melawi, Junaidi mengungkapkan, pencairan dana desa masih menunggu kepastian APBD Melawi yang sampai saat ini masih belum juga selesai ditetapkan. Padahal, Perbup pengalokasian dana desa untuk setiap desa sudah diteken bupati.

“Alokasi dana desa untuk tiap desa di Melawi sudah ditetapkan dalam Perbup. Hanya sekarang dana desa belum bisa dicairkan karena APBD kita belum berjalan,” terangnya.

Tahun ini, besaran dana transfer ke desa baik melalui dana desa maupun alokasi dana desa (ADD) ada yang mengalami penurunan, namun adapula yang mengalami kenaikan. Karena pembagian dana desa disesuaikan dengan jumlah penduduk, kondisi geografis serta berbagai indikator lainnya.

“Pencairan menunggu Perda APBD karena ini menjadi syarat utama penyaluran dana desa dari pusat ke kabupaten. Nanti desa juga harus menyampaikan APBDes untuk syarat pencairannya,” katanya. (eko/ang)