Rabu, 13 November 2019


Heboh Surat Kaleng Tanyakan Kespeg, Bupati Panji: Pasti Ada Aktornya

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 1063
Heboh Surat Kaleng Tanyakan Kespeg, Bupati Panji: Pasti Ada Aktornya

WAWANCARA – Bupati Melawi Panji saat diwawancarai sejumlah awak media. Baru-baru ini, seseorang yang mengaku bernama Samson Abai, pegawai negeri sipil (PNS) di Melawi mengirim surat kepada Bupati Panji. (Ist)

Sekda Melawi, Ivo Titus Mulyono 
“Untuk Kespeg di bulan Desember 2017, seharusnya dibayar di Januari 2018. Tapi sekarang belum dibayar karena APBD Kabupaten Melawi belum selesai sampai hari ini,”

NANGA PINOH, SP
– Seseorang yang mengaku bernama Samson Abai, pegawai negeri sipil (PNS) di Melawi mengirim surat kepada Bupati Panji, baru-baru ini. Isi suratnya mempertanyakan tunjangan kesejahteraan pegawai (Kespeg) yang belum diterima khususnya untuk bulan Desember 2017.

Samson dalam suratnya mengaku mewakili seluruh PNS di Melawi, khususnya mereka yang bergolongan rendah. Dia juga mencantumkan alokasi Kespeg dalam APBD murni 2017 dianggarkan 12 bulan, namun pada APBD Perubahan malah menjadi 11 bulan.

Masih dalam surat selembar yang ditulis di kertas HVS tersebut, ia meminta bupati tidak mengambil kebijakan yang mengorbankan pegawai. Termasuk besaran Kespeg bulan Desember yang mencapai Rp5 miliar.

Di dalam surat itu juga tertulis seluruh pegawai akan melakukan demonstrasi besar-besaran jika Kespeg tidak segera dibayar. Bahkan Samson mengancam akan melaporkan permasalahan ini ke KPK. Dia mengklaim memiliki data APBD yang lengkap agar nantinya penegak hukum bisa mengusut perampasan Kespeg itu.

Bupati Melawi, Panji saat dikonfirmasi menegaskan, surat ini merupakan surat kaleng saja karena tak jelas siapa yang menulis dan mengirimkannya. Menurut dia, pertanyaan soal tunjangan Kespeg tersebut baik dan jawabannya juga sudah pernah dijelaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Melawi.

“Ke depan memang bisa kita tinjau kembali terkait pencairan Kespeg, khususnya di bulan Desember,” kata Panji, Selasa (27/2).

Panji menegaskan, Kespeg tersebut tidak hilang atau tidak dibayarkan. Hanya aturan pembayarannya harus setelah satu bulan tersebut berakhir. Karena tunjangan Kespeg dibayarkan berdasarkan hitungan. Tidak hanya ditentukan kenaikan menjadi 100 persen dan dibayarkan penuh setiap bulan.

“Ada hari kalau mereka tidak masuk kerja tanpa alasan jelas, tidak ada izin. Nah nantikan dipotong. Maka dalam Perbup dibayarkan setelah perhitungan dan setelah bekerja,” katanya.

Yang disayangkan Panji, surat ini langsung menuding dan menuduh. Hal ini seharusnya tidak dilakukan. Namun, kalau soal isi suratnya hanya bertanya soal Kespeg dan tentunya akan ada penjelasan, hal tersebut justru akan lebih baik.

“Jangan malah menuding, atau bahkan tertuju ke siapa. Baik ke bupati, atau sekda, atau keuangan. Jangan menuding dan memojokkan orang atau menyalahkan orang. Ini kan ndak benar. Kita kan mengenal praduga tak bersalah,” katanya.

Panji sendiri tak terlalu memusingkan isi surat kaleng tersebut. Hanya menurutnya cara orang ini membuat surat itu yang tidak sesuai aturan, itupun kalau memang benar yang bersangkutan memang menulis surat tersebut.

“Hanya ini pasti ada orangnya. Hanya orangnya tidak mau menulis namanya. Pasti ada aktornya,” katanya.

Panji juga membenarkan anggaran tunjangan Kespeg ini dibuat dalam 11 bulan. Ia juga menganggap ini tak menyalahi aturan. Karenanya nanti Kespeg Desember akan masuk dalam bulan berikutnya, yakni Januari 2018.

Sementara itu, Sekda Melawi, Ivo Titus Mulyono sebelumnya telah menjelaskan, pembayaran tunjangan Kespeg bulan Desember tetap dibayarkan pada tahun 2018 ini.

“Untuk Kespeg di bulan Desember 2017, seharusnya dibayar di Januari 2018. Tapi sekarang belum dibayar karena APBD Kabupaten Melawi belum selesai sampai hari ini,” ucapnya.

Namun demikian, Ivo sendiri tidak berani menjamin Kespeg tersebut terbayarkan dibayar pada bulan bulan ini karena ada kemungkinan realisasi APBD molor.

“Yang jelas Kespeg tetap dibayarkan, artinya dirapel. Pada intinya tidak ada masalah dengan Kespeg, semuanya tergantung dari APBD,” tuturnya.

Identitas Penulis Palsu


Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Melawi, Paulus menegaskan bahwa surat kaleng yang mencantumkan nama, NIP serta latar pendidikannya merupakan identitas palsu.

“Setelah kita verifikasi dan cek di BKPSDM, semuanya ngarang. Baik nama, NIP, pekerjaan, sampai pendidikan ngarang semua,” terangnya.

Bahkan, lanjut Paulus, ada surat serupa yang juga ditujukan pada bupati kembali dikirimkan melalui pos Satpol PP di rumah jabatan bupati, kemarin Senin sekitar pukul 14.00 siang. Hanya sayangnya pengirim surat tersebut tak sempat diidentifikasi.

“Surat pertama ini juga informasinya dititipkan juga. Lagipula kami nilai tak mungkin berani kalau pegawai menulis surat semacam ini. Kala ada bahkan bisa kita jatuhkan hukuman disiplin karena sudah membuat fitnah,” katanya. (eko/ang)