Jumat, 06 Desember 2019


Limbah Sawit Cemari Sungai Melawi

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 1530
Limbah Sawit Cemari Sungai Melawi

PENCEMARAN - Minyak sawit PT Citra Mahkota mencemari sebuah Sungai Keruap di Desa Nanga Keruap, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi. Perusahaan ini juga belum memiliki AMDAL, saat beroperasi. (SP/Eko)

Jaya Sutardi, Kadis Lingkungan Hidup Melawi
“Surat yang kedua kalinya sudah disampaikan. Surat sudah disampaikan ke perusahaan. Kami leading sector-nya, hanya menyurati dan itu atas perintah bupati,”

Kluisen, Ketua Pansus Hak Angket DPRD Melawi 
“Perlu minta aparat penegak hukum untuk mengambil sikap tegas, karena sudah ada jelas adanya pelanggaran dilakukan PT CM,” 

NANGA PINOH, SP
– Perkebunan dan pabrik kelapa sawit PT Citra Mahkota (CM) yang beroperasi di Desa Nanga Keruap, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi, dituding sebagai biang kerok kerusakan lingkungan. Selain operasional pabrik yang diduga melanggar aturan, minyak CPO (Crude Palm Oil) milik pabrik kelapa sawit ini, berkali-kali tumpah ke sungai. 

Berapa hari lalu, limbah pabrik PT CM meluap ke Sungai Keruap, anak Sungai Melawi. Hal itu menyebabkan air sungai dari bening menjadi merah ke hitam-hitaman, berbuih dan bau. Ini membuat warga sekitar resah. Tumpahan CPO dikhawatirkan berdampak ke Sungai Melawi yang merupakan bahan baku air bersih PDAM, dan sumber kehidupan sebagian besar orang Melawi.    

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Melawi, Jaya Sutardi membenarkan bahwa pihaknya sudah menyurati PT Citra Mahkota untuk kedua kalinya, agar segera menghentikan operasional pabriknya sementara waktu, hingga analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL).

AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

“Surat yang kedua kalinya sudah disampaikan. Surat sudah disampaikan ke perusahaan. Kami leading sector-nya, hanya menyurati dan itu atas perintah bupati,” terangnya.

Dikatakan Jaya, dalam surat kedua ini, intinya minta agar operasional pabrik dihentikan sementara waktu. Surat yang ditandatangani langsung bupati ini, secara tegas menyatakan penghentian karena izin lingkungan pendirian pabrik masih dalam proses.

“Hanya untuk tindaklanjut berikutnya, saya tidak punya kewenangan bicara, itu kewenangan bupati langsung,” katanya.

Namun, jika terkait perubahan atau adendum AMDAL, kewenangan DLH yang menerbitkan. Untuk AMDAL pembahasan sudah selesai, cuma izin lingkungannya belum keluar, masih naik ke bupati.

Pendirian pabrik kelapa sawit di Nanga Keruap sempat menuai protes dari warga setempat. Diawal-awal berdiri banyak warga sekitar, di antaranya warga Tanjung Beringin dan Nanga Keruap, mempertanyakan soal pendirian pabrik tanpa izin masyarakat.


Muncul di FB


Tumpahnya limbah pabrik kelapa sawit milik PT Citra Mahkota, sebelumnya sempat menjadi viral di media sosial, 1 Maret lalu. Akun Facebook milik Diar Syah, mempublikasikan foto dan video aktivitas sejumlah karyawan pabrik, membersihkan sungai yang tercemar. Dalam foto dan video yang diunggah tersebut, tampak air sungai berubah warna menjadi merah.

Dalam video berdurasi 1 menit, 45 detik yang diunggah, juga terlihat belasan karyawan pabrik mencoba menguras air sungai berwarna merah dengan peralatan seadanya, atau hanya menggunakan ember kecil bekas kaleng cat. Mereka berbaris dari bibir sungai ke dataran yang lebih landai. 

Seseorang yang berada di bibir sungai bertugas mencinduk tumpahan CPO itu dengan ember, kemudian diover ke rekan-rekan lainnya secara estafet, hingga akhirnya orang terakhir menampungnya ke tangki yang lebih besar. Ada dua buah tangki besar yang disiapakan di lokasi itu.    

“Warga kesal karena air sungai yang ada di kawasan tercemari limbah hasil pabrik PT CM. Dampaknya air Sungai Keruap berubah warna. Pembuangan limbah ini tentu sangat merugikan warga. Kini, informasi soal limbah yang dianggap mencemari sungai ikut meresahkan warga sekitar,” keluh Diar Syah.

Menurut Dyar, warga sudah sering mengingatkan perusahaan untuk menghentikan aktivitas yang bisa merusak lingkungan. “Ini sudah begitu parah, seharusnya jangan sampai limbah dilepas sembarangan,” tambah Diar.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Melawi sudah melakukan pengecekan terkait adanya informasi tumpahan limbah pabrik PT Citra Mahkota ini. Namun, hasil pengecekan dan laporan perusahaan menyebut bahwa yang tumpah bukan limbah, namun minyak CPO yang meluber dari bak penampungan.

“Kejadian pada 1 Maret dan kemudian viral di Facebook. Nah, dari LH sudah mengecek ke lapangan bersama satu staf dari Dinas Pangan dan Perkebunan,“ terang Kabid Tata Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam DLH Melawi, Zulkarnain.

Zulkarnain memaparkan, tumpahan CPO ini terjadi karena adanya curah hujan yang tinggi. Sementara bak penampungan CPO di pabrik itu tak mampu menampung CPO, sehingga membuat minyak sawit tersebut meluber hingga ke Sungai Keruap.

“Sebenarnya tumpahan ini jauh dari sungai, tapi karena terkena hujan sehingga terbawa sampai ke anak Sungai Keruap, Sungai Koli. Tapi dari pihak perusahaan sudah langsung melakukan pembendungan sehingga minyak tak mengalir lebih jauh,” terangnya.

Dari pengecekan tersebut, Zulkarnain menerangkan memang ada kelalaian dari pihak perusahaan, karena pabrik pengolahan minyak kelapa sawit tidak siap mengantisipasi saat kapasitas CPO melampaui kapasitas bak penampung. Saat kejadian, diketahui ternyata parit yang seharusnya bisa menampung luberan CPO tersebut, belum selesai dikerjakan.

Secara khusus, Zulkarnain menyebutkan memang pasti akan terjadi dampak pada lingkungan sekitar, walau dampak yang ditimbulkan tidak terlalu besar karena luberan CPO ini tidak sampai ke sungai besar yang dimanfaatkan masyarakat.

Zulkarnain mengungkapkan bahwa, PT CM sebenarnya sudah dua kali diberikan peringatan. Bahkan satu surat terakhir berupa paksaan, agar PT CM menghentikan operasinya. Dua surat ini ditandatangani langsung oleh Bupati Melawi, Panji.

“Alasannya karena izin lingkungan atau addendum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) mereka belum keluar. Kita sudah sampaikan surat paksaan untuk menghentikan sementara proses pabrik. Hanya mereka beralasan ini masih dalam ujicoba,” katanya.

Zulkarnain menegaskan dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2007 tentang Dokumen Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa sanksi terhadap pencemaran lingkungan hidup berupa teguran tertulis, paksaan untuk berhenti operasi sementara hingga pembekuan atau pencabutan izin.

Sementara itu, Kades Nanga Keruap, Effendi mengaku tak terlalu mengetahui soal kejadian tumpahan CPO di sekitar pabrik yang kemudian mengalir ke anak Sungai Keruap. Ia mengetahui kejadian tersebut melalui Facebook.

Effendi mengakui Sungai Keruap di dekat pemukiman sudah tercemar limbah pabrik atau belum. Sungai tak dimanfaatkan masyarakat karena airnya sudah menguning, akibat tambang emas di wilayah hulu. 

Sejauh ini, lanjut Effendi, belum ada laporan langsung dari masyarakat sejak pabrik PT CM beroperasi. Masyarakat Nanga Keruap juga kebanyakan masih merasakan dampak positif karena cukup banyak yang terserap menjadi tenaga kerja di pabrik PT CM.

Suara Pemred sendiri sudah berupaya menghubungi General Manajer PT Citra Mahkota, Toni Sagala untuk mengklarifikasi terkait tumpahan CPO PT Citra Mahkota ke anak sungai Keruap, serta aktivitas pabrik yang masih terus berjalan, walau sudah ada surat penghentian operasional dari Bupati Melawi. Namun, pesan singkat melalui SMS dan Whatsapp serta menghubungi langsung melalui seluler pada yang bersangkutan tak juga ditanggapi.

“Maaf pak, tidak ada hak saya wawancara, tks,” katanya singkat melalui pesan WA. 


Inspeksi Dewan


Sebelumnya, sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Melawi, menggelar inspeksi mendadak ke lokasi pabrik PT CM di Desa Nanga Keruap, Kecamatan Menukung, Minggu (4/2) siang. 

Asisten Kepala Pabrik Kepala Sawit PT CM, Santoh Pangaribuan mengatakan, pabrik sudah mulai beroperasi sejak Oktober 2017 hingga sekarang dengan status masa percobaan. Diterangkannya, pabrik yang dibangun berkapasitas 45 ton per jam, namun untuk saat ini yang sudah tercapai 40 ton per jam.

“Untuk TBS yang masuk ke PKS PT CM, selain dari kebun inti PT CM, juga dari kebun swadaya masyarakat. Selain itu ada juga dari TBS milik sejumlah perusahaan perkebunaan sawit di Melawi,” katanya.

Pangaribuan menepis soal limbah pabrik yang dianggap mencemari sungai sekitar pabrik, selama lima bulan beroperasi. Menurutnya, untuk mengolah limbah pabrik, PKS PT CM memiliki delapan kolam yang sudah memenuhi standar.

“Karena pengolahan di kolam limbah masuk dari kolam 1 hingga 8, dan dari kolam 8 dialirkan ke blok aplikasi atau dialirkan langsung ke kebun perusahaan yang berfungsi sebagai pupuk, bagi tanaman sawit di dalam kebun,” jelasnya.

Karena itu, Pangaribuan mengklaim limbah pabrik tidak akan keluar atau melebar dari kolam pengolahan limbah ke lingkungan sekitar kebun, apalagi ke sungai. 


Dua Kali 


Kasus CPO tumpah ke sungai bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya, sebuah truk tangki milik PT Citra Mahkota yang membawa muatan penuh CPO, tumpah di Sungai Melawi usai terguling di dermaga penyeberangan Desa Popay, Kecamatan Ella Hilir, Sabtu (20/1). Dampaknya, ribuan liter CPO mencemari Sungai Melawi. 

Tumpahan CPO ini, cepat menyebar terbawa arus Sungai Melawi, mengakibatkan air di daerah hilir sungai tak bisa digunakan sementara waktu untuk mandi, terlebih bagi konsumsi air minum.

Agustianto, warga Ella Hilir mengatakan, truk tangki pengangkut CPO ini terguling ke sungai saat truk tersebut sudah keluar dari ponton, namun saat truk mau naik dari sungai menuju dermaga, truk tak mampu naik dan terbalik.

Dikatakannya, pencemaran CPO di Sungai Melawi ini juga berdampak langsung kepada sumber air PDAM yang di distribusikan kepada warga. Sejumlah warga mengalami gatal-gatal. “Apalagi tumpahan CPO ini juga membuat jamban dan lanting warga terkena sisa CPO yang tergenang. Lagi pula tak cuma satu desa yang terdampak, tapi juga beberapa desa di hilir sungai,” terangnya.

Yanto minta pihak PT Citra Mahkota membuat pelabuhan penyeberangan bongkar muat yang permanen, serta seharusnya pihak perusahaan mempersiapkan alat, apabila ada CPO tumpah, sehingga bisa langsung dilokalisasi dan tidak hanyut ke mana-mana.

“Manajemen perusahaan PT CM juga harus bertanggungjawab, memulihkan lingkungan, termasuk memperhatikan kondisi warga yang terdampak akibat CPO ini,” katanya.


Abaikan Bupati


PT CM sudah mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP) termasuk lahan perkebunan dan pendirian pabrik. Namun, persoalannya dalam AMDAL yang pertama kali disusun, disebutkan bahwa lokasi pabrik di Desa Oyah dan Natai Compa. Namun dalam realisasinya di Desa Nanga Keruap, Kecamatan Menukung.

Ketua Pansus Hak Angket DPRD Melawi, Kluisen menegaskan bahwa operasional pabrik PT CM harus dihentikan, mengingat aspek legalitas yang belum terpenuhi. Yakni, izin lingkungan atau addendum terhadap AMDAL, belum keluar hingga saat ini.

“Kita sudah minta untuk diberhentikan operasional pabrik PT CM, karena perusahaan ini tidak memiliki izin AMDAL dan pabrik. Penegak hukum kalau perlu juga memeriksa kalau memang ada pelanggaran di sana,” katanya kepada Suara Pemred, Kamis (8/3).

Kluisen mengatakan saat DPRD turun melakukan sidak ke pabrik PT CM, pihaknya juga sudah melakukan pengambilan sampel air di sekitar pabrik. Air sudah tercemar dan berbau minyak sawit.

“Perlu minta aparat penegak hukum untuk mengambil sikap tegas, karena sudah ada jelas adanya pelanggaran dilakukan PT CM,” lugas legislator PDI Perjuangan ini.

Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Melawi, Malin menilai seharusnya bila belum siap, pabrik PT CM tidak lebih dahulu beroperasi. Apalagi dokumen perizinan belum seluruhnya dikantongi pihak perusahaan.

“Ini yang aneh, kalau sudah ada surat bupati yang meminta mereka berhenti operasi sementara namun tetap juga berjalan. Mestinya seluruh izin dipenuhi dahulu baru mereka beroperasi. Hanya kalau sudah diminta berhenti masih juga berjalan, berarti ada apa,” katanya.

Malin menilai wajar-wajar saja pabrik melakukan ujicoba, sehingga diketahui mana saja yang sudah siap 100 persen dan mana yang perlu dilakukan perbaikan. Terjadinya luberan CPO hingga ke luar instalasi pengolahan limbah menunjukkan bahwa, pabrik PT CM belum siap untuk berjalan.. 


Harus Tegas


Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Suyanto Tanjung mengatakan, terkait persoalan perusahaan perkebunan Kelapa Sawit PT Citra Mahkota, pihak DPRD Provinsi Kalimantan Barat belum dapat laporan, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah daerah setempat.

"Sampai saat ini kami belum menerima laporan persoalan PT Citra Mahkota, jika sudah ada laporan, maka langsung akan kami tindaklanjuti," kata Suyanto Tanjung. 

Menurutnya, berbagai kesalahan yang dilakukan oleh PT Citra Mahkota, kerap kali terjadi di hampir seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Untuk itu, pemerintah daerah setempat harus bertindak tegas, terhadap perusahaan seperti ini. Agar, ada efek jera baik pada perusahaan yang menuai masalah, maupun pada perusahaan lainnya. 

Ia menuturkan, jika PT Citra Mahkota beroperasioanal mendahului izin, atau tidak dilengkapi izin, tentunya melanggar aturan, maka aturan juga harus ditegakkan. Tidak boleh beroperasional sebelum memenuhi aturan, jika sudah memenuhi aturan yang telah ditetapkan barulah mereka (PT Citra Mahkota) boleh beroperasional lagi. 

Sementara itu, Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Dodi Riyadmadji menuturkan, untuk menindaklanjuti permaslahan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah melanggar aturan, mesti ada laporan yang dilengkapi dengan data pendukung, pemerintah provinsi juga tidak bisa mengambil tindakan, jika tidak ada laporan yang dilengkapi dengan data pendukung.

"Maka bagi yang melaporkan, juga sangat perlu untuk melengkapi laporan dengan data-data pendukung lainnya ," kata Dodi. 


Evaluasi Izin  


Tokoh muda Ella Hilir, Indra Fahrudi menilai, pemerintah perlu mengevaluasi pemberian izin terhadap pabrik pengolahan kelapa sawit di perhuluan Sungai Melawi. Seperti, keberadaan PT Citra Mahkota yang justru memunculkan dampak negatif bagi masyarakat. Mulai dari pendirian pabrik, belum adanya izin AMDAL, merusak jalan, hingga tumpahnya CPO yang menimbulkan pencemaran lingkungan. 

“Kami harapkan Pemkab Melawi bisa lebih selektif dalam mengeluarkan izin, pada perusahaan yang ingin berinvestasi,” katanya.

Indra mengatakan, pabrik PT CM sudah menuai pro kontra sejak pendirian pabrik. Mengingat lokasi awal yang telah disepakati dalam IUP, justru berubah saat realisasi di tengah jalan. 

“Belum lagi kesenjangan dengan pengusaha lokal, terkait kendaraan pengangkut CPO banyak dari luar daerah. Sehingga masyarakat setempat tak terlalu merasakan hasil investasi dari pabrik ini,” katanya. (eko/jek/lis)

Penyebab Jalan Pinoh-Ella Rusak


Tak hanya soal perizinan dan pencemaran sungai, aktivitas hilir-mudik kendaraan pabrik kelapa sawit PT Citra Mahkota, sebagai penyebab kerusakan jalan. Rusaknya jalan di ruas Nanga Pinoh-Ella Hilir, jadi bahasan hangat di media sosial selama beberapa pekan terakhir. 

Dari berbagai foto yang diunggah di media sosial seperti Facebook, terlihat sejumlah kendaraan mulai dari truk tangki pengangkut CPO hingga kendaraan warga, amblas dan terbalik di jalan yang rusak dan berlumpur. Antrian kendaraan panjang dan pemandangan kolam berlumpur, tampak di sepanjang ruas jalan tersebut.

Rusaknya ruas jalan ini telah lama terjadi. Namun, kondisi semakin diperparah karena dalam beberapa bulan terakhir, lalu lintas kendaraan meningkat tajam seiring beroperasinya pabrik kelapa sawit PT Citra Mahkota di Menukung. 

Ratusan truk pengangkut buah sawit dari jalur Sungai Pinoh serta sepanjang Ella dan Menukung hilir mudik. Begitu juga dengan truk pengangkut CPO dari arah Menukung ke Sintang, membuat jalan yang sudah rusak menjadi semakin parah.

Camat Ella Hilir, Syaripudin menilai rusaknya jalan Nanga Pinoh-Ella Hilir, diduga karena beban angkutan bertambah. Apalagi dengan adanya pabrik PT Citra Mahkota. Apalagi adanya pabrik tersebut Tandan Buah Segar (TBS) dari kebun-kebun sawit yang ada di kecamatan-kecamatan lain juga diangkut ke sana. 

“Seperti dari Kota Baru, buah sawitnya dibawa ke pabrik yang ada di sana,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, dengan adanya pabrik pengolah sawit tersebut, selain banyak kendaraan angkutan yang masuk membawa buah sawit ke pabrik, kemudian dari perusahaan juga harus mengangkut CPO maupun kernel keluar Melawi.

“Jadi kendaraan angkutan penggunaan jalan tersebut bolak-balik melintasi jalan Nanga Pinoh-Ella Hilir menjadi padat, karena tidak ada jalan alternatif lain,”  ujarnya.

Jalan keluarnya, kata Camat, dari pihak PT CM ke depannya mengangkut CPO harus menggunakan jalur sungai, seperti menggunakan ponton. Kalau hal itu dilakukan, beban penggunaan jalan kabupaten yang menghubungkan antar kecamatan bisa berkurang.

Camat Nanga Pinoh, Daniel mengungkapkan, sebenarnya terkait penanganan jalan di ruas Pinoh-Ella sudah dikoordinasikan dengan sejumlah perusahaan. Bahkan koordinasi ini sudah berjalan sejak tahun lalu. 

“Sudah ada surat camat untuk menindaklanjuti kesepakatan bersama tersebut. Namun, kondisi di lapangan diketahui hanya dari PT CM dan PT Erna saja yang menurunkan alat berat, serta material untuk memperbaiki jalan. Sedangkan dari PT SMS, PT BPK dan PT Trenggano sampai hari ini belum ada,” katanya.

Akibatnya, karena banyak perusahaan tidak ikut berpartisipasi, PT Erna yang sudah mulai melakukan perbaikan kembali, menarik alat beratnya karena merasa diperlakukan tidak adil.

“Camat sudah melaporkan persoalan ini ke bupati. Yang pasti sebenarnya sudah ada kesepakatan soal perbaikan jalan bersama perusahaan. Hanya realitas di lapangan ya seperti ini,” terangnya.

Tokoh Muda Melawi, Indra Fahrudi yang kerap kali melintasi ruas jalan Ella menilai, aktivitas kendaraan sawit menjadi salah satu penyebab jalan cepat rusak. Padahal ruas Pinoh Ella sebagian besar baru dilakukan peningkatan beberapa waktu lalu.

Pemuda yang berasal dari Ella Hilir ini mengaku banyak keluhan masyarakat yang kerap melewati jalan tersebut, terutama mereka yang berasal atau tinggal di Kecamatan Nanga Pinoh, Ella Hilir maupun Menukung.

“Kasihan masyarakt yang melintasi jalan ini. Khususnya di wilayah desa Semadin Lengkong, dari simpang Tahlut sampai ke arah Kebebu, lubang di jalan sudah sangat dalam. Jangan sampai ada korban baru jalan ini diperhatikan,” katanya.

Tokoh Masyarakat Melawi, Feby menilai penanganan jalan ini terbilang lambat, baik dari pemerintah maupun perusahaan sebagai pihak yang dianggap ikut bertanggungjawab dengan kerusakan jalan.

“Koordinasi keduanya juga saya nilai lambat. Karena kondisi jalan sudah sedemikian parah dan merugikan masyarakat yang melewati ruas jalan tersebut,” kritiknya.

Feby menilai dampak kerugian bagi masyarakat sangat terasa. Banyak mobil masyarakat, mulai dari pick up sampai truk angkutan sembako tak bisa berjalan karena kerusakan jalan. Andai kata bisa berjalan, risiko barang yang diangkut mengalami kerusakan juga cukup tinggi.

Sementara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Melawi, Makarius Horong mengungkapkan, jalan Pinoh-Ella saat ini sebenarnya sudah berstatus Jalan Strategis Nasional. Jalan ini dahulu jarang mengalami kerusakan seperti saat ini.

“Sebelum bicara penanganan, kita lihat dulu sebab kerusakannya apa. Karena setelah banyaknya kebun dan pabrik pengolahan kelapa sawit, sekarang jadi rusak berat. Padahal dulu lancar saja,” katanya.

Menurutnya, jalan di sepanjang Pinoh-Ella ini tak mampu menahan tonase kendaraan pengangkut CPO dan TBS yang jumlahnya bisa ratusan unit per hari melewati ruas ini. Ditambah dengan musim hujan yang tinggi, maka kondisnya makin parah.

“Sementara kita juga terhambat karena untuk memperbaiki ruas ini diperlukan dana yang cukup besar. Kita tak punya dana standby setiap saat. Sementara, tahulah APBD ini kapan mulai berjalankan,” katanya.

Horong mengungkapkan, tahun ini sebenarnya dianggarkan Rp3,5 miliar melalui DAK 2018 untuk memperbaiki ruas jalan tersebut. Anggaran ini sejatinya juga tak cukup untuk memuluskan jalan yang rusak berat hingga ke arah Semadin. Sehingga nantinya hanya  diperbaiki pada ruas yang mengalami kerusakan parah.

Untuk penanganan dalam waktu dekat, Horong mengungkapkan, instansinya lebih memilih untuk memperbaiki jalan alternatif mulai dari Simpang Semadin Lengkong dan menggunakan jalan yang mengarah ke Kelakik atau Logpon PT Erna. Jalan ini akan diperbaiki sehingga bisa digunakan masyarakat untuk menghindari ruas Semadin-Tahlud yang rusak parah.

“Tapi itu hanya untuk masyarakat. Nanti saya minta warga dan kades pasang portal sehingga perusahaan tak bisa lewat sana. Kalau kita perbaiki jalan Semadin-Tahlud, percuma juga karena pasti rusak lagi dilewati ratusan truk perusahaan. Jadi sama saja dengan buang duit,” katanya.

Menurutnya, di ruas jalan nasional, lebih baik perusahaan yang memperbaiki karena sudah ada komitmen dari tim yang telah dibentuk sejak tahun lalu. Tim dari perusahaan inilah yang memperbaiki jalan tersebut sehingga angkutan perusahaan juga lebih lancar. (eko/lis)