Uang Pajak PJU Dipertanyakan, Pemerintah Dianggap Abai Lampu Jalan

Melawi

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 469

Uang Pajak PJU Dipertanyakan, Pemerintah Dianggap Abai Lampu Jalan
MIRING - Lampu penerangan jalan umum yang berada di Jalan Juang Nanga Pinoh, tepatnya di depan Pos Polantas tak kunjung diperbaiki Pemkab Melawi. Padahal kondisinya sudah miring dan sewaktu waktu bisa membahayakan pengguna jalan. (SP/Eko)
Tokoh Masyarakat Nanga Pinoh, Ali Akbar
“Kemana pajak PJU yang setiap kali kita membeli token latau membayar listrik pasca bayar selalu dipotong. Masuknya pajak itu tidak sedikit bahkan miliaran rupiah, lantas kenapa tidak mampu memperbaiki kerusakan tiang dan lampu PJU yang rusak,” 

NANGA PINOH, SP
– Kondisi lampu penerangan jalan umum (PJU) di sejumlah jalan protokol Nanga Pinoh, Melawi, sudah banyak yang padam. Bahkan ada satu tiang yang terlihat nyaris ambruk. Namun hingga saat ini belum terlihat sedikit pun upaya pemerintah daerah melakukan perbaikan.

Situasi ini pun menjadi pertanyaan masyarakat. Padahal tiap kali membayar tagihan atau membeli token listrik prabayar, selalu disertai membayar pajak penerangan jalan umum. Penerangan jalan umum memang telah lama dibebankan kepada masyarakat pelanggan.

“Kemana pajak PJU yang setiap kali kita membeli token latau membayar listrik pasca bayar selalu dipotong. Masuknya pajak itu tidak sedikit bahkan miliaran rupiah, lantas kenapa tidak mampu memperbaiki kerusakan tiang dan lampu PJU yang rusak,” kata tokoh masyarakat Nanga Pinoh, Ali Akbar.

Menurut Ali, dengan tidak adanya perawatan PJU dan tidak beroperasinya PJU secara maksimal, tentu masyarakat sangat dirugikan. Selalu membayar retribusi, namun tidak menikmati PJU yang ada. 

“Dipakai untuk apa dana tersebut memang itu kewenangan pemerintah. Tapi penghasilan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak PJU itukan dari kami masyarakat, jadi kami harus tahu,” paparnya.

Selain itu, dirinya juga sangat kesal karena selama ini  lampu PJU dinyalakan hanya di jalan protokol saja, sementara yang membayar pajak itu seluruh masyarakat yang menggunakan listrik. 

“Jadi seharusnya PJU yang ada di desa-desa harus dinyalakan. Bukan hanya segelintir dan di titik tertentu saja yang dinyalakan,” paparnya.

Ia menilai seharusnya PJU bisa menyala di seluruh penjuru kabupaten Melawi yang juga telah membayar  pajak.
 
“Pungutan uang rakyat jalan terus, namun hak masyarakat mendapatkan pelayanan PJU tak diberikan. Kalau tak mampu merawat PJU itu, hapus saja Perda PJU yang ada. Jangan masyarakat terus dipungut pajak, sudahlah masyarakat susah, ditambah susah pula,” ucapnya.

Ia berharap Pemerintah Daerah Melawi bisa segera mengambil kebijakan dan memperbaiki kerusakan PJU yang ada, baik lampu maupun tiang, serta menyalakan PJU-PJU yang ada di desa-desa. 

“Karena yang membayar bukan warga yang berada di Nanga Pinoh saja, warga desa lainnya juga bayar, tapi PJU tak diberikan,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, dalam beberapa tahun terakhir, hampir tak ada PJU yang menyala di beberapa ruas jalan, termasuk di kecamatan-kecamatan. Bahkan khusus PJU jalan dua jalur dalam kota saja antara Tugu Naruto hingga Terminal Sidomulyo, sejak beberapa bulan malah gelap gulita.

Pendi, seorang warga Desa Paal mengeluhkan, seharusnya potongan pajak PJU tersebut digunakan untuk perawatan dan pemasangan PJU di titik-titik jalan umum yang gelap dan rawan terjadinya kecalakaan.

“Namun kenyataannya, jangankan memasang di lokasi yang belum ada PJU nya. Yang sudah ada PJU nya saja tidak menyala,” ucapnya.

Sementara itu, PJU dari arah Jembatan Sungai Pinoh sampai ke perbatasan Nanga Pinoh dengan Kabupaten Sintang saja nyaris tak pernah menyala dalam beberapa tahun terakhir. 

“Yang menjadi pertanyaaan kami, kemana dana potongan pajak PJU itu selama ini,” kata Faisal, seorang warga Nanga Pinoh.

Tak cuma di Pinoh, di wilayah Kota Baru, kecamatan Tanah Pinoh juga nyaris tak ada PJU yang berfungsi, walau sebenarnya tiang PJU masih berdiri tegak.

“PJU tersebut memang dibutuhkan, terutama untuk menerangi ruas-ruas jalan yang ada di dalam lingkungan kota, biar suasana di kota tampak terang benderang di malam hari,” ungkap Murjani seorang warga Desa Loka Jaya.

Kesulitan Koordinasi


Sebelumnya Bupati Melawi Panji mengatakan, memang ada kesulitan koordinasi pasca dihapuskannya Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) akibat kewenangan yang tak lagi berada di tingkat kabupaten.

“Khususnya energi sudah tak ada lagi lembaganya di kabupaten. Sekarang kita mau koordinasi juga sedikit kesulitan. Tetapi dari PLN sudah pernah menghadap juga, mereka mengatakan kalau ada jaringan yang belum aktif, nanti akan diinventarisir. Lalu kita coba untuk diaktifkan,” katanya.

Terkait PJU yang banyak dikeluhkan masyarakat, Panji mengatakan bukan cuma soal penerangan jalan yang belum aktif karena justru banyak PJU yang sudah dipasang pun ternyata tak berfungsi atau menyala. Di jalan raya memang terbukti hampir semua PJU dalam kondisi mati.

Panji pun akan mengambil langkah, khususnya PJU yang berada di lintas jalan protokol untuk dibahas di internal pemerintah dengan memanggil PLN untuk mengetahui mengapa lampu tersebut tak menyala dan apa permasalahannya.

“Kalau diinternal kita sekarang, memang sudah tidak ada lembaga yang menanganinya, kemana kita akan ngomong, ini belum jelas. Hanya karena menyangkut jalan raya, nanti saya panggil PLN. Nanti akan kita koordinasikan apa yang akan kita lakukan,” katanya. (eko/ang)