Senin, 23 September 2019


Petani Sulit Dapat Pupuk Subsidi

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 951
Petani Sulit Dapat Pupuk Subsidi

Grafis (Suara Pemred / Koko)

Heronimus Hero, Kadistan TPH Provinsi Kalbar
“Antara kebutuhan dengan alokasi pupuk bersubsidi, sesungguhnya memang jauh perbandingannya. Wajar apabila kebutuhan pupuk bersubsidi di Kalbar itu kurang,”

Guntur, Ketua Komisi II DPRD Kalbar 
“Pengalokasian pupuk subsidi ke daerah  sangat terbatas. Ketika pupuk subsidi ini datang ke masing-masing daerah, sebagian besar petani seringkali tidak punya uang untuk menebusnya,”
 
NANGA PINOH, SP – Walaupun ada kuota pupuk bersubsidi untuk kabupaten Melawi, pupuk tersebut tak mudah didapati di sejumlah toko pertanian. Banyak petani yang mengeluhkan soal sulitnya mendapatkan pupuk tersebut.

Rojak, seorang petani di Nanga Pinoh mengungkapkan, khusus untuk jenis NPK bersubsidi sudah lebih dari setahun terakhir tak ada dijual di berbagai pengecer.

“Kami biasanya membeli untuk memupuk kebun karet. Hanya sekarang susah sekali didapat. Setiap kali kita tanya ke toko pertanian yang ada di Pinoh, selalu stoknya tak ada masuk. Kalau urea kadang dapat kadang kosong,” katanya kepada Suara Pemred, Selasa (20/3).

Satu karung pupuk NPK dengan berat 50 kilogram, biasa dijual dengan harga Rp145 ribu. Sementara untuk NPK non subsidi, harga per karungnya paling murah Rp360 ribu. Ia pun terpaksa menggunakan NPK yang ada dijual di pengecer.

“Walau lebih mahal, mau tak mau kita pakai. Ada info memang NPK subsidi ini ada jual di wilayah Buil (Desa Batu Buil Kecamatan Belimbing), tapi kita belum pernah mengecek di sana,” katanya.

Tak semua petani mengalami kesulitan mendapatkan pupuk. Heri Irawan, Ketua Kelompok Tani di wilayah Desa Semadin Lengkong menuturkan, dirinya bersama petani binaannya, sampai saat ini masih bisa mendapatkan pupuk untuk kebutuhan menanam padi.

“Sampai sekarang stok pupuk masih lancar. Hanya ini difasilitasi oleh Dinas Pertanian juga. Kita hanya mengisi rencana kebutuhan pupuk lewat form CPCL (calon petani dan calon lokasi). Nanti akan diberikan oleh distributor pupuk,” terangnya.

Hanya, memang kelompok tani yang dipimpin Heri mendapat bantuan cetak sawah dari pemerintah. Sehingga kebutuhan Saprodi (sarana produksi padi) masih dibantu oleh Dinas Pertanian melalui pihak ketiga.

“Pupuk ini satu paket dengan bantuan cetak sawah,” jelasnya.

Sekretaris Dinas Pertanian dan Perikanan (Distankan) Melawi, John Welly mengungkapkan, instansinya tak bisa mengawasi penuh penyaluran pupuk bersubsidi tersebut.

“Karena pupuk ini langsung dari distributor ke petani. Kalau alokasi kuota pupuk bersubsidi memang ada disampaikan oleh Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalbar ke kita. Tapi laporan serapan pupuk dan realisasi di lapangan ini dipegang oleh distributor,” terangnya.

John mengatakan, di Melawi memang tak ada distributor pupuk. Yang ada hanya pengecer. Dalam penyaluran pupuk bersubsidi, petani harus menyampaikan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disusun bersama pihak penyuluh. RDKK ini menjadi dasar penyaluran pupuk oleh pihak distributor.

“Persoalan kita sekarang adalah titik lokasi pengecer yang jadi masalah. Karena pengecer rata-rata ada di Nanga Pinoh dan Belimbing. Sementara di wilayah hulu seperti Sayan, Sokan, Tanah Pinoh sampai Menukung tak ada,” katanya.

Dalam SK Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalbar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, Kabupaten Melawi mendapat kuota pupuk bersubsidi untuk jenis urea sebanyak 981 ton, SP 36 1.000 ton, ZA 70 ton, NPK 2.245,97 ton serta pupuk organik 100 ton.

“Penyaluran pupuk di pengecer ini menjadi domain distributor. Penyaluran pun mesti jelas. Jangan sampai ada pengecer untuk wilayah Belimbing, tapi jsutru menyalurkan sampai Menukung. Kita takutnya justru salah salur,” katanya.

John mengatakan, petani yang tak terdaftar dalam RDKK, namun ingin mendapatkan pupuk bersubsidi menjadi masalah tersendiri. Karena memang seharusnya sebelum penyaluran pupuk kelompok tani, harus membuat RDKK.

“Untuk pekebun pun boleh mendapatkan pupuk bersubsidi yang penting kebunnya adalah kebun swadaya. Karena memang ada alokasi pupuk bersubsidi untuk perkebunan. Namun, ya itu harus melalui kelompok tani dan terlebih dahulu menyampaikan RDKK,” jelasnya. 

Sementara, Evi salah satu distributor pupuk asal Kota Pontianak mengaku bahwa, untuk penyaluran pupuk selama ini pihaknya menyesuaikan dengan SOP yang sudah ada.

"Kita kalau penyaluran pupuk itu mengikuti  peraturan yang dari Kementerian Pertanian. Jadi sudah jelas ada SOP-nya, kita mengikuti saja," ujarnya. 

Untuk penyaluran pupuk, ada kaidah dan tata caranya yang juga disesuaikan dengan prosedur dari Kemenpan. Dimana pupuk akan diturunkan kepada produsen terlebih dahulu, baru kemudian dari produsen ke distributor-distributor yang ada. 

Sementara untuk jalur-jalur yang menjadi sasaran wilayah pemasaran, telah ditentukan dan ada di empat kabupaten di timur Kalbar. 

"Untuk wilayah penyaluran juga sesuai dengan SPJ kita dengan produsen itu, wilayah kami ada di timur Kalbar. Yakni di Kabupaten, Sintang, Sekadau, Melawi dan Kapuas Hulu," terangnya. 

Sistematika penyaluran pupuk kepada para petani, mengacu pada alokasi dari Dinas Pertanian setiap kabupaten. Oleh karena itu, kerjasama antara pihak distributor dengan pihak pemerintah kabupaten, dalam hal ini Dinas Pertanian setempat menjadi kunci utamanya. 

"Kalau untuk distribusi ke petani kita sesuai dengan alokasi Dinas Pertanian disesuaikan dengan RT dan KK yang masuk ke kita. Jadi, koordinasi kita dengan Dinas Pertanian di masing-masing kabupaten," ujarnya. 

Alokasi Kecil 


Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan-TPH) Provinsi Kalbar, Heronimus Hero, menyebutkan kuota pupuk bersubsidi di Kalbar sekitar 36 ribu ton per tahunnya. Kuota ini untuk sub sektor tanaman pangan.

Untuk sub sektor lain, seperti perkebunan, peternakan, dan perikanan, jika ditotalkan kuotanya dengan sub sektor tanaman pangan, jumlahnya sekitar 112 ribu ton.

“Antara kebutuhan dengan alokasi pupuk bersubsidi, sesungguhnya memang jauh perbandingannya. Wajar apabila kebutuhan pupuk bersubsidi di Kalbar itu kurang,” ujarnya.

Pupuk subsidi tentu saja tergantung anggaran. Ia berharap, pemerintah pusat dapat mengalokasikan pupuk bersubsidi setiap tahunnya lebih. “Biar semakin mengurangi biaya masyarakat membeli pupuk nonsubsidi,” ucapnya.

Ia memaparkan, di Kalbar untuk keperluan pupuk sebenarnya tidak kurang, apabila dengan pupuk nonsubsidi. Kondisinya bukan langka, melainkan kuota yang diberikan pemerintah pusat terhadap pupuk subsidi, kurang dari kebutuhan.

“Pupuk nonsubsidi banyak, tinggal dicari saja, banyak,” katanya.

Mengenai pengaturan kuota pupuk bersubsidi untuk daerah, Hero menuturkan, kuota diatur oleh pemerintah provinsi setelah dilakukan evaluasi. Pembagiannya, berdasarkan target tanam masing-masing daerah.

Misalnya, setiap kabupaten/kota menyatakan sekian target tanamnya. Kalau kabupatennya target luas tanam banyak, otomatis (kuota) pupuk banyak. 

Hero mengatakan, untuk mekanisme distribusi pupuk bersubsidi bagi para petani, ada jenjang yang harus dilalui. Mulai dari distributor sampai ke lini satu hingga empat.

“Distribusi ini sampai ke tingkat kecamatan saja. Produser lari ke distributor, distributor lari ke pengecer. Pengecernya sampai ke tingkat kecamatan,” terangnya.

Masalah kelangkaan pupuk bersubsidi di sejumlah daerah di Kalbar, ia kembali menegaskan, bahwa kelangkaan itu terjadi di 14 kabupaten/kota.

“Karena yang disediakan untuk subsidi, jauh lebih sedikit dari kebutuhan di lapangan,” katanya.

Namun, kondisi langka itu harus bisa diperjelas. Kelangkaan itu, apabila petani yang berhak mendapat pupuk bersubsidi, sulit dapat pupuk.

Seandainya ada pihak yang coba menyelewengkan pupuk bersubsidi, menurut Hero, praktik tersebut kecil kemungkinan dilakukan. Sebab malah akan merugikan pihak itu.

“Karena kalau ketahuan, umpanya di kios menyalurkan ke orang yang tidak tepat, tidak ada bukti bahwa kelompok yang menerima itu memiliki dokumen yang jelas, otomatis didenda. Jadi tidak ada untungnya sekarang pupuk subsidi diselewengkan,” kata dia.

Ia menerangkan, antisipasi potensi penyelewengan pupuk bersubsidi dilakukan secara berjenjang. Ada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, inspektorat dan  instansi di kabupaten mengawasi juga. Bahkan ada pengawas pupuk pestisida lintas sektoral. 

“Distributor juga ngawasi. Karena pengecer itu kan tanggung jawab membina. Kalau tidak tepat membina, yang kena itu distributor. Izinnya untuk menyalurkan bisa ditarik,” ujarnya.

Kalau ada kekeliruan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi, biasanya terjadi di faktor administrasi. Mungkin tertib administrasinya kurang. “Mungkin seharusnya RDKK-nya seharusnya lengkap, dia lupa menunjukkan atau lainnya, itu biasa terjadi,” pungkasnya. 

Jumlah Terbatas

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Guntur menerangkan, penyebab hilangnya pupuk bersubsidi dari peredaran, atau mengalami kelangkaan sudah sering kali terjadi. 

“Pengalokasian pupuk subsidi ke daerah  sangat terbatas. Ketika pupuk subsidi ini datang ke masing-masing daerah, sebagian besar petani seringkali tidak punya uang untuk menebusnya,” ujarnya.

Petani tidak punya uang karena sedang musim tanam, bukan musim panen yang cenderung memiliki uang, sehingga hal ini dimanfaatkan oleh pihak lain yang mempunyai uang, membeli dalam jumlah banyak. 

Dia menegaskan, di beberapa daerah sering terjadi seperti ini, sementara di daerah lain alokasi pupuk memang sedikit. Ketika petani tidak punya uang untuk beli pupuk, ada tangan-tangan jahil yang melakukan aksi borong, kalau distributornya tidak akan berani.   

Dikatakan Guntur, alokasi pupuk subsidi ini memang terbatas, sementara kebutuhan petani terhadap pupuk ini cukup besar. Contohnya kebutuhan pupuk jenis NPK di Kabupaten Sambas, per tahunnya mencapai 120 ribu ton, namun yang terpenuhi hanya mencapai belasan ribu ton. 

"Bukan karena langka atau menghilang, alokasi pupuk subsidi memang hanya segitu. Pupuk subsidi ini begitu datang langsung habis," tuturnya 

Untuk itu, ia minta kepada pemerintah pusat, dapat menambah alokasi pupuk subsidi untuk wilayah-wilayah yang masih belum terpenuhi. 

"Untuk wilayah-wilayah yang serapannya masih kurang, bisa dialihkan ke Kalbar. Yang bisa melakukan ini DPR RI," kata dia 

Ia menambahkan, distibutor bisa menyalurkan pupuk subsidi mesti mendapatkan SK Bupati daerah setempat, SK Bupati itu atas ajuan dari Kepala Dinas Pertanian setempat.

"Untuk pendistribusiannya pupuk subsidi, harus melalui Perbup dan dialokasikan per kecamatan. Dinas Pertanian tidak boleh langsung mendistribusikan kepada petani, harus melalui distributor terlebih dahulu," kata dia  (eko/jek/nak/umr/lis)

Pupuk Sering Langka di Ketapang


Ketua Kelompok Tani (Poktan) Bina Baru Kecamatan Matan Hilir Selatan (MHS), Abdul Kholik mengatakan bahwa, ketersedian pupuk bersubsidi sering langkah di Kabupaten Ketapang khususnya pupuk seperti Urea dan NPK.

"Pupuk kayak urea, npk sudah dicari, penyebabnya kita tidak tahu apakah ada permainan atau apa. Kita masyarakat kecil tidak paham," katanya kepada Suara Pemred, Selasa (20/3).

Ia beserta petani lainnya, tentu harus merogoh kocek dalam-dalam jika harus membeli pupuk non subsidi yang harganya bisa mencapai Rp 300 ribu lebih per karung, sedangkan harga pupuk subsidi hanya Rp 100 ribu per karung.

"Untuk pemesanan menggunakan RDKK kita tidak pernah lakukan, sebab juga ribet urusannya dan belum tentu bisa dapat pupuknya," ujarnya.

Untuk itu, beberapa tahun belakangan, pihaknya bergantung dengan bantuan dari pemerintah. Namun bantuan yang disalurkan tidak berupa semua jenis pupuk, sehingga harus ada pupuk yang dibeli sendiri, lantaran pupuk bantuan seperti organik yang kualitasnya bagus, tetapi bukan termasuk pupuk perangsang buah.

"Makanya, harus gunakan pupuk NPK untuk merangsang buah, tapi kendalanya sering tidak ada. Kadang kalau kita temukan di toko-toko pengecer jumlahnya hanya sedikit," jelasnya.

Sedangkan, kebutuhan pupuk satu Poktan seperti dirinya mencakup 30 petani sekitar 5 ton per kelompok untuk satu masa panen, sedangkan di Ketapang ada ratusan Poktan.

"Tahun lalu kita tidak menggunakan pupuk karena bantuan dari pemerintah tidak disalurkan Ketua Gapoktan. Hasilnya produksi menurun karena mau beli biayanya besar," akunya.

Untuk itu, ia berharap agar persoalan pupuk dapat terselesaikan, sehingga tidak menyulitkan para petani, terlebih informasi yang didapatnya, subsidi petani akan ditarik. Hal itu tentu menjadi persoalan dan kegelisahan bagi para petani. (teo/lis)