Belanja SKPD-Kecamatan Dipangkas, Tutup Utang Jangka Pendek Rp34 Miliar

Melawi

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 332

Belanja SKPD-Kecamatan Dipangkas, Tutup Utang Jangka Pendek Rp34 Miliar
Ilustrasi. Net
Sekda Melawi, Ivo Titus Mulyono
“Hampir semua dinas hingga kecamatan terkena pemangkasan dengan nilai puluhan hingga ratusan juta rupiah,”

NANGA PINOH, SP – Polemik Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Melawi 2018 memang telah berakhir. Pemerintah daerah dan DPRD telah mencapai kata sepakat terkait penutupan utang jangka pendek tahun 2017 senilai Rp58 miliar.

Namun utang yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) itu tidak akan sepenuhnya dibayar dengan APBD 2018. Sementara ini pemerintah daerah hanya mengalokasikan pembayaran utang yang berasal dari DAU senilai Rp34 miliar. 

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Melawi, Ivo Titus Mulyono, pembayaran utang tersebut tentunya berimplikasi pada sejumlah mata anggaran yang telah dialokasikan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebelumnya. 

“Hampir semua dinas hingga kecamatan terkena pemangkasan dengan nilai puluhan hingga ratusan juta rupiah,” kata Ivo, Kamis (22/3). 

Dia merincikan, sebagian besarnya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menjadi instansi dengan pemangkasan anggaran paling besar yakni hingga Rp15,96 miliar, kemudian diikuti Sekretariat Daerah (Setda) sebesar Rp6,5 miliar, Bappeda dengan pengurangan belanja sebesar Rp1,3 miliar, Inspektorat sebesar Rp983 juta, Sekretariat DPRD sebesar Rp834 juta, Dinas Kesehatan sebesar Rp867 juta dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp605 juta. 

“Total pemangkasan belanja tiap SKPD sebesar Rp34,25 miliar. Dana itu memang digunakan untuk menutupi utang jangka pendek tahun lalu dengan nilai yang sama,” sebut dia.

Namun tidak cuma anggaran dinas, Pemkab Melawi juga mengurangi penyertaan modal pada PDAM Melawi sebesar Rp500 juta.

“Kita sisir perjalanan dinas SKPD, uang makan minum , termasuk pembangunan Jembatan Melawi II kita kurangi untuk menutupi Rp34 miliar. Jadi sekarang sudah tidak ada masalah untuk utang DAU,” katanya.

Selain itu, ada kemungkinan utang DAK 2017 sebesar Rp24 miliar bisa cair selama diurus. Sebelum ditandatangani pimpinan DPRD, dana ADD yang digeser inilah yang rencananya digunakan untuk menutupi utang DAK. Sedangkan untuk utang DAU sudah didapat solusinya dengan menyisir sejumlah belanja APBD, termasuk pengurangan anggaran jembatan dan perjalanan dinas.

“Masih ada ruang untuk kompromi, karena maunya kita APBD ini ditandatangani dulu, baru kemudian kita masuk pada penyempurnaan,” pungkasnya.

Sementara, dalam berita acara kesepakatan APBD yang difasilitasi Penjabat Gubernur Kalbar dan ditandatangani Bupati bersama Pimpinan DPRD disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) tetap dianggarkan dalam APBD murni 2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam APBD Melawi, ADD dianggarkan sebesar Rp62 miliar.

Untuk pembayaran utang jangka pendek yang bersumber dari DAK sebesar Rp24 miliar, akan dianggarkan dalam perubahan APBD 2019 setelah mendapatkan hasil audit dari BPK. Sedangkan penganggaran untuk pembayaran utang jangka pendek yang bersumber dari DAU akan dialokasikan pada perubahan Perbup tentang penjambaran APBD 2018 atau melalui mekanisme penyempurnaan APBD.

“Mengingat pertimbangan waktu juga, maka anggaran pembangunan Kantor Bupati Melawi pada tahun ini dikurangi sebesar Rp2,8 miliar,” jelas Ketua DPRD, Abang Tajudin. 

Khusus utang DAK, Tajudin meminta SKPD terkait bisa segera bergerak untuk menyelesaikan utang pihak ketiga. DAK ini nantinya harus dibayar dan ini menjadi kewajiban Pemkab Melawi.

Diharap Segera Berjalan


Seorang tenaga honorer di Dinas Tenaga Kerja, Agustianto bersyukur akhirnya polemik APBD Melawi bisa diselesaikan. Ia juga berharap gaji dirinya dan rekan-rekan honorer bisa segera dibayarkan.

“Sehingga kami bisa membayar kontrakan, memenuhi kebutuhan sehari-hari, ibarat kata orang, dapur bisa kembali ngebul,” katanya.

Agus juga berharap setelah APBD disepakati pada penghujung Maret ini setidaknya di awal April nanti anggaran operasional dinas dan instansi juga sudah bisa direalisasikan. Karena cukup banyak yang terkena dampak keterlambatan APBD, tak hanya para pegawai, tapi juga pelaku usaha di Melawi.

“Karena pengaruh APBD sangat besar bagi perekomian Kabupaten Melawi. Kita harapkan tahun mendatang tak terjadi lagi keterlambatan APBD,” pungkasnya. (eko/ang)