Siapkan Penerapan e-Planning dan e-Bugjeting, Panji: Perlu Sinkronisasi Antar Jenjang Pemerintahan

Melawi

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 242

Siapkan Penerapan e-Planning dan e-Bugjeting, Panji: Perlu Sinkronisasi Antar Jenjang Pemerintahan
CINDERAMATA – Bupati Melawi Panji menyerahkan cinderamata berupa Mandau hiasan kepada Penjabat Gubernur Kalbar Dodi Riyatmadji usai digelarnya Musrenbang Kabupaten Melawi, kemarin. (SP/Eko)
Bupati Melawi Panji, mengungkapkan rencana Pemkab untuk menerapkan perencanaan serta sistem penganggaran secara elektronik yakni e-Planning dan e-Budgeting mulai tahun ini. Penerapan sistem ini diharapkan dapat menjamin masuknya usulan lebih terarah serta sistem penganggaran yang juga lebih transparan.

SP - “Melawi sudah memutuskan untuk menerapkan e-Planning dan e-Budgeting mulai 2018. Artinya bila nanti sistem yang dibuat tidak ditaati, maka semua usulan yang masuk akan ditolak sistem,” terangnya saat pembukaan Musrenbang RKPD Melawi, kemarin.

Panji menyatakan sistem dan aplikasi untuk mendukung e-Planning sudah akan dipersiapkan tahun ini. Namun kemungkinan baru bisa berjalan penuh pada 2019 mendatang.

“Memang nanti terkesan terkejut karena kita sudah menjalankan e-Planning dan e-Budgeting secara penuh. Namun, dengan diterapkannya e-Planning berdampak pada tertibnya penyusunan dokumen perencanaan secara benjenjang,” ucapnya.

“Serta penyusunannya memenuhi semua aspek yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, terutama aspek ketepatan waktu dan substansi,” jelasnya.

Terkait pelaksanaan Musrenbang RKPD Melawi, Panji berharap, agar usulan perencanaan ke depan lebih terarah dan terkoordinir. Apalagi Musrenbang menghimpun usulan yang dimulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.

“Karena itu, usulan yang disampaikan secara lansung, baik kepada bupati maupun unsur pimpinan yang ada di Melawi di luar mekanisme Musrenbang, tidak diakomodir. Kecuali sifatnya mendesak untuk segera ditangani. Misalnya akibat bencana alam dan faktor lain diluar kemampuan,” katanya.

Penjabat Gubernur Kalbar, Dodi Riyadmadji, dalam arahannya menyampaikan hasil Musrenbang harus disinkronisasikan perencanaan Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) kabupaten dengan yang ada di provinsi dan nasional.

“Oleh karena itu jangan sampai nanti program yang di Musrenbang kan di Melawi tidak ada keterkaitan dengan provinsi dan nasional, sehingga menjadi perencanaan yang berdiri sendiri tanpa ada sinkronisasi,” ujarnya.

Dodi melanjutkan RKPD sendiri merupakan penjabaran dari KUA-PPAS yang telah disusun oleh Bupati bersama DPRD yang kemudian ditetapkan prioritas apa yang akan dijalankan perangkat daerah.

“Karena itu perangkat daerah sebagai orang yang bekerja secara birokratis untuk membantu bupati sesuai dengan pikiran pikiran politis itu,” katanya.

Terkait pengelolaan APBD, Dodi juga mengingatkan Pemkab bahwa APBD yang disusun dipenuhi berbagai asumsi-asumsi yang memungkinkan tidak terpenuhi 100 persen. Seperti belanja daerah, bila pendapatan daerah tidak tercapai 100 persen, maka belanjanya juga seharusnya tidak melampaui dari perencanaan yang telah dibuat. (eko susilo/ang)