Rabu, 13 November 2019


Pemkab Melawi Terapkan Transaksi Non Tunai, Pembayaran Gaji Pegawai Gunakan Aplikasi CMS

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 391
Pemkab Melawi Terapkan Transaksi Non Tunai, Pembayaran Gaji Pegawai Gunakan Aplikasi CMS

SOSIALISASI - Bupati Melawi Panji menyerahkan piagam pada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sintang dalam sosialisasi transaksi non tunai dan penerapan CMS oleh Bank Kalbar, Selasa (27/3). (SP/Eko)

Kepala BPKAD Melawi, Apelles Itang
“Nanti setiap bendahara paling maksimal hanya memegang uang Rp5 juta. Sehingga semua pembayaran utamanya pada pihak ketiga akan menggunakan sistem transfer rekening,”

NANGA PINOH, SP – Pemerintah Kabupaten Melawi memastikan akan mulai menerapkan transaksi non tunai pada tahun anggaran 2018. Transaksi ini tak hanya meliputi pembayaran gaji pegawai secara umum, tapi juga transaksi yang melibatkan pihak ketiga.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Melawi, Apelles Itang saat Sosiaisasi Transaksi Non Tunai di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Melawi, Selasa (27/3), mengatakan, penerapan transaksi non tunai yang berbasis aplikasi Cash Management System (CMS) ini akan diterapkan di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Menurut dia, penerapan transaksi non tunai adalah upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sekaligus pula menindaklanjuti instruksi presiden tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi serta surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah.

Sosialisasi yang juga bekerjasama dengan Bank Kalbar ini, diharapkan bisa memberikan pemahaman pada seluruh jajaran pegawai, khususnya bagian yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah serta bendahara daerah mengingat seluruh transaksi keuangan ke depan tak lagi menggunakan dana tunai.

“Nanti setiap bendahara paling maksimal hanya memegang uang Rp5 juta. Sehingga semua pembayaran utamanya pada pihak ketiga akan menggunakan sistem transfer rekening,” kata Apelles.

Sementara itu, Bupati Melawi Panji, meminta seluruh jajaran di lingkungan Pemkab Melawi mampu beradaptasi dengan sistem keuangan yang semakin canggih dan berbasis aplikasi. Menurutnya perkembangan teknologi informasi juga membuat pengelolaan keuangan daerah ikut berubah.

“Kita harus bisa mengikuti perkembangan. Karena penerapan sistem ini menjadi model yang diharuskan oleh negara,” katanya.

Panji juga menilai sistem transaksi non tunai juga diharapkan bisa memperkecil atau bahkan menghilangkan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Permainan anggaran juga diharapkan tak terjadi karena tak ada lagi kesempatan untuk melakukan hal tersebut.

“Yang penting adalah setidaknya menghindari sejumlah hal hal yang tidak sengaja bisa membuat kita menjadi salah. Dan tentunya ini akan memudahkan kerja manusia juga,” ujarnya.

Kendati demikian, masih ada persoalan terkait infrastruktur perbankan  serta jaringan telekomunikasi yang belum terlalu memadai sehingga pelaksanaan transaksi non tunai belum dapat secara utuh diterapkan.

“Masih perlu ada penyesuaian atas regulasi pelaksanaan transaksi non tunai. Nantinya Pemkab Melawi akan menyusun Perbup tentang mekanisme pembayaran non tunai atas pelaksanaan APBD yang nantinya menjadi pedoman bagi pengelola keuangan di tiap SKPD,” tutupnya.

Terapkan di Seluruh Kabupaten


Kepala Divisi Treasury Bank Kalbar Pontianak, Sholihin Agus mengatakan, pihaknya berupaya mewujudkan gerakan non tunai di seluruh pemerintah daerah termasuk Melawi. Penerapan berbasis aplikasi CMS ini bagian dari dukungan transaksi non tunai sehingga nantinya lebih akurat dan transparan.

“Dengan adanya CMS ini nantinya tidak semua transaksi harus pergi ke bank yang justru akan memakan waktu. Sehingga nantinya transaksi keuangan bisa dilakukan di lingkungan Pemda masing-masing tanpa terbatas waktu, bisa siang, malam atau pagi-pagi sekali,” katanya.

Sholihin menuturkan, penerapan aplikasi CMS membuat pengelolaan keuangan bisa berjalan lebih cepat dan efisien. Dan setiap transaksi keuangan juga bisa termonitor. Khusus Bank Kalbar, penerapan CMS sudah dilakukan di seluruh kabupaten dan kota.

“Sekarang tinggal kesiapan dari Pemda masing-masing. Seperti pada sosialisasi hari ini kita implementasikan, sosialisasikan serta praktekkan langsung karena ini juga perlu pembelajaran,” ujarnya.

Keberadaan aplikasi dan sistem pendukung transaksi non tunai, juga membuat bendahara SKPD tak perlu bersusah payah antre di bank untuk melakukan transaksi. Karena semua transaksi bisa dilakukan melalui aplikasi CMS tersebut.

“Hanya tentu ada saringan terkait dengan user pengguna aplikasi. Dimana setiap SKPD ada user untuk bendaraha, atasan bendahara dan kepala dinas sebagai pihak yang bisa memberikan izin,” pungkasnya. (eko/ang)